Butuh Tak Butuh RUU PKS

Senin, 13 Juli 2020 11:05 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Butuh Tak Butuh RUU PKS Demo RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. ©2019 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tidak dapat terwujud dalam waktu dekat. Ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020 di DPR. Alasannya, sulit untuk dibahas. Pembahasan ini tentu membuat publik resah. Mereka hanya bisa menunggu pasrah.

Nasib RUU PKS tidak semulus RUU Minerba. Pembahasannya cepat. Ada dugaan muncul bahwa lambannya pembahasan aturan penghapusan kekerasan seksual lantaran tidak memberikan keuntungan.

Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad, menekankan seharusnya RUU PKS menjadi prioritas. Apalagi ini menjadi alat negara untuk melindungi warganya. "Saya pikir negara dan DPR harus bisa melihat dengan lebih jernih dan lebih adil. Mana sebenarnya yang harus didahulukan. Manusianya atau yang lainnya," tegas dia.

Dalih DPR yang menyebut pembahasan 'sulit' dirasa tidak masuk akal ditariknya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas. Dalam pandangan dia, jika memang pembahasan tersebut dirasa sulit maka bisa meminta dukungan dari masyarakat.

Sebagian pihak tentu kecewa. Padahal kasus kekerasan di Indonesia semakin meningkat. Komnas Perempuan dalam catatan tahunan, menjabarkan bahwa tren kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi kenaikannya.

Kasus kekerasan seksual di tahun 2019 mencapai 4.898. Untuk tahun 2020 saja pada bulan Januari hingga Mei mencapai 542 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Dari jumlah tersebut 170 kasus atau 24 persen dari total kasus merupakan kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah domestik. Sementara di ranah publik terdapat 226 kasus. Dari jumlah ini terdapat 203 kasus atau sekitar 89 persen merupakan kasus kekerasan seksual.

Tak hanya perempuan. Potret kekerasan terhadap anak pun berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Terkait hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pernah melakukan survei terkait pengalaman hidup anak dan remaja dengan rentang usia 13-17 tahun. Survey dilakukan pada tahun 2018 di 1.390 blok sensus di 232 kecamatan.

Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nahar mengatakan, terdapat 11.410 responden terlibat. Dari survei tersebut pihaknya memperoleh peta terkait kekerasan terhadap anak, baik emosional, fisik, dan seksual.

Survei menunjukkan 3 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan emosional. Sedangkan 1 dari 2 anak laki-laki mengalami kekerasan emosional. Selanjutnya 1 dari 5 anak perempuan mengalami kekerasan fisik.

Sementara 1 dari 3 anak laki-laki menjadi korban. Untuk kekerasan seksual, jelas dia, berdasarkan survei 1 dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual dan 1 dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual.

"Jadi angkanya masih tinggi. Tentu anak perempuan menjadi pihak yang sangat rentan terhadap terjadinya kekerasan ini," ungkap Nahar.

Kenyataan miris ini tentu memunculkan pertanyaan sejauh mana aturan yang ada cukup untuk melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman menjadi korban kekerasan. Menurut Nahar, sejauh ini aspek perlindungan hukum yang ada sudah cukup baik. Bahkan didesain sedemikian ketat demi melindungi anak-anak.

Nahar menjelaskan, hukuman tegas sejauh ini sudah disiapkan bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Salah satunya dengan hukuman kebiri, pemasangan alat pendeteksi elektronik atau pengumuman identitas.

Ancaman hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, lanjut dia, bisa dikatakan mengerikan. Misalnya di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Terdapat ancaman hukuman berat bagi pelaku pernah melakukan kekerasan seksual kemudian melakukan lagi. Apalagi bila jumlah korban ternyata banyak.

"Korbannya lebih dari satu, mengalami misalnya kematian atau alat reproduksinya rusak atau berpengaruh ke gangguan kejiwaan. Itu bisa terancam hukuman mati, hukuman seumur hidup," ungkap dia.

Ditariknya RUU PKS diduga tidak adanya kemauan politik dari pihak DPR. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti melihat isi RUU PKS sebenarnya sudah sangat lengkap. Memang harus disadari bahwa selama tahap pembahasan dirasa dihambat.

Adapun salah satu alasan lain ditariknya RUU PKS, karena harus menunggu selesainya pembahasan RKUHP. Ini dikarenakan ada pasal terkait pidana dan pemidanaan.

Menurut Bivitri, alasan tersebut keliru. Karena sistem hukum di Indonesia memang dimungkinkan adanya pengaturan pidana dalam Undang-Undang sektoral seperti RUU PKS.

Dari segi proses legislasi, lanjut dia, jika melihat Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka tidak ada dasar hukum yang mengatakan kalau ada pidananya harus menunggu Undang-Undang lain. Tunggu-menunggu pembahasan Undang-Undang tidak diatur juga dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Jadi KUHP dari dulu kita sudah punya dan ini kita sedang membentuk yang baru, tapi kita tahu juga ada UU Tipikor, UU KDRT, itu semua kan mengandung pidana juga. Tapi boleh karena secara sistem hukum setiap UU sektoral boleh mengatur lagi tindak pidana tertentu," ujar dia.

Kalaupun ada perbenturan antara RUU PKS dengan KUHP maka hal tersebut tidak perlu dirisaukan. Sebab dalam praktik hukum, undang-undang yang mengatur secara khusus bakal lebih diutamakan dibandingkan undang-undang yang berlaku secara umum atau dalam hal ini KUHP. "Namanya lex specialis derogat legi generalli."

1 dari 1 halaman

Negara Wajib Melindungi Korban Kekerasan

RUU PKS memang menuai pro dan kontra. Di satu sisi ada pihak yang mendorong agar segera dibahas dan disahkan. Sementara itu, ada pula pihak yang berpandangan bahwa RUU tersebut tidak diperlukan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu pihak yang menolak RUU tersebut. Sebab dinilai tidak terlalu mendesak.

Anggota Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Wido Supraha mengatakan selama ini penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan seksual sudah berjalan. Sebab sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Karena itu, RUU PKS tidak mendesak.

Dalam pandangan Wido, yang perlu dilakukan saat ini yakni penguatan terhadap pelaksanaan UU yang sudah ada. Sebab, aspek penegakan hukum memang merupakan poin yang masih menjadi tantangan dalam penerapan aturan di tanah air.

Daripada mendorong pembentukan aturan perundang-undangan yang baru seperti RUU PKS, kata dia, jauh lebih baik jika penguatan dilakukan pada RKUHP yang saat ini sedang dibahas di DPR. "Bagaimana mungkin yang namanya perkosaan tidak dilindungi di negara kita. Mau dia perempuan mau dia laki-laki, siapapun yang diperkosa hari ini, dia enggak perlu ada RUU penghapusan kekerasan seksual," jelas Wido.

MUI juga menyoroti sejumlah pasal yang menjadi persoalan. Salah satunya pasal 12. Pihaknya menolak pasal 12, karena berdampak pada potensi pemaksaan seksual antara suami istri yang kemudian nanti dianggap perkosaan dan kekerasan.

Menurut dia adalah wajar antara laki-laki dan perempuan punya pemenuhan hak dan kewajiban. Jangan sampai urusan privasi seperti dimasukkan ke wilayah hukum.

"Ini katanya tidak mau mengatur urusan privat manusia, tapi urusan tempat tidur diatur di sini," kata Wido kepada merdeka.com.

Kemudian, MUI juga menyoroti pasal 13 dalam RUU PKS. Pasal itu juga sudah ada di UU pornografi Nomor 44 tahun 2008. Kemudian pasal 15 terkait konsekuensi kepada aborsi. Bahkan aborsi itu sudah dibahas di UU Kesehatan. Karena itu tidak perlu lagi ada UU lagi untuk mengaturnya. Selanjutnya pasal 17 yang sebenarnya sudah ada di UU perlindungan anak.

"Undang-Undangnya sudah ada tinggal diberdayakan. Ini kan persoalannya kita terlalu banyak UU tapi tidak diberdayakan. Ingin buat lagi UU sendiri. Karena gerakan masing-masing. Gerakan anak, gerakan perempuan, jadi masing-masing ingin ada gerakan dan masing-masing ingin punya kekuatan hukum," ungkapnya.

Wido melihat pada pasal 18 di RUU PKS yang terkait dengan pelacuran. Dalam pasal tersebut hanya disebutkan soal kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

"Jadi di RUU PKS ini orang yang melacurkan diri dengan tidak dipaksa itu tidak ada hukumnya. Tapi kalau dipaksa itu ada hukumnya."

Bahkan pada Bab VII RUU PKS terkait penanganan kekerasan seksual. Di sana mengatur tentang acara Pidana. Wido melihat nantinya ini akan membuat kerajaan pidana sendiri. Otomatis di situ ada pelatihan, lembaga, pengawasan dan itu biaya memakan biaya.

Padahal penegak hukum yang ada saat ini dirasa cukup. Apalagi di kepolisian sudah ada unit khusus perempuan dan anak. Lalu peradilan juga memiliki hakim.

Selain itu, ada sejumlah kabar miring juga mengiringi perjalanan pembahasan RUU PKS. Ada kecurigaan dari kelompok tertentu yang mengkhawatirkan RUU PKS menjadi pintu untuk melegalkan LGBT di Indonesia juga paham-paham seperti liberalisme. Ada pula tuduhan bahwa RUU PKS bakal membuat negara masuk terlalu jauh ke ranah privat masyarakat.

Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad mengatakan, isu-isu semacam itu berkembang karena masyarakat belum mendapatkan pemahaman yang menyeluruh atas RUU PKS. Karena itu, tugas pihak-pihak yang mendorong pembahasan RUU PKS, yakni melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga RUU PKS dapat diterima.

"Kita juga melakukan edukasi publik terkait berapa pentingnya RUU PKS ini segera disahkan jadi undang-undang," ungkap dia.

Dia pun berharap anggota DPR memastikan RUU PKS tidak ditunda lagi. Diharapkan RUU PKS kembali masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Tentunya tidak hanya sekedar masuk Prolegnas, tapi juga dapat dibahas dan disahkan.

Terkait isu yang berkembang, Bivitri mengatakan, tujuan utama dari RUU PKS yakni perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Karena itu, tidak ada kaitannya tuduhan bahwa RUU PKS mendukung LGBT.

Perlu dipahami bahwa kenyataan yang saat ini berkembang, kekerasan seksual juga dilakukan sesama jenis. Siapa saja bisa jadi korban kekerasan seksual. Bivitri pun menegaskan bahwa dalam RUU PKS membolehkan adanya LGBT.

"Saya melihatnya apakah kemudian ada persoalan yang melihat ada kekerasan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis. Ya memang, kenyataannya ada kekerasan. Jadi bukan membolehkan tapi ini justru mau menghapus kekerasan seksual itu meskipun dilakukan sesama jenis," ujar dia.

Sebagai contoh konkret, Bivitri menyebut kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu gereja di Depok. Tanpa adanya RUU PKS, para pelaku hanya bisa kena pasal pencabulan yang rendah sekali di KUHP yang sekarang.

Justru jika menggunakan RUU PKS, proses hukumnya bisa lebih baik. Karena ada beberapa pasal yang sudah mengakui bahwa kekerasan seksual laki-laki pada laki-laki. Rancangan aturan ini bahkan mengatasi kalau korban harus konseling mengalami trauma dan lain sebagainya.

Dia pun membantah bahwa RUU PKS memberikan ruang pada negara untuk masuk ke dalam ranah privat. Sesungguhnya negara dalam RUU ini hanya akan terlibat jika terjadi kekerasan seksual dan menerima laporan. Jika tidak, maka negara akan mengambil posisi diam saja.

"Kalau bentuknya sudah kekerasan berarti negara boleh masuk. Jadi kita harus hati-hati dalam melihat RUU PKS ini karena konteksnya satu dia kekerasan seksual. Kalau aktivitas seksual tentu saja tidak ada yang boleh ikut campur," dia mengungkapkan. [ang]

Baca juga:
Bola Panas RUU PKS di Parlemen
Geruduk MPR-DPR, Massa Gerak Perempuan Tuntut Sahkan RUU PKS
Kasus Kekerasan Seksual Meningkat, NasDem Desak RUU PKS Tetap Masuk Prolegnas
DPR Tarik 16 RUU dari Prolegnas 2020, Salah Satunya RUU PKS
RUU PKS Dicabut, Komnas Perempuan Ungkit Janji Politisi saat Pemilu
Baleg DPR Ungkap Alasan RUU PKS Ditarik dari Prolegnas 2020

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini