Merdeka.com - Publik pekan lalu dikagetkan dengan pengibaran kembali bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bendera itu sudah menjadi bendera resmi Provinsi Aceh setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan peraturan daerah atau qanun bendera dan lambang Aceh.

Dua pekan sebelum pengesahan qunun digelar pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta. Mereka yang hadir antara lain mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bekas Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Hamid Awaludin, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Gubernur Aceh Zaini Abdullah (mantan menteri luar negeri GAM), dan Wakil Gubernur Muzakkir Manaf (bekas panglima GAM).

Mereka menerima masukan untuk tidak menggunakan bendera GAM. Tetapi pada 23 Maret, bendera serupa kelompok separatis itu malah dikibarkan.

Lantas bagaimana pemerintah menyikapi hal itu, berikut penuturan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohar saat diwawancara lewat telepon oleh Alwan Ridha Ramdani dan Arbi Sumandoyo dari merdeka.com, Rabu (3/4).

Bagaimana bisa pemerintah Aceh menggunakan bendera GAM sebagai lambang pemerintah daerah?

Butir 14.1 di nota kesepahaman perdamaian Helsinki ada klausul bilang Aceh berhak mempunyai bendera, lambang, dan hymne. Karena itu mereka sekarang ingin membuat itu, kalau lambang sebelumnya sudah ada. Jadi sekarang mereka mau ganti dengan lambang GAM. Begitu juga bendera mereka ingin ganti dengan bendera GAM.

Alasannya?

Karena disukai oleh masyarakat di Aceh. Masyarakat Aceh disebutkan menyenangi itu dan sudah mengenal bendera itu. Tetapi ternyata masih kontroversi, ada kelompok-kelompok tidak menerima, makanya kita minta diperbaiki.

Rekomendasinya?

Kalau yang kemarin pakai Kesultanan Samudera Pasai ada bulan, bintang dan pedang dengan latar merah.

Pada saat pertemuan 7 Maret di Hotel Sultan, Jakarta, siapa saja yang hadir?

Semua lengkap, pimpinan DPRA, gubernur dan wakil gubernur Aceh, panitia khusus, ketua pansus, inisiator perdamaian Helsinki, Pak Jusuf Kalla, Ketua Fraksi DPR Aceh, tokoh-tokoh Aceh di Jakarta, Hamid Awaludin.

Bagaimana suasana pertemuan itu?

Waktu itu hanya penyampaian pandangan-pandangan. Tapi 25 Maret yang diketok bukan yang itu (kesepakatan), yang disahkan ternyata bendera GAM.

Kenapa akhirnya mereka masih jumawa?

Katanya masyarakat menyukai gambar yang lambang seperti itu. Tetapi mereka mau mengubah itu setelah ditanyakan ke bawah, kepada masyarakat atau kelompoknya. Kami ingin mereka bisa berpandangan ke depan, bagaimana membangun Aceh sejahtera.

Apakah penggunaan lambang GAM ini karena Partai Aceh juga menggunakan lambang hampir sama dengan bendera GAM?

Kalau Partai Aceh, itu partai politik, tapi kalau bendera daerah itu (mewakili) seluruh masyarakat, bukan partisan atau kelompok tertentu. Kalau lambang bendera GAM atau yang mirip Partai Aceh dijadikan lambang daerah, partai lain bagaimana? mereka bisa minta juga bendera mereka dijadikan bendera daerah. Itu kurang adil.

Atau karena tidak ada larangan Partai Aceh memakai bendera mirip GAM?

Partai Aceh itu ada perubahan, ini juga janganlah dibuat terlalu sama. Misal ada gambar bulan bintang dan gambar pedang. Sehingga bendera itu dimiliki oleh seluruh orang, seluruh etnis di Aceh.

Biodata

Nama:

Prof. Dr. Djohermansyah Djohar, MA

Tempat dan Tanggal Lahir:

Padang (Sumatera Barat), 21 Desember 1954

Istri:

Yannidiarti

Pendidikan:

Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, Bukittinggi, Sumatera Barat (1977)

Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), Jakarta (1984)

University of Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat (1991)

Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat (2004).

Jabatan:

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (2010-sekarang)