Jakarta Vs Corona

Di Balik Kebijakan Rem Darurat Jakarta

Senin, 14 September 2020 11:13 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Di Balik Kebijakan Rem Darurat Jakarta Anies Baswedan Sidak di Restoran Kawasan Jaksel. ©2020 instagram @aniesbaswedan

Merdeka.com - Dua kali sepekan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar rapat. Hasil diskusi kerap menunjukkan angka buruk. Penyebaran virus di Jakarta sulit ditekan. Justru angkanya terus bertumbuh. Mereka dibuat was-was.

Evaluasi selalu dilakukan bersama unsur Muspida Forkopimda. Pembahasan terutama di sisi penanganan aspek kesehatan, penindakan, hingga edukasi kepada masyarakat.

Lewat berbagai rapat itu, Pemprov DKI kemudian berhadapan dengan fakta bahwa penyebaran virus corona kian ganas dari waktu ke waktu. Makin banyak orang terjangkit hingga meregang nyawa akibat Covid.

Segudang masalah itu membuat Anies memutuskan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) secara total. Pemprov DKI dirasa perlu tarik rem darurat. Aturan harus semakin diperketat mulai tanggal 14 September 2020.

Keputusan diambil dengan pertimbangan dan pemantauan yang cukup panjang. Sejak jauh hari. Tidak ada kesan tiba-tiba. Aspirasi masyarakat didengarkan hingga para pakar juga diterima.

"Yang jelas rapat-rapat evaluasi terus menerus secara rutin. Bukan (keputusan) dadakan ya," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Arifin, kepada merdeka.com pada Senin, 14 September 2020.

Sejak Covid-19 menyerang Indonesia, Pemprov DKI rutin menggelar rapat evaluasi. Minimal satu kali dalam seminggu. Tak jarang Anies dan jajaran bertemu dua kali dalam satu pekan untuk membahas Covid. Melalui rapat-rapat itulah perkembangan Covid-19 dipantau.

Ada sejumlah sektor yang menyita perhatian. Munculnya banyak klater baru penyebaran corona. Khususnya tempat pusat kerumunan warga, seperti perkantoran, rumah makan, dan tempat rekreasi.

"Mengingat memang beberapa waktu terakhir ini terjadi peningkatan dan dipandang perlu untuk dilakukan langkah-langkah yang lebih masif, lebih ketat untuk pengawasan dan pengendalian," ujar dia.

Sejak akhir Maret 2020, kasus aktif Covid-19 di Ibu Kota sebanyak 608 orang. Bulan April ditutup dengan catatan naiknya kasus positif menjadi 3.345. Terus melonjak pada Mei mencapai 4.650 orang.

Data penyebaran Covid sempat menurun pada Juni menjadi 4.123 kasus aktif. Bahkan Juli kasus kembali naik drastis menjadi 7.157. Angka terus menanjak di Agustus menjadi 8.569 kasus. Pada Minggu 13 September, kasus positif di DKI Jakarta bertambah 1.492 kasus, sehingga akumulasi kasus positif Covid-19 di ibu kota mencapai 54.864.

Adapun akumulasi kesembuhan sejak Maret hingga saat ini sebanyak 41.014 orang. Untuk kasus kematian yang dilaporkan per 13 September bertambah 6 orang, sehingga total kematian akibat Covid-19 di Jakarta sebanyak 1.410 jiwa.

Pembahasan kebijakan rem darurat juga dibahas dengan DPRD DKI. Wakil Gubernur DKI Riza Patria turun tangan. Para pimpinan dewan diajak diskusi. Masalah penerapan ganjil genap selama PSBB transisi menjadi sorotan tajam kepada Pemprov DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menyebut peraturan ganjil genap justru membuat lonjakan penyebaran makin tinggi. Kondisi ini akhirnya berpengaruh penggunaan tempat tidur di sejumlah rumah sakit di Jakarta mulai tinggi sejak 5 agustus 2020. Masalah ini menjadi perdebatan serius antara Wagub DKI dengan DPRD.

"Saat pemberlakuan ganjil genap, peningkatannya tidak berhenti sampai sekarang," kata Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani kepada merdeka.com.

Baca Selanjutnya: Ruang Isolasi Terancam Penuh...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini