Merdeka.com - Di atas ketinggian 35 ribu kaki. Air mata Amy tumpah saat menatap ke arah jendela pesawat. Matanya berkaca-kaca. Menangis bahagia. Bersyukur bisa kembali ke Indonesia setelah hampir dua tahun hidup tersiksa di Suriah.

Selama penerbangan, dirinya masih tidak menyangka jika diberikan kesempatan untuk kembali menginjakkan kaki di Tanah Air tercinta, Indonesia. Ibu dua anak tersebut kembali bersama 16 anggota keluarganya pada 12 Agustus 2017. Sedangkan suaminya meninggal di Suriah ketika mereka hidup di sana.

Amy berhasil pulang ke Indonesia setelah lebih kurang 1,5 tahun mencari jalan keluar. Mereka hidup dihantui ketakutan ketikan bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah atau Islamic State in Iraq and Syra (ISIS). Banyak ledakan bom yang kerap membuat jantungnya berdegup cepat.

Ketika awal berangkat ke Suriah pada Agustus 2015 lalu, Amy dan keluarga pergi atas dasar keinginan sendiri. Mereka tidak terlibat dalam kelompok tertentu. Justru keputusan itu sebuah kesalahan besar. "Saya menyesal sekali, benar-benar menyesal," ungkap Amy bercerita kepada merdeka.com, Rabu pekan lalu. Amy bukan nama sebenarnya. Identitasnya sengaja kami samarkan demi keamanan.

Tahun 2016 merupakan masa yang sangat bergejolak. Di mana Irak dan Suriah dengan sangat membaranya ingin menumpas habis ISIS dari negaranya. Terjadi peperangan secara besar-besaran saat itu.

Sebenarnya Amy sudah ingin kembali ke Indonesia ketika baru beberapa hari tinggal di Raqqa, Suriah. Selama satu tahun lebih mereka mencari jalan keluar untuk kabur, dia mengaku banyak mengalami kendala. Apalagi ponsel mereka disita ketika baru tiba. Selain itu, paspor dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga diambil.

Sampai suatu waktu, Amy dan beberapa keluarganya menemui seorang penyelundup. Mereka meminta tolong agar bisa segera dibebaskan dari negara. Namun usaha mereka tidak membuahkan hasil. Amy dan sekeluarga justru ditipu.

Selama enam bulan menunggu, janji dari penyelundup itu tidak terealisasi. Amy kemudian mencari penyelundup lainnya. Sayangnya, lagi-lagi mereka kena tipu.

Tidak putus asa. Amy akhirnya bertemu dengan penyelundup yang bisa membawa mereka keluar dari wilayah ISIS. Akhirnya dengan bantuan orang tersebut, mereka berhasil ke wilayah Syrian Democratic Forces (SDF) atau Pasukan Demokratik Suriah. Mereka merupakan musuh ISIS.

Amy dan keluarganya tinggal di wilayah SDF selama dua bulan. Dari sana, mereka bisa menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Amy mengaku juga dibantu beberapa wartawan dari berbagai negara sehingga informasi tempat pengungsian mereka bisa sampai kepada pemerintah di Indonesia.

Infografis nasib WNI eks ISIS 2020 Merdeka.com

Pemerintah Indonesia membutuhkan waktu delapan bulan untuk mengurus pemulangan tersebut. Banyak dipertimbangkan pemerintah pada saat itu. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga banyak mengkaji dengan beberapa kementerian terkait agar bisa memastikan deradikalisasi 18 WNI eks ISIS itu bisa berhasil.

Pada 12 Agutustus 2017, Amy dan keluarganya diperiksa, diinterogasi serta diberi pelayanan peluruhan ideologi radikal selama satu pekan. Kemudian mereka menjalani karantina selama sebulan untuk mengikuti program deradikalisasi di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Selama menjalani deradikalisasi, mereka juga diberikan pelatihan berwirausaha. Pelatihan bertujuan agar setelah di Indonesia, mereka bisa mandiri. Bisa menjadi masyarakat kreatif serta memiliki kegiatan positif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 D ayat 5 Tentang Deradikalisasi. Bahwa deradikalisasi dapat dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan serta dengan cara kewirausahaan.

Wacana Pemulangan 660 WNI eks ISIS

Sebenarnya masih banyak WNI berada di wilayah ISIS. BNPT mencatat terdapat 600 orang Warga Negara Indonesia (WNI) berangkat ke Suriah. Jumlah itu meningkat dari tahun 2014, sekitar 350 orang.

Sempat terjadi penurunan pada tahun 2016. Jumlah WNI menuju suriah sekitar 383 orang. Kemudian tren itu naik dua tahun berturut-turut. Di tahun 2017, tercatat mencapai 671 orang. Kemudian tahun 2018 sebanyak 750 orang.

Sejak pertengahan tahun 2019, wacana pemulangan WNI eks ISIS kembali ramai hingga sekarang. Menteri Agama Fachrul Razi pada 1 Februari 2020, bahkan menyatakan akan memulangkan 660 WNI eks simpatisan ISIS di Suriah dengan alasan kepentingan kemanusiaan.

Pernyataan itu kemudian berubah. Fachrul Razi bahwa tidak setuju jika 660 WNI simpatisan ISIS tersebut dipulangkan ke Indonesia. Keputusan itu senada dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau hati saya mengatakan untuk apa lagi kita kasih kesempatan utk dia balik ke indonesia lagi? Pak presiden sudah mengatakan seperti yang di TV itu. (menolak untuk dipulangkan). Beliau juga mengatakan kalau ini masih penelitian nanti dikaji dulu positif dan negatifnya," ujar Fachrul Kamis pekan lalu.

Menurut Fachrul Razi, belum ada konsep yang tepat dalam program deradikalisasi bila 660 WNI eks ISIS kembali ke Tanah Air. Walau kini sedang dalam masa pembahasan serius dengan Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD. Untuk kemudian diputuskan presiden.

"Saya kira setelah ambil keputusan, masing-masing akan ada konsepnya. Menkopolhukam mengatakan ada tiga alternatif. Kalau dipulangkan bagaimana, kalau tidak dipulangkan bagaimana dan yang terakhir bagaimana kalau dipulangkan sebagian," ucap Fachrul Razi.

Pengamat Terorisme, Al Chaidar, justru mendorong pemerintah memulangkan 660 WNI eks ISIS ke Indonesia. "Jadi kalau saya pribadi, saya setuju para WNI eks ISIS itu dipulangkan ke Indonesia karena mereka mempunyai hak kewarganegaraan. Mereka punya hak untuk dilindungi oleh bangsa ini," ujar Al Chaidar saat kami hubungi.

Meski begitu, dia menyadari bahwa program deradikalisasi justru membuat terorisme di Indonesia akan terus terjadi. Seharusnya pemerintah memakai program kontra wacana dan humanisasi. Melalui program kontra wacana maka akan menerbitkan berbagai hasil kajian atau penelitian tentang banyak rujukan terorisme, radikalisme, serta fundamentalisme.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh, itu menyebut 660 orang tersebut tetap Warga Negara Indonesia (WNI). Walaupun mereka berada di ISIS walau bertahun-tahun. Karena selama ini ISIS bukan sebuah negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, dalam pasal 12B, menyatakan para WNI kembali dari ISIS akan dikenakan hukuman paling lama 15 tahun. Itu tergantung sejauh mana peran mereka. Sehingga, menurut Al Chaidar, ketika 660 WNI eks ISIS kembali ke Indonesia harus segera diadili menurut undang-undang.

Al Chaidar merasa 660 WNI eks ISIS tersebut tidak mempunyai motif apa pun. Mereka hanya ingin pulang dan tidak menyebarkan berbagai ajaran paham radikalisasi di Indonesia. Sebab mayoritas mereka wanita yang menjadi korban. Apalagi rata-rata para suami meninggal ketika ikut berperang di ISIS.

"Dari 660 orang kan kebanyakan perempuan dan anak-anak, nah itu dikarenakan suami atau ayah mereka sudah meninggal dunia. Mereka merasa tidak ada lagi yang melindungi. Oleh karena itu mereka ingin kembali ke Indonesia," ujar dia.

Presiden Jokowi melalui akun media sosial resmi miliknya, menegaskan secara pribadi diri menolak pemulangan 660 WNI eks ISIS. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, menegaskan sikap Presiden Jokowi sudah cukup tegas terkait wacana tersebut.

"Saya kira Pak Jokowi sudah cukup tegas, tinggal hal ini diputuskan dalam satu rapat dengan kementerian-kementerian terkait. Sikap Pak Jokowi ini bukan semata-mata mewakili pribadi namun juga mewakili institusi sebagai kepala negara dan pemerintahan," kata Donny saat ditemui merdeka.com, Sabtu pekan lalu.

Faktor keamanan nasional, kata Donny, menjadi pertimbangan penting Jokowi saat ini. Terutama terkait ideologi para WNI eks ISIS yang dianggap bisa membahayakan keselamatan dan keamanan bangsa.

Menurut Donny, program deradikalisasi dilakukan BNPT sudah cukup efektif. Memang diperlukan beragam cara lagi untuk memperkuat ideologi cinta Indonesia kepada para eks ISIS maupun teroris.

"Jadi perang melawan radikalisme, yaitu perang melawan ide dan melawan pikiran-pikiran yang bertentangan dengan prinsip berbangsa dan bernegara. Saya percaya bahwa presiden akan memberikan keputusan yang terbaik," ungkap dia.