Merdeka.com - Masyarakat dibuat geram oleh kelakuan Google melakukan perencanaan pajak secara agresif di Indonesia selama lima tahun terakhir. Tindakan yang memanfaatkan celah regulasi suatu negara, dalam hal ini Indonesia, itu dinilai mengarah pada penghindaran pajak. Dengan kata lain, Google membayar pajak lebih kecil dari seharusnya.

"Apabila Google tidak menunjukkan sikap kooperatif kepada otoritas pajak di Indonesia, maka saya mendorong pemerintah melakukan tindakan sepantasnya, seperti memblokir operasional Google di Indonesia," kata Anggota Komisi XI DPR-RI Muhammad Misbakhun, saat dihubungi, Rabu (5/10).

Menurutnya, tindakan tegas itu diperlukan agar bisa menimbulkan efek jera terhadap perusahaan asing sejenis.

Direktur Eksekutif ICT Watch Donny B.U mendukung usulan pemblokiran. Namun, pemblokiran sebaiknya ditempatkan sebagai senjata pamungkas jika Google masih berkeras enggan menyelesaikan tunggakan pajaknya.

"Blokir ya mungkin saja secara teknis. tetapi harus diposisikan sebagai usaha terakhir kalau seluruh cara sudah tak mempan. Tapi, perlu diperhatikan juga nggak hantam kromo," ujarnya saat dihubungi secara terpisah.

"Maksudnya, perlu dikonsultasikan dulu misalnya dengan DPR dan harus berdasarkan penetapan pengadilan. Dan yang nggak kalah penting, perlu segera ada aplikasi sejenis Google buatan dalam negeri."

Budi Rahardjo, Pengamat Teknologi Informasi Institut Teknologi Bandung, tak meragukan kemampuan anak bangsa membuat aplikasi sejenis Google. Namun, dia menyangsikan kemauan masyarakat Indonesia menggunakan produk lokal.

"Kalau dari sisi secara teknis sih bisa-bisa saja, tapi menjadi populer atau tidak populer itu lain cerita. Boleh jadi kita bikin aplikasi yang sama dengan yang tengah populer saat ini tapi belum tentu juga dipakai," katanya. "Indonesia itu kalau soal aplikasi instant messaging contohnya sudah punya dan buat sendiri. Tapi kan buktinya orang lebih senang menggunakan WhatsApp."

Atas dasar itu, Kata Budi, Indonesia tak perlu memaksakan membuat aplikasi lokal untuk menggantikan Google. Ketimbang membuat Google tandingan, menurutnya, anak bangsa lebih baik membuat aplikasi lain lebih bermanfaat dan mengedukasi ke masyarakat.

"Katakanlah suatu saat kita ribut banget dengan Google, ya kita harus siap. Namun kita perlu effort lebih membuat seperti Google. Tapi, harus lihat dulu apakah kita ada kebutuhan seperti itu? Kalau memang nggak ada, saya rasa nggak perlu ya."

Sekedar informasi, komposisi trafik Internet Indonesia saat ini sekitar 70 persen berasal dari konten luar negeri. Sisanya 30 persen trafik konten dalam negeri. Data itu menunjukan betapa bangsa ini sangat tergantung dengan konten dan ekosistem digital asing.

Maka itu, beberapa waktu lalu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza mengatakan bahwa Indonesia perlu mempunyai perencanaan yang matang apabila ingin merdeka dari konten dan ekosistem digital asing.

Jamalul berharap Indonesia secara perlahan bisa melepaskan ketergantungan berlebihan terhadap konten dan ekosistem digital asing.

"Blocking 100 persen terhadap suatu situs atau sumber konten dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar daripada manfaat yang akan didapatkannya."