Merdeka.com - Rumus Eyang Albert Einsten E = mc2 dapat digunakan memperkokoh demokrasi. Asalkan E = mc2 berwujud jadi Election = massa cuekin caleg (calon legislatif) bila caleg ngangpauin massa.

Tapi, dalam pemilu Indonesia, E = mc2 bisa berwujud jadi Election = massa culasin caleg. Seorang caleg DPR 2009 salah satu daerah pemilihan (dapil) di Jatim mbocorin, bahwa dia orang ada disamperin sama gembong satu kelurahan. Si gembong ada ngedabrus, bahwa jika tersedia sesajen angpau, sang caleg bisa ngalab suara kelurahannya. Lho, kok pemilih minta sogokan?

Tapi, berapakah besarnya sesajen buat kepilih? "Untuk aktivis kemasyarakatan, setidaknya membutuhkan biaya Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar, sedangkan publik figur minimal Rp 300 juta. Kalau tidak ada modal kapital yang luar biasa, kemungkinan terpilihnya kecil," ujar Pramono Anung.

Besarnya ongkos itu bisa dilacak melalui terawangan Eyang Rae/Hanby/Loosemore. Bahwa, setiap dapil berambang gaib dobel: Ambang Gaib Atas (Tupper) dan Ambang Gaib Bawah (Tlower).

Satu partai pasti ber kursi, jika lolos Ambang Gaib Atas. Yaitu Tupper = 100%/(M+1), dengan M jumlah kursi dapil. Buat penghitungan suara metoda kuota largest remainders yang kita pakai, partai boleh mengharapkan kursi (biasanya sisa kursi), jika lewat Ambang Gaib Bawah. Yakni Tlower = 100%/(2M). Buat dapil berkursi banyak, ramalan Eyang Lipjhart Teffectiv = 75%/(M+1) boleh dipakai.

Contoh kongkrit misalnya dapil VI Jabar 2014 yang berkursi 6. Partai boleh mengharap ngalap kursi jika lolos Tlower alias meraup 8,33% suara sah dapil. Biasanya, suara sah itu sekitar 60 s/d 70% penduduk. Sebab suara terbanyak, seorang caleg harus nyantet sekongkolannya demi meraup suara ngetop di kubunya. Yang berabe, jika massa pemilih culasin angpau dari segenap partai dan caleg.

Dari contoh tersebut kepergoklah, bahwa Ambang Gaib itu Parliamentary Threshold (PT) juga. Jadi, di Indonesia itu ada 2 PT: PT resmi 3,5% dan PT gaib nan serem.

Contoh di atas itu juga menguak tabir soal beragamnya alam gaib dalam satu provinsi buat pemilu DPR 2014. Misalnya di Jabar: Dapil IV dan VI yang masing-masing berkursi 6 itu, dihadang Ambang Gaib sadisan (Tupper 14,28% dan Tlower 8,33%) ketimbang di Dapil II, VII dan XI Jabar yang masing-masing berkursi 10 (Tupper 9,09 dan Tlower 5,00%).

Alhasil, dalam satu provinsi, pencalegan di Dapil IV dan VI Jabar lebih bejat dan lebih diskriminatif ketimbang di Dapil VII, II dan XI Jawa Barat.

Di tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mesumnya kebangetan. Misalnya di DPRD Kota Ternate, berkursi 30, ada dapil berkursi 3 (dapil 4) dan berkursi 12 (dapil 1). Hantu penghisap darah di dapil berkursi 3 (Tlower 16,67%) itu luar binasa angkernya daripada di dapil 1 (Tlower 4,17%).

Gara-gara itu, amat ketatlah penciptaan dapil di Swiss, penganut demokrasi konsensual, sistem proporsional daftar terbuka suara terbanyak serta sangat mematuhi asas proporsionalitas dan tingginya derajat keterwakilan. Maka umpamanya, Mahkamah Agung (MA) Swiss pada 12/2002, mengharamkan perbedaan kursi dapil dalam satu wilayah macam di kota Ternate. Juga MA Swis berfatwa, demi konstitusionalitas, dapil termini mesti ber-Tupper sebesar 10,00%. Alias berkursi 10.

Tapi karena dalam satu wilayah sulit menbentuk dapil berkursi minimal akibat santet antara lain kohevitas, coterminous, contiguity atau compactness, maka ditetapkanlah sistem biproporsional, ramuan paranormal matematika Universitas Augsburg, Eyang Prof Dr Friedrich Pukelsheim. Jurusnya: Mula-mula kursi dihitung habis di satu dapil. Lalu dikoreksi lewat alokasi kursi secara wilayah.

Sebab "deepening democracy" khayalannya UU Pemilu Legislatif No 8/2012, mungkin sebaiknya para caleg dan massa pemilih perlu bersesajen berupa nasi dang-dangan beras sepitrah, ayam hitam mulus dipanggang dan 7 macam sayuran, agar tidak saling ngangpauin dan morotin. Di samping itu, supaya penampilan para caleg berpendar-pendar, ritual kungkum dan cuci mulut layak dilakukan buat mengelak bualan yang melekat di bibir.