Merdeka.com - Rakyat kembali digebuk dengan kenaikan harga premium. Beberapa waktu lalu ketika saya mengisi premium di Pertamini dekat rumah, takaran yang diberikan tak sesuai. Dari seharusnya 2 liter, cuma tuntas di strip 1,9 liter per sekian.

Merasa dicurangi sih, tetapi mata saya kemudian tertuju pada kios bensin yang menjadi satu dengan dua deret etalase berisi pakan burung dan perlengkapan pancing tersebut. Dinding kios semi permanen, dengan lembaran triplek sebagai bilik dan bambu gelondongan yang difungsikan sebagai tiang besi penyangga.

Saya urungkan niat, tidak ada pembenaran dan penghakiman pada petugas Pertamini. Mungkin inilah cara mereka bertahan di putaran zaman. Di era yang semakin kritis, rakyat, seperti halnya penjual bensin eceran tadi cuma menjadi korban dari komoditas politik pemilu lima tahun sekali.

Kini dalam sejarah Indonesia, harga bahan bakar yang banyak dikonsumsi rakyat ini diserahkan pada mekanisme pasar dunia. Artinya tidak ada lagi subsidi kepada wong cilik apalagi kompensasi. Setiap bulan harga BBM selalu berubah-ubah, menyesuaikan harga minyak dunia.

Namun kebijakan baru ini malah menjadi dilema bersama. Bagaimana tidak, rakyat kini lebih banyak merasakan kenaikan daripada turunnya harga premium. Cerita manis turunnya harga premium hanya terjadi di masa-masa singkat. Selebihnya rakyat harus menerima kenyataan pahit, harga beras naik, ongkos transportasi naik, biaya pendidikan naik, semua serba melangit.

Semua diawali dari kenaikan harga Premium yang menjadi mata rantai kondisi ekonomi rakyat. Akibatnya bisa ditebak, ekonomi bergejolak akibat efek domino, baik itu di sektor pertanian, kelautan, pasar domestik, pendistribusian barang, industri hingga uang belanja bulanan.

Jika sudah begini, apalah arti lambang Pancasila yang terpatri kuat di dada Garuda. Bagaimana dengan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia? Bukankah ini sosialisme warisan founding father?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menafsirkan penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting, berdasarkan era presiden-presiden Indonesia. Setidaknya ada tiga pengertian berbeda.

Era Presiden Soekarno diartikan sebagai wewenang negara menguasai dan mengusahakan langsung semua sumber daya alam dari hulu hingga hilir melalui BUMN.

Kedua, era Presiden Soeharto diartikan sebagai penguasaan tidak langsung oleh negara melalui BUMN. Pengertian tidak langsung ini terwujud dalam kepemilikan mayoritas saham perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini tidak lepas dari permasalahan besarnya ongkos jika harus mengurus industri hulu secara langsung.

Ketiga, adalah pada era reformasi. Pengertian dikuasai negara berubah ke arah yang lebih praktis dan terbuka. Pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada investor swasta atau asing untuk terlibat langsung dalam pengusahaan sumber daya alam melalui pemberian izin langsung atau kontrak kerja sama operasi. Bahkan, sebagian saham milik negara di BUMN telah dijual kepada investor-investor swasta melalui penawaran umum di bursa-bursa efek, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti yang dilakukan PT Telkom, PT Indosat, dan PT Gas Negara.

Kemarin, Wapres JK berkomentar soal kenaikan premium ini. Menurut dia melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar juga turut menyumbang kenaikan harga premium.

Protes rakyat terhadap kenaikan premium yang terjadi di banyak daerah juga ditanggapi santai oleh Pak JK. Penilaiannya memang masyarakat Indonesia suka protes.

"Di Indonesia apa saja orang protes, naik sedikit diprotes. Tapi kita ingin membuat lebih banyak jalan yang bagus, sekolah dari dana subsidi. Sekarang BBM naik karena Rupiah melemah, itu saja kebijakan yang diambil," kata JK.

Beda dengan Faisal Basri, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini menyampaikan bahwa penetapan harga premium oleh Pertamina tidak transparan. Menurut dia, data harga BBM di Asia dari Pertamina dengan data Global Petrol Prices (GPP) terdapat perbedaan standar.

GPP menggunakan acuan rata-rata harga minyak di sejumlah negara yang menggunakan jenis BBM medium, karena bahan bakar yang lebih inferior seperti premium sudah tidak dipakai lagi. Menurut dia, jika Pertamina mengatakan bahwa harga premium di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara lain, maka hal tersebut tidak fair karena membandingkan bahan bakar yang berbeda kualitasnya.

Faisal Basri menilai rumus penghitungan harga premium atau Ron88 di Indonesia sudah kuno. Hal inilah yang menjadi penyebab harga premium terlalu mahal bahkan hampir mendekati pertamax.

"Ron88 (Premium) kan sudah tidak dijual di pasar, 'proxy'-nya pakai Ron92 (Pertamax)," kata Faisal.

UUD 1945 pasal 33 ayat 2 dan 3 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ya'cob Billiocta

Penulis adalah wartawan www.merdeka.com. MerdeKata merupakan ruang opini para penulis di merdeka.com yang diunggah setiap Kamis.