KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

Imam Nahrawi dan pembenahan PSSI

Jumat, 13 Mei 2016 09:49 Penulis : Sidik Pramono
Menpora Imam Nahrawi. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Kabar gembira yang begitu lama dinantikan oleh insan sepakbola Indonesia akhirnya datang juga. Adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang mengumumkan pencabutan pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pada Selasa (10/5/2016) malam. Sebelumnya, pembekuan organisasi olahraga yang bahkan lebih tua ketimbang Republik ini, diresmikan melalui surat keputusan (SK) Menpora Nomor 01307 tertanggal 17 April 2015.

Sejak menjabat sebagai menteri Kabinet Kerja, langkah Imam yang paling memperoleh sorotan adalah penanganan masalah PSSI. Pembekuan PSSI tersebut, antara lain, menjadikan tidak ada lagi gelaran kompetisi resmi. Alhasil, para pemain resah karena kehilangan tumpuan penghidupan, para penggemar gelisah karena kehilangan tontonan, dan entah siapa lagi yang goyah kepentingannya tersenggol pembekuan tersebut.

Keseriusan Nahrawi untuk membenahi PSSI, mau tidak mau telah mengundang reaksi beragam. Sebagian yang mendukung berpandangan bahwa sekaranglah saat paling tepat untuk merombak total persepakbolaan Indonesia yang dinilai telah telanjur dikuasai oleh rezim lama dan kelompok yang tidak-tidak. Sebagian lainnya menilai tindakan pemerintah bertentangan dengan statuta FIFA yang kemudian memberikan sanksi kepada PSSI.

Soal Imam Nahrawi, PSSI, dan sepakbola Indonesia adalah gambaran nyata mengenai sebuah kebijakan publik yang populer, tak pernah lepas dari sorotan masyarakat, dan melibatkan beragam kepentingan. (Mungkin) benar bahwa persepakbolaan Indonesia menyimpan persoalan yang sedemikian kompleks. Akan tetapi, bukankah nyaris di semua lini, kondisi serupa juga terjadi? Ups

Dalam konteks kebijakan publik, salah satu pendekatan yang sempat populer adalah pandangan high modernism yang ditandai dengan karakteristik seperti keyakinan yang kuat dalam potensi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk ketergantungan pada keahlian para intelektual. Sisi jeleknya, seperti dinyatakan James C. Scott (Seeing Like a State: How Certain Scemes to Improve the Human Condition Have Failed, New Haven, CT: Yale University Press, 1999), kerap terjadi pengabaian atas konteks historis, geografis, dan sosial dalam pembangunan. Ambisi yang tinggi dalam pandangan high modernism pada ujungnya memperlihatkan adanya keterbatasan dalam hal implementasi, administrasi, dan kontrol.

Sebagaimana ditulis trio Robert E. Goodin, Martin Rein, dan Michael Moran dalam The Public and Its Policies (The Oxford Handbook of Public Policy, 2006), berkuasa dan memerintah adalah pernyataan dari sebuah keinginan, rulling is an assertion of the will termasuk juga upaya untuk menerapkan kontrol dan membentuk segala sesuatu sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi, kuasa tentu saja tidak bisa digunakan seenaknya saja.

Proses kebijakan juga merupakan (dan/atau tidak bisa dilepaskan sebagai) proses politik, di mana kekuasaan dan kepentingan saling bertaut; menjadikan mendorong dan berayun adalah proses yang mutlak dilalui demi tercapainya titik temu.

Yang pasti, bukan masanya lagi adu otot, pemaksaan secara top-down karena realitasnya bahkan di dalam sistem organisasi sosial yang paling koersif sekalipun terdapat batasan-batasan yang kuat terhadap straightforward power of command. Karenanya, pokok soal pertama yang disebut Goodin cs. adalah soal persuasi; di mana pokok soal yang kerap terlupakan dalam proses politik dan pembuatan kebijakan sebenarnya adalah perkara persuasi. Dalam hal memutuskan, memilih, ataupun merumuskan ketentuan; pembuat kebijakan harus mengajak serta orang-orang untuk bersamanya. Tidak bisa lagi para pembuat kebijakan hanya sekadar mengeluarkan perintah, menginstruksikan untuk harus begini atau harus begitu. Mereka terlebih dahulu perlu meyakinkan orang-orang untuk mengikuti apa yang mereka kehendaki.

Pada prinsipnya, pandangan kritis pendekatan ini adalah bahwa fungsi pemerintahan bukan lagi sebatas memerintah melalui struktur otoritas hierarkis (ruling through hierarchical authority structures). Yang lebih penting adalah proses negosiasi melalui serangkaian aliansi-aliansi longgar yang terdesentralisasi. Kerjasama yang luas dari aktor-aktor lain yang independen diperlukan jika salah satu dari mereka ingin mencapai tujuan mereka. Kebijakan tersebut bergantung pada relational contracts, kesepakatan untuk bersetuju dengan tujuan untuk bekerja bersama-sama.

Menjaring dukungan luas dari para pemangku kepentingan tentu saja bukanlah langkah yang mudah, tetapi tentu saja bukan hal yang mustahil. Apalagi kondisi masyarakat saat ini sudah jauh berubah. Mengutip Douglas Holmes (eGov, e-business Strategies for Government, 2001), jika dulu para pembuat kebijakan harus turba (turun ke bawah) untuk menjaring aspirasi dan menggalang dukungan, perkembangan teknologi mewarnai cara hidup masayarakat. Bukan hanya untuk mendapatkan informasi, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi juga memungkinkan masyarakat berkontribusi dalam kehidupan demokrasi dan proses kebijakan, termasuk di antaranya adalah soal partisipasi. Demokrasi cyber (cyberdemocracy) merupakan dampak luar biasa kehadiran internet yang
memungkinkan orang untuk mengorganisasikan banyak hal, saling bertukar informasi, dan membangun aliansi dengan biaya yang relatif lebih murah. Internet juga menjadi medium untuk menemukan orang-orang yang memiliki kesamaan pandangan. Kebijakan publik tidak boleh berada dalam ruang-hampa. Ia memiliki publik yang semestinya terlibat dalam siklus kebijakan tersebut.

Tentu saja, kebijakan dengan proses yang mulus, deliberatif, persuasif, dan segala hal yang baik-baik itu tidak serta-merta menjamin kualitas kebijakan yang dihasilkan. Masih banyak variabel yang menentukan apakah sebuah kebijakan bisa sesuai dengan harapan ataukah tidak.

Dengan kesadaran seperti itu, terimalah ketika ada yang bertepuk tangan atau bahkan bersujud syukur menyambut keputusan Imam Nahrawi untuk mengaktifkan kembali PSSI. Akan tetapi, pahami juga bahwa akan ada yang harap-harap cemas apakah keputusan tersebut bisa menjadi titik terang untuk mereformasi PSSI dan juga mendongkrak prestasi sepakbola Indonesia. Meminjam puisi Rangga kepada Cinta di Ada Apa dengan Cinta 2: Lihat tanda tanya itu // jurang antara kenyataan dan keinginan kita // memiliki PSSI yang sanggup berprestasi, berkali-kali [war]

Rekomendasi Pilihan

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.