Curhat SBY dan tuah presidensialisme

Selasa, 12 November 2013 14:22 Penulis : Didik Supriyanto
Curhat SBY dan tuah presidensialisme Kunjungan peserta Lemhanas ke Istana. ©Rumgapres/Abror Rizki

Merdeka.com - Jadi Presiden SBY memang benar-benar tidak enak. Masa sisa berkuasa yang tinggal setahun, mestinya bisa digunakan untuk meninggalkan kesan atau kenangan baik. Tapi yang terjadi sebaliknya. Setiap kali dia mengatakan sesuatu yang sifatnya hendak memberi kesan atau kenangan baik, yang didapat justru kritik tajam dan hujatan.

Minggu (10/11) malam lalu misalnya, melalui akun Facebook dan Twitternya, SBY menyatakan, akan meluncurkan buku 'Selalu Ada Pilihan'. Buku yang ditulis sendiri itu berisi pengalaman SBY memimpin Indonesia selama 9 tahun terakhir. "Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua," tegasnya.

Namun niat baik SBY tersebut mengundang kritik tajam. Bukan hanya dari para politisi pesaingnya, tetapi juga dari kalangan nonpolitik. Mereka curiga, penerbitan buku tersebut hanya bentuk pembelaan diri. SBY hendak menegaskan kembali sebagai presiden yang teraniaya. Seperti yang lain, buku ini hanya pencitraan.

Sebelumnya, SBY mengeluhkan kemacetan Jakarta. Maksudnya, hendak berbagi dengan warga Jakarta, bahwa dirinya juga terkena macet. Namun ketika dia menyatakan bahwa kemacetan Jakarta adalah tanggung jawab gubernur DKI Jakarta, maka banyak orang mengecamnya.

Ketika Mahkamah Konstitusi diterjang badai korupsi oleh ketuanya, SBY buru-buru bertindak menjaga kewibawaan lembaga tersebut, dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Namun perppu ini menuai banyak protes. "Hanya karena yang mengeluarkan SBY," tegas Refly Harun.

Singkat cerita, di mata banyak orang, seperti terekam dalam media massa, seakan tidak ada yang benar yang dilakukan SBY dalam setahun terakhir ini. Keluh kesahnya justru jadi bahan gunjingan: lebay, cari perhatian, presiden, pencitraan.

Celakanya, dalam kondisi seperti itu, tak banyak pembelaan oleh anak buahnya. Meskipun apa yang disampaikan oleh SBY itu menyangkut kebijakan pemerintah, para menterinya sering pura-pura tidak tahu. Pembelaan kencang justru datang dari para kader Partai Demokrat.

Nah di situlah masalahnya, SBY seakan bukan presiden yang harus dibela oleh para menteri dan pejabat pemerintah lainnya selama dia berbicara tentang kebijakan pemerintah melainkan hanya seorang ketua umum Demokrat yang harus dibela oleh kadernya. SBY pun terlihat sebagai bukan presidennya rakyat Indonesia, melainkan ketua umumnya orang Demokrat.

Dari perspektif politik kenegaraan, kesediaan SBY menjadi ketua umum Demokrat, memang merupakan kesalahan fatal. Lebih-lebih hal itu dilakukan menjelang Pemilu 2014 di mana persaingan antarpartai politik mencapai puncaknya.

Tapi dari perspektif politik praktis, pengambilalihan kursi ketua umum Demokrat itu merupakan tindakan strategis. Sebab, SBY tidak hanya menyelamatkan Partai Demokrat dari konflik internal, tetapi juga menghindari dari kejatuhan yang memalukan dalam pemilu nanti.

Lagi pula, kalau Demokrat benar-benar jatuh dalam pemilu, pascapemilu partai ini tidak hanya tidak menjadi apa-apa, tetapi para (mantan) elitnya bisa jadi obyek politik untuk dikerjain, tidak terkecuali SBY. Siapa mau masa pensiun justru jadi obyek pemberitaan buruk?

Tetapi kritik pedas para politisi dan kecaman keras masyarakat melalui media sosial atas apa yang dilakukan SBY dalam setahun belakangan, menunjukkan langkah politik praktis SBY, salah, atau tidak tepat. Atau, setidaknya, tidak membuahkan hasil yang diinginkan.

Pada titik inilah, sangat relevan bila mendiskusikan kembali posisi presiden di partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial. Pemahaman bahwa NKRI ini menggunakan sistem pemerintahan presidensial perlu ditekankan kembali, agar bias-bias parlementer terhindari, sehingga pemerintahan bisa efektif.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, jabatan kepala pemerintahan atau perdana menteri, terpisah dari jabatan kepala negara. Disebut pemerintahan parlementer, karena pemerintah (eksekutif) berada di parlemen. Sebab, partai atau koalisi partai yang menguasai mayoritas kursi parlemen, berhak membentuk pemerintahan.

Meskipun demikian perdana menteri dan kabinetnya tidak bisa semena-mena karena kepala negara bisa turun tangan sewaktu-waktu demi pertimbangan kepentingan negara. Kekuasaan kepala negara memang terbatas, tetapi dia bisa mengatasnamakan kepentingan negara berdasarkan akal sehat rakyat.

Ini berbeda dalam sistem presidensial di mana kepala pemerintahan dan kepala negara dijabat satu orang. Akibatnya, kecenderungan semena-mena terbuka lebar, lebih-lebih bila presiden masih menjabat sebagai ketua partai. Dia jadi sosok yang tidak terkontrol, karena bisa memanipulasi kepentingan partai diatasnamakan kepentingan negara, kebijakan pemerintah diklaim kebijakan partai.

Seperti diskusi selama ini, partai politik menolak keras pemisahan jabatan itu. Sebab mereka yang menikmatinya. Tapi akal sehat rakyat tidak bisa dibungkam, sehingga apapun yang dilakukan SBY selalu dicurigai, bahkan dikecam. [tts]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini