Bisa bubar karena uang haram

Senin, 20 Mei 2013 09:41 Reporter : Alwan Ridha Ramdani
Bisa bubar karena uang haram Hilmi diperiksa lagi. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Gagalnya penyitaan enam mobil mewah di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan, dua pekan lalu, menimbulkan tanda tanya terkait aset partai dakwah ini. Bahkan mobil-mobil itu dikempesi saat mau dibawa oleh tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Padahal, partai bisa dijerat undang-undang tidak pidana pencucian yang (TPPU) jika tidak bisa membuktikan dana dimiliki halal. Bila terbukti haram, partai bisa dibekukan atau bahkan dibubarkan.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf, menegaskan partai dapat diartikan sebagai perusahaan mengacu tafsir aturan tidak pidana pencucian uang. Tetapi ada syarat agar partai dapat dibubarkan atau dibekukan karena menerima dana hasil korupsi.

Syaratnya, jika ada kebijakan partai menerima uang tidak sah atau tidak halal. Atau secara sadar partai menerima dana haram itu. "Kalau tidak ada, tidak bisa (dibekukan atau dibubarkan). Kalau itu hanya bisa disebutkan kader saja," katanya.

Dia melihat kasus mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin walau dijerat beleid pencucian fulus, agak sulit mengaitkan kedua partai secara sadar menerima aliran dana korupsi. "KPK perlu mencari bukti notulensi atau dokumen terkait," ujar Asep. "Tapi ini agak sulit, sekarang ada tidak orang parpol mau membuka ini. Harus dibuka lewat orang dalam."

Yang ada saat ini, kata Asep, partai berdalih aset dimiliki atau digunakan adalah hasil sumbangan kader walau uang itu asalnya dari korupsi. Yang bisa dilakukan, yaitu mengaudit keuangan partai. Jika terbukti, partai tidak secara mudah bisa dibekukan atau dibubarkan. Pemerintah harus mengajukan tuntutan itu melalui Mahkamah Konstitusi.

Menurut juru bicara PKS Mardani Ali Sera, kendaraan dimiliki partainya di seluruh Indonesia bernilai Rp 21 miliar. Tetapi tidak semuanya atas nama partai, ada yang menggunakan nama individu. Sebab, kendaraan-kendaraan itu ada yang dibeli secara kredit. "Saya lihat ada kredit dari BSM (bank Syariah Mandiri), BII (Bank Internasional Indonesia). Mereka ingin orang yang bertanggung jawab. DPP yang beli, tapi kader yang membayar. Walau atas nama kader tapi surat harus di DPP karena punya kita," katanya.

Dia menegaskan aset dimiliki partai adalah sumbangan dari kader. Misalnya dirinya yang juga anggota dewan setiap bulan harus menyetor Rp 20 juta dari gaji. PKS memiliki 57 anggota DPR dan 1.300 anggota DPRD. "Nanti ada rilis detailnya. Gedung ini (DPP) milik yayasan." [fas]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini