Merdeka.com - Pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai memberikan dampak. Selama Juni, daya beli masyarakat mulai meningkat. Perekonomian tanah air perlahan bergeliat. Tentu dengan tetap memerhatikan pelaksanaan protokol kesehatan demi menekan penularan wabah pandemi corona.

Bisnis retail bisa sedikit bahagia. Walau belum merata. Pasar dan pusat perbelanjaan paling signifikan menunjukkan kenaikan. Kondisi ini mendorong aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat dapat terdongkrak.

Aktivitas masyarakat di pusat belanja mengembalikan rasa percaya diri pelaku usaha. Mereka optimis masih ada potensi pasar yang bisa ditangkap di tengah pandemi.

Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta, mengatakan bahwa sektor bisnis retail memang pelan-pelan mulai menunjukkan pergerakan. Perekonomian memang sudah seharusnya mulai dijalankan meski secara perlahan.

Pelonggaran PSBB merupakan jalan tengah. Harus diakui masih ada risiko besar terkait masalah kesehatan jika aktivitas ekonomi tidak diawasi ketat.

Meski dipahami pula bahwa aktivitas usaha retail masih jauh dari normal. Sebab pengunjung masih sulit untuk pergi ke pusat-pusat belanja. Lebih tepatnya masyarakat masih menghindari keramaian. "Jadi belum kembali normal," kata Tutum kepada merdeka.com, Kamis pekan lalu.

Indikator lain juga menampakkan geliat ekonomi, yakni naiknya konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). PT Pertamina (persero) mencatat, konsumsi BBM naik 10 persen dibandingkan saat diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sejak 8 Juni 2020, konsumsi BBM rata-rata sekitar 114.000 kilo liter per hari. Sementara pada Januari-Februari 2020, bisa mencapai 135.000 kilo liter per hari. Naiknya konsumsi BBM ditengarai seiring mulai beroperasinya sarana transportasi umum, kendaraan pribadi, industri, perkantoran, pusat belanja maupun sektor UMKM.

Naiknya kinerja penjualan kendaraan, baik roda empat maupun roda dua juga dinilai menjadi indikator. Jika menilik data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesale (pabrik ke dealer) mulai mengalami peningkatan. Tercatat, selama Juni 2020 penjualan mobil mencapai 12.623 unit. Angka tersebut naik 255 persen dibandingkan bulan Mei 2020 yang hanya men 3.551 unit.

Sementara penjualan sepeda motor pada Juni pun meningkat jika dibandingkan dengan Mei. Penjualan sepeda motor melonjak 500 persen menjadi 150 ribu dibanding bulan sebelumnya. Sebagai gambaran kinerja penjualan sepeda motor mengalami penurunan pada April 2020.

Data Asosiasi Sepeda Motor Indonesia (AISI), pada April penjualan hanya mencapai 123.782 unit untuk domestik dan 10.437 untuk ekspor. Jumlah ini turun dari penjualan pada Maret yang mencapai 561.739 untuk domestik dan 59.224.

Pada Mei 2020 penjualan makin turun, yakni 21.851 untuk domestik dan 5.651 ekspor. Pada Juni 2020, terjadi kenaikan penjualan sepeda motor. Diperkirakan penjualan sepeda motor pada Juni bisa di atas 150.000 unit.

Naiknya angka penjualan sepeda motor, dapat disebabkan masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan transportasi umum. Hal ini tentu merupakan peluang pasar dapat mendongkrak penjualan sepeda motor.

Kendala masih terjadi, perusahaan pembiayaan masih selektif. Apalagi mereka harus membereskan relaksasi pembayaran selama 6 bulan sejak Maret. "Kalau itu sudah beres, mungkin perusahaan pembiayaan baru lebih berani mendanai," Ketua Bidang Komersial AISI Sigit Kumala.

Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, kebijakan PSBB memang berdampak serius terhadap perekonomian. Aktivitas ekonomi berhenti sehingga menaikkan angka kemiskinan dan pengangguran. Sekaligus menggerus daya beli masyarakat.

Sementara dari sisi kesehatan, penerapan PSBB tidak cukup efektif untuk menurunkan penularan Covid-19. Penularan Covid-19 di Indonesia bahkan masih fluktuatif.

Naik penjualan kendaraan, tegas dia, tidak bisa menjadi patokan bahwa ekonomi Indonesia tengah membaik. Untuk melihat kinerja ekonomi tidak bisa hanya dengan membandingkan kinerja bulan yang satu dengan bulan yang lain, tapi juga mesti dibandingkan dengan kinerja pada tahun sebelumnya.

"Kalau month to month, Juni relatif agak naik. Tetapi secara keseluruhan pertumbuhannya year on yearnya masih minus," kata Enny.

Pandemi Covid-19 memang mengancam perekonomian dunia. Ancaman resesi ekonomi membayang-bayangi negara-negara termasuk Indonesia. Perekonomian Indonesia pada triwulan II/2020 di April-Juni, diprediksi minus 3,4 persen. Bila triwulan III/2020 bernasib sama, maka Indonesia diperkirakan masuk jurang resesi.

Resesi Ekonomi sudah dirasakan terlebih dahulu Singapura. Ekonomi Singapura sudah memasuki fase resesi karena dua triwulan berturut-turut mengalami kontraksi. Pada triwulan kedua (April-Juni) 2020 pertumbuhan PDB Singapura terjun bebas, memecahkan rekor baru, merosot 41,2 persen dibandingkan triwulan I-2020.

Stimulus Anggaran

Kondisi Singapura menjadi warning. Khususnya bagi Indonesia. Tanah air diperkirakan bakal menekan sektor perdagangan dalam negeri dan berbagai investasi bakal tersendat dampak dari resesi ekonomi singapura.

Pemerintah sudah menyiapkan sejumlah strategi. Anggaran dikeluarkan cukup fantastis. Besarannya mencapai Rp695,2 triliun atau 6,4 persen hasil dari pelebaran defisit APBN. Selain untuk penanganan wabah corona, anggaran itu juga untuk stimulus ekonomi nasional.

Anggaran itu diberikan untuk berbagai sektor. Adapun untuk kesehatan adalah sebesar Rp87,55 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja penanganan covid-19 sebesar Rp65,8 triliun, insentif tenaga medis Rp5,9 triliun, santunan kematian Rp300 miliar, bantuan iuran JKN Rp3 triliun, gugus tugas covid-19 Rp3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan sebesar Rp9,05 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan alokasi dana untuk perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun. Terdiri dari PKH Rp37,4 triliun, sembako Rp43,6 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, bansos non-Jabodetabek Rp32,4 triliun, kartu Prakerja Rp20 triliun, diskon listrik Rp6,9 triliun, logistik/pangan/sembako Rp25 triliun, dan BLT dana desa Rp31,8 triliun.

Untuk insentif dunia usaha disiapkan Rp120,61 triliun. Terdiri dari PPh 21 DTP Rp39,66 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp14,75 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp14,4 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp5,8 triliun, penurunan tarif PP Badan Rp20 triliun, dan stimulus lainnya Rp26 triliun.

Kemudian bantuan UMKM sebesar Rp123,46 triliun melalui subsidi bunga Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi Rp78,78 triliun, belanja IJP Rp5 triliun, penjaminan untuk modal kerja (stop-loss) Rp1 triliun, PPh Final UMKM DTP Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM Rp1 triliun.

Adapun pembiayaan korporasi, pemerintah menyiapkan Rp53,7 triliun. Jumlah itu terdiri dari penempatan dana restrukturisasi padat karya Rp3,24 triliun, PMN Rp20,5 triliun, dan talangan dana untuk modal kerja Rp29,65 triliun.

Terakhir, untuk sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dianggarkan sebesar Rp106,11 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk program padat karya K/L Rp18,44 triliun, insentif perumahan Rp1,3 triliun, pariwisata Rp3,08 triliun, DID pemulihan ekonomi Rp5 triliun, cadangan DAK Fisik Rp8,7 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun, dan cadangan perluasan Rp58,87 triliun.

Konsumsi masyarakat dan sektor UMKM perlu menjadi perhatian serius. Indef melihat dua hal itu merupakan penopang ekonomi nasional. "Konsumsi masyarakat 56 persen. UMKM itu 99 persen. Jadi kalau yang 99 persen itu tertangani dengan baik. Pasti selamat," ujar Enny

Potensi pasar Indonesia masih sangat besar. Salah satunya dengan mendorong kinerja konsumsi rumah tangga. Dengan demikian Indonesia dapat menekan dampak di sektor lain yang terkena imbas dari resesi ekonomi Singapura seperti investasi.

Dalam kondisi seperti sekarang, belanja pemerintah merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Karena itu, seharusnya belanja pemerintah dapat terus didorong. Realisasi belanja pemerintah akan turut menarik kinerja sektor swasta dan kemudian menggerakkan roda perekonomian.

"Kalau pemerintah mengucurkan itu sektor swasta akan mengikuti otomatis ekonominya akan bergerak dengan sendirinya," kata Sigit menjelaskan.