Demi Keuntungan Nekat Langgar Aturan

Senin, 5 Oktober 2020 10:08 Reporter : Wilfridus Setu Embu, Ronald
Demi Keuntungan Nekat Langgar Aturan ilustrasi dugem. Gregor Kervina / Shutterstock.com

Merdeka.com - Denyut hiburan malam masih bergeliat di ibu kota. Masih saja ditemukan pelaku usaha nekat melanggar aturan. Semua demi keuntungan agar bertahan. Memanfaatkan celah di tengah pandemi corona.

Tak banyak sektor memang yang diizinkan beraktivitas di tengah pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah sektor yang boleh berkegiatan pun harus menjalankan syarat ketat. Hanya sektor esensial diizinkan beroperasi dengan kapasitas karyawan maksimal 50 persen. Sementara sektor non-esensial maksimal 25 persen karyawan.

Industri hiburan malam merupakan salah salah satu yang belum diizinkan beroperasi. Namun, tak semua pelaku usaha patuh. Berbagai upaya dan strategi khusus dilancarkan agar bisa tetap melayani para tamu.

Beberapa waktu lalu kami sempat mengunjungi salah satu lokasi hiburan malam di sekitaran selatan Jakarta. Bersama sejumlah kawan, di sana kami berkaraoke sambil ditemani pemandu lagu. Para pelanggan yang datang pun bukan sembarang. Mereka sudah dikenal.

Biar makin aman, lokasi ditutup seng besi. Para tamu yang masuk harus menyebutkan password khusus. Bila sesuai, mereka baru diizinkan masuk. Password dipegang tamu pun berbeda-beda tiap hari.

Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI, Gumilar Ekalaya, membenarkan bahwa masih ada pelaku industri hiburan malam bandel yang beroperasi. Mereka inilah yang kemudian harus berhadapan dengan Satpol PP. Meskipun demikian, dia enggan memberikan penjelasan lebih rinci terkait tempat-tempat hiburan malam tersebut. Sebab terkait penindakan, jelas dia, masuk dalam kewenangan Satpol PP.

"Kalau dari sepintas memang juga sudah cukup banyak juga yang dilakukan penindakan seperti itu," ungkap Ekalaya kepada merdeka.com, Jumat pekan lalu.

Penerapan PSBB diperketat yang berlangsung di DKI juga disertai dengan berbagai sanksi tegas yang bakal diterima masyarakat yang melanggar. Serangkaian hukuman tersebut sudah disediakan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19

Dalam Pergub tersebut disebutkan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat dikenakan sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama 3 x 24 jam.

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata, yang mengulangi pelanggaran, dikenakan sanksi denda administratif.

Untuk pelanggaran berulang 1 kali dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000.000; pelanggaran berulang 2 kali dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000.000; dan pelanggaran berulang 3 dan berikutnya dikenakan denda administratif sebesar Rp150.000.000.

"Dalam Pergub 79 tentang sanksi itu jelas. Dari mulai ditutup sementara, terus kalau masih bandel juga ada kena denda," dia menegaskan.

Kepolisian turut serta mengendalikan penyebaran virus corona. Upaya penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan protokol kesehatan terus dijalankan.

Sejumlah operasi juga sudah dilakukan dengan Satpol PP DKI Jakarta. Hasilnya sebanyak 48 perkantoran dan 435 tempat makan ditutup sementara akibat melanggar protokol kesehatan. Sementara total denda administrasi yang dikumpulkan mencapai Rp387 juta.

"Kita sudah jalan. Kita sama-sama tim gugus sama-sama kita. Yang dikedepankan adalah Satpol PP karena menggunakan Pergub. Kita sudah tutup beberapa rumah makan, perusahaan, cafe," jelas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus kepada merdeka.com, Kamis pekan lalu.

Polda Metro Jaya dan petugas gabungan juga telah memberikan sanksi kepada 118.623 orang pelanggar protokol kesehatan di Jabodetabek. Data tersebut berdasarkan operasi yustisi pada 14 September sampai 3 Oktober 2020. Dari jumlah tersebut, ada 56.842 orang diberikan teguran tertulis, 25.708 teguran lisan, dan 34.644 orang diberi sanksi sosial.

Terkait adanya adanya tempat hiburan malam nakal nekat beroperasi, Yusri meminta agar masyarakat tidak segan-segan melaporkan praktik tersebut. Pihaknya pun sudah menyediakan jalur khusus untuk menyerap pengaduan dari masyarakat.

Baca Selanjutnya: Hiburan Malam Sudah Pasti Risikonya...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini