Wawancara Tri Budiarto (2)

Daerah merasa hukumnya sunnah tangani petaka

Jumat, 7 Februari 2014 08:41 Reporter : Alwan Ridha Ramdani
Daerah merasa hukumnya sunnah tangani petaka erupsi sinabung. ©handout/bnpb

Merdeka.com - Saat kejadian bencana, pemerintah daerah harusnya menjadi garda terdepan dalam menanggulangi musibah. Tetapi nyatanya pemerintah daerah tergagap-gagap, terutama setelah ribuan warga harus mengungsi. Mereka merasa penanganan petaka sunnah hukumnya buat mereka.

badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui hal itu. Saat ini masih banyak daerah belum memiliki badan penanggulangan bencana. Bahkan, banyak daerah masih belajar untuk menghadapi bencana. "Saya kira persoalannya macem-macem, tenaga pas-pasan, anggaran pas-pasan, dan banyak lagi," kata Deputi Penanganan Darurat BNPB Tri Budiarto Rabu lalu.

Berikut penjelasan Tri saat ditemui Alwan Ridha Ramdani dari merdeka.com.

Bagaimana kesiapan daerah dalam menangani bencana, seperti di Sinabung?

Harus diakui lebih baik ketimbang kemarin. Walau belum maksimal tapi lebih baik dari kemarin. Itu kita apresiasi. Banyak kabupaten secara mandiri menyiapkan diri lebih baik, ada juga yang masih belajar dan mencari jati diri.

Daerah masih belajar ini, apa masalahnya?

Saya kira banyak hal. Misalnya karena usianya masih baru satu dua tahun. Tentu pengalaman objektifnya masih terbatas, sarana, prasarana, dan persoalan anggaran pas-pasan. Tapi pelan-pelan harus didorong.

Apakah semua daerah sudah punya badan penanggulangan bencana?

Saya kira 18 persen belum atau hampir 20 persen.

Kenapa daerah masih gagap dalam menghadapi bencana?

Saya kira persoalannya macem-macem, tenaga pas-pasan, anggaran pas-pasan, dan banyak lagi.

Daerah sudah punya mitigasi bencana?

Saya kira ada. Semua kabupaten punya potensi bencana. Ya mungkin ini semuanya perlu proses. Pemerintah daerah terus berjalan.

Apa yang bisa dilakukan BNPB biar para kepala daerah tidak gagap dalam hadapi bencana?

Kita memberikan bimbingan terus, apa yang harus dilakukan, apa yang sunnah dan tidak sunnah. Saya kira ini proses, kita tidak bisa memaksa.

Soal penanganan bencana, daerah masih merasa hukumnya sunnah?

Ya, satu saat mereka akan merasa wajib.

Atau karena ada BNPB, mereka jadi lalai?

Oh tidak juga, kita hanya datang saat yang ekstrem. Proses kontrolnya tetap pada pemerintah daerah.

Masyarakat menilai pemerintah daerah lalai dalam menghadapi bencana?

Indonesia itu luas. Tidak bisa kita melihat Yogyakarta sama dengan Papua. Tidak bisa DKI sama dengan NTT, maka dengan itu klaster-klaster kekuatan itu harus dipahami oleh kita semua.

Presiden sudah bilang untuk hal-hal ekstrem nasional harus masuk. Ekstrem bisa macem-macem. Kabupaten baru satu bulan, tidak punya duit, tidak perlu menunggu status nasional. Misalnya, pada tanggal 1 Syawal ada gempa di Palu, kita dateng.

Jadi kriterianya ketika pemerintah daerah tidak siap BNPB mengambil alih?

Tidak mengambil alih. Komandannya tetap orang sana. Kita membantu. Bagi daerah kabupaten belum ada BNPB, kita punya BNPB provinsi dan sudah ada di tiap provinsi.

BNPB mengeluhkan pejabat daerah dilatih penanganan bencana selalu dipindahkah. Bisakah BNPB mengikat mereka tetap di jabatannya?

Oh..tidak bisa. Paling bisa kita hanya bicara, tidak bisa macam-macam.

Apakah bencana Indonesia sudah dibilang ekstrem?

Pengertian ekstrem itu macem-macem. Tidak punya duit bisa ekstrem, korbannya mati banyak bisa dibilang ekstrem, pengungsinya banyak ekstrem. Banyak hal itu.

Masyarakat harus seperti apa menghadapi bencana?

Harus kuat, mandiri. Dia tahu persis tentang apa yang terjadi. Kita punya program hidup harmoni dengan bencana. Kalau kemampuan dan inisiatif lokal berkembang ini bisa mengurangi.

Kritikan sekarang, Indonesia menuju bencana ekologi, menurut BNPB?

Ya, sudah terjadi. Penanganannya harus terintegrasi dari hulu dan hilir. Sementara ini penanganan hanya hilirnya saja. Hulunya ada yang bolong nih, mari sama-sama kita kerjain makanya jadi cantik. BNPB tidak harus masuk pada semua lini. Soal penerbangan BNPB tidak masuk, tapi kalau mau terbang, umumkan kepada masyarakat harus begini.

Edukasi yang dilakukan kepada masyarakat buat hadapi bencana?

Harus kita perkuat. Programnya saya kira banyak. Desa tangguh, minimal saat ini satu kabupaten sudah ada desa tangguh. Peringatan dini pada tempat-tempat pernah mengalami kejadian besar terus kita lakukan, ada yang pakai kentongan, bel, dan macem-macem. Ini berkembang terus.

Lalu ada kampung bikin koran bencana menggunakan stensil dan muncul berbagai perkumpulan orang punya perhatian pada bencana. Ada berbagai kelompok dan kami biarin berkembang, kami tidak larang.

Sudah banyak relawan bencana muncul, apakah ini harus dikoordinasi?

Semakin dikoordinasikan semakin bagus. Tapi kalau tidak mau tidak usah dipaksa. Saatnya nanti mereka (relawan) akan bertanya bagaimana sebaiknya. Mungkin saat ini bicara soal lembaganya, jadi biarkan saja. Ini masih dalam proses berjalan. Biarkan saja. Tidak ada yang salah.

Masalah pengungsi bukan hanya makanan, tapi kejenuhan. Apa yang harus diperbuat?

Di Sinabung kita sudah melakukan itu dan ini terus diperpanjang. Program ini memberikan kesempatan kepada kepala keluarga untuk bekerja. Dari kerja itu, kita kasih pengganti uang lelah walau tidak besar.

Pengungsi mendapatkan uang tunai, bisa dikasihkan kepada anaknya untuk membeli permen, buku, dan lainnya. Dia akhirnya merasa dihargai sebagai manusia.

Program kedua, di tempat pengungsian ibu-ibu bikin berbagai kerajinan dan ini terus kita biarkan dan kembangan. Kita beli dan pasarkan dan ini kita terus kembangkan. Tinggal bagaimana kita mendorong mereka untuk lebih melakukan itu lagi sehingga mereka tidak jenuh. Kita datangkan ahli-ahli psikologi, melakukan kegiatan menyanyi dan lainnya dengan anak-anak. [fas]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini