Jakarta Vs Corona

Di Balik Kebijakan Rem Darurat Jakarta

Senin, 14 September 2020 11:13 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Di Balik Kebijakan Rem Darurat Jakarta Anies Baswedan Sidak di Restoran Kawasan Jaksel. ©2020 instagram @aniesbaswedan

Aturan PSBB Total

Merdeka.com - Pelaksanaan PSBB berpayung hukum Pergub Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ada sejumlah poin yang menjadi perhatian dalam peraturan tersebut.

Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor. Pimpinan tempat kerja/kantor yang melakukan pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja wajib mengatur mekanisme bekerja dari rumah/tempat tinggal.

Untuk seluruh karyawan juga menerapkan batasan kapasitas jumlah orang paling banyak 25 persen yang berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan. Aktivitas di kantor harus dihentikan paling sedikit 3x24 jam apabila ditemukan pekerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19).

sanksi sosial pelanggar psbb jakarta

Sanksi sosial pelanggar PSBB di Jakarta©2020 Liputan6.com/Faizal Fanani

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman juga memiliki sejumlah kewajiban. Penanggung jawab restoran atau usaha sejenis wajib membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/ layanan antar. Wajib juga menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan.

Jumlah umat yang hadir di tempat ibadat juga dibatasi selama pemberlakuan PSBB. Kegiatan keagamaan di Provinsi DKI Jakarta dapat dilaksanakan dengan pembatasan jumlah pengguna paling banyak 50 persen dari kapasitas.

Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara. Kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.

Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi hanya digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB. Pengguna wajib menggunakan masker.

Masyarakat juga wajib membatasi kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk dua orang per baris kursi, kecuali dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama.

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk membatasi jumlah orang maksimal 50 persen dari kapasitas angkutan dan membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau instansi terkait.

Meski sudah koordinasi, penerapan kembali PSBB di DKI Jakarta tetap memantik perhatian DPRD DKI Jakarta. Para wakil rakyat punya beragam pandangan terkait langkah Anies menginjak rem darurat.

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai, angka kemiskinan bakal melonjak jika pemerintah provinsi (pemprov) bersikukuh menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jakarta Judistira Hermawan mengatakan, salah satu efek yang paling terdampak yaitu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Yang pasti banyak masyarakat yang dirumahkan dalam pekerjaannya, baik yang di kantor maupun di UMKM. Minimal itu," ujar saat dihubungi.

Dampak selanjutnya yang bakal terasa, yakni beban pemerintah kian berat. Sebab tergerusnya pendapatan asli daerah (PAD). Jika PAD DKI menurun, tentu pemasukan pemerintah juga turun.

Hal ini tentu patut dikhawatirkan. Kondisi itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020, di mana Jakarta mengalami penurunan signifikan menjadi minus 8,22 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah daripada nasional sebesar minus 5,32 persen, imbas pembatasan aktivitas ekonomi selama PSBB.

Adapun berdasarkan catatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), sekitar 6 juta pekerja di-PHK dan dirumahkan saat pandemi. Pangkalnya, bisnis tersendat dan perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya kepada para pegawai. Judistira mengingatkan, menjaga perekonomian juga penting dilakukan selain sektor kesehatan. Keduanya harus berjalan beriringan.

Menurut dia, Anies seharusnya mengevaluasi secara mendalam dan komprehensif sebelum memutuskan kembali memberlakukan PSBB. Sehingga, diketahui pasti penyebab tingginya penyebaran Covid-19.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, berharap Anies lebih tegas setelah PSBB kembali diterapkan untuk menekan penyebaran Covid-19. Apalagi terkait sanksi pada mereka yang melanggar protokol kesehatan. Diharapkan Pemprov DKI tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi semata.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku mendukung langkah Anies untuk kembali memberlakukan PSBB ketat. Sebab jumlah kasus aktif Covid-19 di Jakarta semakin tinggi.

"Melihat kondisi terkini soal perkembangan penyebaran virus Corona, memang sudah seharusnya dikembalikan seperti semula. Semua aturannya harus dikembalikan," dia mengungkapkan.

[ang]
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini