Pilkada Serentak

Corona Menghentikan Semua, Kecuali Pilkada

Senin, 28 September 2020 09:07 Reporter : Wilfridus Setu Embu, Ronald
Corona Menghentikan Semua, Kecuali Pilkada distribusi logistik pemilu ke TPS. ©2019 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Rasanya sulit menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Di tengah pandemi virus corona, seharusnya pemerintah bisa menunda. Keputusan ini seakan memantik api. Ketika banyak kegiatan lain harus terhenti, Indonesia malah mengizinkan pesta demokrasi.

Sejak Maret 2020, beragam kegiatan terpaksa berhenti. Ruang gerak mereka dibatasi, seperti kegiatan belajar, perkuliahan, pertunjukan seni dan budaya, kompetisi olahraga dan lain sebagainya. Apalagi ketika itu Presiden Joko Widodo mengumumkan agar masyarakat patuh protokol kesehatan. Mengutamakan kegiatan di rumah.

Sejatinya sebanyak 270 daerah bakal berlangsung September 2020. Setelah rapat antara DPR, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada Serentak diputuskan diundur. Pemungutan suara bakal berlangsung 9 Desember 2020. Meski begitu masa kampanye sedang berlangsung sejak awal bulan ini.

infografis pilkada di tengah corona

Sejumlah pihak menilai pemerintah bertindak terlampau nekat. Kebijakan diputuskan seakan tanpa menghitung dampak aspek kesehatan masyarakat. Gelaran Pilkada dikhawatirkan membuat penyebaran Covid-19 kian masif. Kecemasan itu kemudian bermuara pada aspirasi yang meminta agar Pilkada 2020 sebaiknya ditunda lagi.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong pemerintah membahas opsi menunda Pilkada. Kondisi ini lantaran angka penyebaran Covid-19 hampir menyentuh seluruh kabupaten/kota se Indonesia. Jika menilik data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, angka orang terinfeksi per hari terus mengalami kenaikan.

"Jika dilihat, memang belum ada tanda-tanda wabah ini bisa dikendalikan dengan signifikan," kata Peneliti Perludem, Fadil Ramadhanil, dalam pesannya kepada merdeka.com, Rabu pekan lalu.

Pelaksanaan Pilkada sarat dengan aktifitas yang rawan menjadi titik baru penularan Covid-19. Interaksi antar penyelenggara, penyelenggara dengan peserta, penyelenggara dengan pemilih, termasuk peserta Pilkada dengan pemilih akan banyak terjadi.

Tanda bahaya ini sebetulnya sudah ditunjukkan ketika tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah kemarin. Dari data yang dirilis KPU, terdapat 59 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19.

Bahkan per 20 September 2020, tercatat total 92 orang jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terkonfirmasi positif Covid-19. Dari angka tersebut tiga orang merupakan Ketua dan Anggota KPU Pusat. Di antaranya, Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dan Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting. Kabar terakhir yang didapat, Evi sudah negatif Covid-19.

Desakan agar pilkada ditunda juga datang dari dua organisasi besar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka resah atas putusan pemerintah terkait Pilkada.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, menilai bahwa saat ini Indonesia masih berada dalam masa darurat pandemi Covid-19. Setelah satu semester ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, jumlah mereka yang wafat, dirawat, dan isolasi masih sangat tinggi.

Sementara berbagai cara penegakan disiplin tidak atau belum mampu mengatasi masalah. Di beberapa daerah juga terjadi pelanggaran oleh para calon kepala daerah, misalnya dalam bentuk pawai dan pengumpulan masa lainnya.

Penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas merupakan poin yang harus menjadi perhatian. Pilkada bukanlah sekedar proses pergantian kepemimpinan dan pengalihan kekuasaan, tetapi bagian dari proses demokrasi dan demokratisasi.

Karena itu, kata dia, semua tahapan Pilkada harus berlangsung dengan baik. Pengumpulan massa seharusnya menjadi dihindari selama pandemi. Nyatanya kondisi itu sulit dihindari. Sedangkan penegakan disiplin dan ancaman sanksi belum sepenuhnya terbukti berhasil.

"Muhammadiyah menilai berbagai regulasi KPU tidak memberikan jaminan keamanan dan keselamatan. Harganya terlalu mahal. Demi memenuhi hak politik, tidak seharusnya mengorbankan hak jaminan kesehatan dan hak hidup," ujar Abdul Mu'ti kepada merdeka.com.

Efek lain adalah kemungkinan terjadinya politik uang. Berbagai ancaman sanksi bisa membuat masyarakat pasif dan pragmatis. Terbatasnya massa dan cara kampanye membuat masyarakat tidak mengerti program yang ditawarkan para calon. Selain itu partisipasi masyarakat dalam pilkada diprediksi akan rendah. Hal ini tentu akan mengurangi kualitas dan legitimasi hasil Pilkada.

Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj sudah mendesak KPU, pemerintah, dan DPR menunda penyelenggaraan Pilkada demi menjaga kesehatan rakyat. Mereka menyarankan dilakukan realokasi anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

"Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati," kata dia.

Upaya pengetatan PSBB, kata dia, perlu didukung tanpa mengabaikan ikhtiar menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat. Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat. Namun, karena penularan COVID-19 telah mencapai tingkat darurat, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan.

Baca Selanjutnya: Perdebatan soal masa depan Pilkada...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini