Merdeka.com - "Gila ya, politik ternyata bisa kejam banget," kata Doni (20). "Gue enggak ngerti. Sumpah. Semuanya jungkir balik".

Doni merasa resah sebagai warga Jakarta. Dia tinggal di wilayah selatan. Sebagai kaum pekerja, ajang pemilihan gubernur membikin dia geram. Penyebabnya apalagi kalau bukan provokasi opini. Apalagi kini tinggal tersisa dua pasangan calon. Sebagai muslim, perasaannya terusik ketika usai pemilihan pertama keadaan justru memburuk. Sentimen dibangun di di tengah-tengah masyarakat membuat di antara mereka saling curiga.

Doni mengaku tersentak, ketika hasutan ditebar di spanduk-spanduk di depan rumah ibadah atau pinggir jalan soal penolakan mengurus jenazah pendukung salah satu pasangan calon betul-betul dituruti. Ketika datang kabar (Alm.) Hindun yang kabarnya sempat tidak ada yang mau mengurusnya, dia hanya bisa terdiam. Di dalam hatinya dia berdoa jangan sampai bernasib sama. Namun gara-gara itu juga insting kemanusiaannya terusik.

Benih hasutan juga Doni rasakan di lingkungan tempat dia tinggal. Saban hari, kata dia, sulit mengobrol panjang dengan tetangga atau kawan dekat rumahnya tanpa diinterupsi oleh warga lainnya dengan pesan politik, dari simpatisan kedua pasangan calon. Bahkan dia mengaku sempat bersitegang soal itu dengan tetangganya. Dia khawatir ada rasa curiga tumbuh di tengah lingkungan yang dia diami sejak kecil.

"Beda banget sama politik yang gue pelajarin di kuliah kayanya," timpal Robi, seorang mahasiswa sebuah kampus negeri di Jakarta Timur.

Menurut Robi, kota dia tinggali jadi teramat bising di masa perebutan kursi DKI 1 dan 2. Dia memang mempunyai pilihan dan sikap politik yang berbeda dengan keluarganya. Dan itu berakibat dia kerap menerima perlakuan sinis. Itu setelah pertanyaan pamungkas dia lontarkan.

"Gue tanya ke mereka, 'Emangnya kamu warga mana? Kok mendadak jadi sibuk banget sama Jakarta?' Mulai dari situ gue dipojokin terus. Gue jadi malas ketemu mereka dulu. Mungkin nanti aja habis pilkada," ujar Robi.

Rekan-rekan Robi yang katanya adalah generasi milenial juga bingung bercampur marah melihat kenyataan di depan mata mereka. Sebab, dalam praktik demokrasi, mestinya mencari pemimpin ideal juga harus melalui jalan ideal pula. Bukan mengedepankan tudingan di dunia nyata atau maya. Kalau terus melakukan praktik konfrontasi dengan memantik tudingan atas nama suku, ras, atau agama, maka mereka berarti mengulangi lagi upaya penghancuran diri sendiri.

Mirna lain lagi. Dia memilih hengkang sementara dari grup aplikasi percakapan digital karena risih. Sebab saban hari isi obrolan tidak jauh-jauh dari urusan Pilkada Jakarta. Itu dimulai sejak akhir tahun lalu. Mahasiswi tingkat lanjut di Depok, Jawa Barat, itu merasa tidak perlu urun rembuk membela atau mencaci pasangan calon tertentu.

"Gue juga muslimah, tapi caranya enggak bisa begitu,"

Sebagai warga negara Indonesia mereka berhak mempertanyakan hal itu. Sebab dari sekian ajang pemilihan kepala daerah di nusantara, belum ada yang memperlihatkan para calon, politikus, dan partainya memberikan pendidikan politik sebaik-baiknya. Kenapa pula mereka gemar mengedepankan konflik dan menghasut, kemudian mengembuskannya di tengah-tengah masyarakat. Atau malah bagi-bagi uang. Ketika orang-orang bertikai, para elit pun kebanyakan tidak ambil pusing. Jika satu pihak tidak puas, juga kerap diselesaikan dengan mengumbar amarah. Yang paling terdampak rakyat jelata.

Meski sulit diwujudkan lantaran tidak ada manusia sempurna, rakyat tetap ingin mempunyai pemimpin yang bisa dipercaya. Adil terhadap sesama, santun, sederhana, bisa mengemban tugas, dan terpenting adalah menunaikan janjinya.