Apindo ingin upah buruh rendah

Jumat, 25 Oktober 2013 08:49 Reporter : Alwan Ridha Ramdani
Apindo ingin upah buruh rendah Demo Buruh. ©2012 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Sekitar tiga juta buruh di seluruh Indonesia akan mogok nasional di kawasan industri atau pabrik tempat mereka bekerja. Ini sebagai upaya menekan pemerintah agar mau merundingkan kembali upah layak 2014.

Mereka menuntut perubahan perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 menjadi 84 item supaya kesejahteraan buruh bisa meningkat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menegaskan mogok nasional adalah jalan terakhir agar tuntutan buruh didengar dan dijadikan patokan.

Sederhananya, rata-rata pencapaian upah minimum buruh terhadap kebutuhan hidup layak dengan KHL 60 item itu 89 persen. Artinya setiap bulan, buruh berutang sebelas persen," katanya kepada merdeka.com Rabu lalu.

Berikut penjelasan Said saat ditemui Alwan Ridha Ramdani di Hotel Mega Kuningan, Cikini, Jakarta Pusat.

Pemerintah klaim gaji buruh sudah tinggi dibanding negara lain?

Perlu dipahami, Indonesia bukan hanya Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya upah minimum berbeda tergantung biaya hidup. Kalau perusahaan padat karya saat ini dikeluhin dan tidak mampu lagi beroperasi di Jabodetabek karena upah minimumnya tinggi akibat biaya hidup tinggi. Jalan keluarnya adalah tinggal relokasi, misalnya ke Semarang, Kendal, Boyolali, Subang dan Sukabumi biaya hidup dan upahnya masih rendah.

Upah minimum saya sebut, seperti Semarang, Kendal, Boyolali, Subang, dan Sukabumi sama dengan Kamboja, Vietnam. Siapa bilang kita kalah bersaing? Mungkin persoalannya kita tinggal minta infrastruktur kepada pemerintah.

Misal, pemerintah bangun jalan tol Ciawi dan Sukabumi. Subang nyambung jalan tol di Cipularang, terbangun infrastruktur. Semarang, Kendal, dan Boyolali tinggal dibangun tol menuju pelabuhan. Siapa bilang kita kalah dengan kamboja dan vietnam, tidak.

Barulah daerah-daerah Jabodetabek untuk industri padat modal, seperti pertambangan, perbankan, elektronik, kimia, dan farmasi. Perusahaan pasti mampu, kalau tidak mampu bohong.

Artinya pemerintah tidak punya konsep industrialisasi untuk menekan upah?

Pemerintah punya konsep industrialisasi, cuma ditekan oleh pengusaha hitam tetap ingin mempertahankan konsep upah murah sehingga buruh bisa diatur sesuai kehendak mereka.

Para investor, terutama dari Korea, Taiwan, dan Hongkong di tekstil dan garmen harus diajarin jangan bayar dengan upah murah. Padahal mereka dibayar mahal oleh pembeli seperti Nike, Fuma, Adidas, dan lainnya.

Tapi ada dewan pengupahan menentukan konsep upah?

Mau tahu apa hasil survei dewan pengupahan menghabiskan dana Rp 2 miliar? Hanya tambah empat item: ikat pinggang dan dompet. Itu tidak perlu Rp 2 miliar, tinggal pergi ke pasar Tanah Abang. Hanya omong doang. Bayangin, uang negara hanya untuk menambah dompet, ikat pinggang, dan deodoran. Ngawur.

Pemerintah mengaku melakukan substitusi untuk upah, misalnya mendekatkan perumahan dengan industri?

Itu untuk jangka panjang. Kita setuju dibangun super blok perumahan buruh di kantong-kantong industri sehingga bisa menekan sewa rumah. Dibangun sistem transportasi massal sehingga bisa mereduksi ongkos. Tapi itu jangka panjang dan silakan dituangkan dalam KHL. Jangka awalnya 84 item itu. Sambil program itu berjalan maka secara otomatis item KHL akan menurun. Jadi tidak usah khawatir.

Catatan KSPI soal kondisi buruh, apakah berada dekat garis kemiskinan?

Sederhananya, rata-rata pencapaian upah minimum buruh terhadap kebutuhan hidup layak dengan KHL 60 item itu 89 persen. Artinya setiap bulan buruh berutang sebelas persen. Itu menunjukkan kenapa buruh walau gaji minimum, dia pakai kartu kredit. Mayoritas buruh, gali lubang tutup lubang, tinggal bersama mertua, tinggal di atas got dibikin kontrakan kecil. Makan pagi mie instan, siang nasi putih, dan malam mie instan lagi.

Itu hampir terjadi di seluruh Indonesia?

Itu rata-rata nasional, itu menjelaskan fakta. Pemerintah mengerti hal itu. Saat upah Jakarta naik menjadi Rp 2,2 juta, apakah ada perusahaan hengkang? Tidak ada. Empat perusahaan hanya relokasi ke Semarang tetapi kantor pusatnya tetap di KBN Cakung, Jakarta. Kalau dia tutup bukan karena persoalan upah minimum, karena selesai kontrak kerja dengan pembeli.

Lihat perusahaan otomotif, melambung tinggi investasinya. Contohnya Toyota hampir Rp 4 triliun, Suzuki Rp 2 triliun, dan perusahaan ban serta elektronik. Untuk perusahaan tekstil, jangan memaksakan diri beroperasi di Jabodetabek. Mereka bisa pindah ke Semarang atau Sukabumi.

Tapi relokasi bisa berdampak pada karyawan?

Bisa dilihat contohnya di Bekasi tahun 1990-an. Bekasi adalah kawasan tekstil, mulai Cikarang dengan jumlah orang bekerja seratusan ribu. Hari ini di kawasan Bekasi ada tujuh kawasan industri. Perusahaan tekstil sudah merelokasi, tinggal empat perusahaan tekstil. Jumlah buruh di kawasan itu sudah 600 ribuan. Artinya naik dua kali lipat.

Tidak mungkin kawasan industri itu akan kosong. Misalnya, perusahaan tekstil di kawasan Cakung saat relokasi, maka perusahaan komponen industri otomotif, dan lainnya bisa masuk. Karyawan bisa bekerja di situ.

Tugas pemerintah meningkatkan SDMnya melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Di situ ada subsidi anggaran negara untuk meningkatkan kapasitas SDM. Tapi ini tidak dikerjakan oleh pemerintah karena pemerintah tidak mau capek.

Apakah dengan 84 item bisa sebanding dengan produktivitas buruh?

Kalau mau membandingkan produktivitas, cara membandingkan harus jujur. Kalau membandingkan secara negara memang berat karena Indonesia penduduknya nomor empat terbesar di dunia.

Jika dibandingkan produktivitas pabrik mobil di Indonesia, Jepang, Singapura, dan Thailand, saya berani bertaruh produktivitas minimal sama, bahkan di atas rata-rata Thailand.

Angkanya dari mana?

Kita belum punya angka. Cara hitungnya sederhana, bandingkan saja produksi Vios di Thailand dengan Innova di Sunter dan Karawang, lebih banyak Innova. Artinya dengan jumlah pekerja sama, dia bisa menghasilkan produk berlebih.

Bandingkan juga, misalnya Toshiba China dengan di Cikarang, Polandia, dan Thailand, jauh lebih banyak di Indonesia. Pabriknya nomor satu di Indonesia. Kalau mau bicara produktivitas harus dibandingkan sesuai jenis industri dan karakteristik industrinya.

Tapi klaim pengusaha produktivitas buruh rendah?

Rendah kalau dibandingkan secara umum karena jumlah penduduk besar. Harus sejajar, pabrik mobil bandingkan dengan pabrik mobil, elektronik dengan elektronik. Faktanya, Indonesia tetap menjadi tujuan investasi utama.

Kalau buruh sampai mogok nasional, pengusaha dan buruh sama-sama rugi?

Buruh sudah dizalimi, dimiskinkan secara struktural dari zaman Soeharto hampir 40 tahun dan era reformasi 15 tahun. Kita cuma mogok satu dua hari. Kalau tidak mau mogok, penuhi tuntutan buruh dengan membuka negosiasi dan dialog.

Teman-teman tanya pada Apindo, Kadin, apa konsep mereka soal upah layak? Tidak ada. Pemerintah pun tidak ada. Kami punya 84 item hasil riset dan survei pasar.

Bagaimana soal jaminan kesehatan dengan sistem iuran?

Boleh saja tapi itu dilakukan setelah 2015. Perintah undang-undangnya jelas. Jamsostek undang-undangnya masih berlaku sampai 2015 dan pengusaha sudah bayar di atas iuran ditetapkan pemerintah, buruh tidak usah bayar kok. Ini sangat jelas.

Buruh akan tetap menolak jaminan kesehatan mulai berlaku 1 Januari mendatang?

Kami siap tapi seluruh rakyat. Tidak ada itu 86,4 juta orang menerima jaminan. Pertanyaannya sekarang, kalau buruh dipecat, dia hanya dibayarin selama enam bulan dan setelah enam bulan tidak dapat bekerja? Dengan sistem kuota, membuang seluruh rakyat mendapatkan jaminan.

Menekan biaya kesehatan, pemerintah mendekatkan bikin RS di kawasan buruh?

Itu bagus. Tapi paling penting adalah jumlah orang ditanggung. [fas]

Topik berita Terkait:
  1. Buruh
  2. Jakarta
  3. Wawancara Said Iqbal
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini