Merdeka.com - Beri aku sepuluh pemuda, niscaya akan kuguncang dunia.

-Soekarno-

Petikan pidato presiden pertama Indonesia itu menunjukkan ada asa dari generasi muda. Menjadi tumpuan masa depan. Generasi penerus penerus bangsa. Mereka dianggap memiliki semangat, ide, gagasan berbeda dalam menghadapi masalah. Termasuk dalam dunia politik.

Sejarah mencatat, kemerdekaan bangsa Indonesia tak terlepas dari peran besar pemuda di zamannya. Sebut saja Soekarni, Wikana, Aidit dan Chaerul Saleh. Mereka dari perkumpulan Menteng 31. Mendesak Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Menyatakan Indonesia bebas atas penjajahan dari berbagai negara dan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945.

Semangat anak muda coba ditunjukkan pada Pemilu 2019. Banyak hadir wajah muda menghiasi politik Tanah Air. Salah seorang di antaranya adalah Arnita. Caleg DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil III DKI Jakarta. Dia berambisi. Ingin memperjuangkan kesehatan masyarakat. Mengincar masuk Komisi IX DPR.

Caleg usia 26 tahun ini bukan berlatarbelakang ilmu kesehatan. Melainkan sarjana hukum. Bagi dia itu tetap berkaitan. Karena banyak masalah masyarakat memerlukan advokasi. Termasuk di komisi IX DPR. Di sana membidangi kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan. Beragam permasalahan. Semua sebenarnya bisa diselesaikan bila masyarakat bisa memahami masalah hukum.

Masalah paling disorot Arnita adalah kekacauan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan ketenagakerjaan. Banyak regulasi biasanya tidak selalu sama dengan kondisi di lapangan. Masalah kesehatan ibu dan anak, misalnya. Menjadi perhatian Penting. Dia menyebut masalah kematian ibu saat melahirkan kurang jadi perhatian. Kondisi kerap dikesampingkan. Padahal masalah serius.

"Angka kematian ibu saat melahirkan dan pemenuhan gizi kepada anak harus diperhatikan. Makanya kalau terpilih saya ingin berkontribusi di Komisi IX," kata Arnita kepada merdeka.com, pekan lalu.

Aktif sebagai kader partai sejak tahun 2011. Dia beranikan diri jadi caleg karena keresahannya tadi. Pengalamannya selama bergelut di partai, Arnita pernah menjadi bagian dari kemenangan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Termasuk saat Pilpres 2014 lalu.

Usai mengantarkan Jokowi ke kursi presiden, Arnita sampai saat ini bekerja sebagai staf anggota DPR Fraksi PDIP. Modal ini lantas membulatkan tekadnya terjun langsung sebagai anggota dewan. Lebih dari itu, dia menilai sudah waktunya anak muda bergerak dan berkontribusi kepada negara. Sebagai generasi penerus, sudah waktunya anak muda mulai sadar dan terjun ke dunia politik.

"Jadi jangan cuma jadi anak muda yang suka hore-hore. Kalau bukan kita, siapa lagi nanti yang meneruskan?," ungkap Arnita.

Caleg muda PDIP, Arnita ©2019 Merdeka.com/ dokumentasi Arnita

Selama masa kampanye, misi yang dibawa ke dapil bukan saja ingin dipilih. Tetapi, melakukan edukasi politik. Salah satunya membahas politik uang. Tidak sedikit warga meminta sembako kepada dirinya. Menghadapi ini, dia coba menjelaskan, praktik bagi-bagi sembako termasuk bagian dari politik uang. Sebagai gantinya, dia hanya membagikan stiker, kartu nama atau kalender sebagai alat peraga kampanye.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi menjadi mentor politiknya. Dia ingat betul pesan ketum partai. Bahwa kunci kesuksesan politisi adalah dekat dan mendengarkan rakyat. Uang bukan jaminan seseorang bisa terpilih. Untuk itu, dirinya merasa bila ada caleg menggunakan uang sebagai pelicin maka jika terpilih dia akan berusaha untuk balik modal.

Meski begitu dia mengaku tetap mengeluarkan uang selama masa kampanye. Memasuki bulan keempat, uang digunakan untuk kampanye tidak sampai Rp 100 juta. Uang tersebut murni dari kantongnya sendiri untuk mencetak alat peraga kampanye.

Asal Dana Kampanye

Masalah sosial menjadi fokus para caleg muda. Mereka banyak mengincar kursi di Komisi IX dan X DPR. Sebab, dua komisi dirasa sesuai dan lebih dekat dengan masyarakat. Untuk di komisi X, mereka akan fokus membidangi kepemudaan hingga pendidikan.

Seperti diharapkan Siti Wulandari. Caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk daerah pemilihan Jateng IV. Wulan merasa Banyak hak kaum disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal DPR telah sahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dua tahun berselang setelah diundangkan, dia masih menemukan berbagai masalah. Salah satunya tentang pendidikan kaum disabilitas. Dia melihat masih sedikit sekolah untuk penyandang disabilitas. Kalau pun ada, orang tua harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk biaya pendidikan. Maka itu, bila terpilih 17 April mendatang, Wulan ingin berkontribusi di Komisi X.

Selama ini banyak ilmu didapat dari para seniornya. Wulan sempat belajar politik dari Bima Arya sebelum menjadi Wali Kota Bogor. Lalu Anies Baswedan saat masih menjadi rektor Universitas Paramadina. Bermodalkan pengalaman, keberanian dan keyakinan dia mantap maju sebagai caleg.

Empat bulan masa kampanye, dia mengaku tak mengeluarkan uang sampai Rp 50 juta untuk sosialisasi. Dia memanfaatkan alat peraga kampanye (APK) dari partai. Lalu sumbangan dari warga atau simpatisan. Wulan merasa heran bila ada anggapan biaya kampanye politisi mahal.

Zainul As'ari, caleg dari Partai Hanura punya cerita berbeda. Caleg Dapil Jawa Timur VI ini justru belum intens melakukan sosialisasi. Dari 67 kecamatan, dia baru melakukan sosialisasi ke 15 kecamatan dari lima kabupaten dan kota. Yaitu Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar dan Kabupaten Tulung Agung.

Dia sengaja baru akan kampanye efektif menjelang hari pencoblosan. Sebab, bila dilakukan jauh hari khawatir warga akan lupa. Meski begitu, terhitung bulan Januari ini, dia akan lebih banyak turun ke daerah.

Sebagai anak petani, dia merasakan betul sulitnya hidup sebagai petani. Maka tak heran bila anak muda di desa lebih memilih merantau ke kota besar ketimbang menjadi petani. Sebab, tiap kali panen, harga hasil pertanian kerap anjlok lantaran impor yang dilakukan pemerintah. Kepastian pendapatan ini mendorong regenerasi petani terhambat.

"Saya sedih melihat kehidupan petani. Sebagai anak petani juga, saya tahu persis bagaimana rasanya harga panen jatuh gara-gara impor," kata Zainul kepada merdeka.com pekan lalu.

Berbagai masalah pertanian ini pada Akhirnya memotivasi untuk ikut dalam kontestasi pemilihan wakil rakyat. Bila lolos ke Senayan, dia ingin berkontribusi untuk Komisi IV. Di sana membidangi ruang lingkup pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan.

Agar melenggang mulus ke Senayan, Zainul mengaku memiliki mentor politik. Seorang senior dari dari pergerakan Himpunan Mahasiswa Islam. Banyak ilmu diturunkan. Mulai dari cara sosialisasi, pemetaan basis suara, sampai cara mendekati warga. Sebab dia berlaga di kandang basis lawan politik, yakni PKB dan PPP. Maka mau tak mau dia harus belajar bersaing dengan para inkumben yang sudah memiliki basis massa.

Tidak hanya soal strategi pemenangan. Zainul juga belajar soal mengelola keuangan masa kampanye. Apalagi dana disiapkan hanya Rp 300 juta. Jumlah uang itu dipergunakan untuk sosialisasi dan membeli APK. Tentu uang itu bukan berasal dari kantongnya sendiri. Beberapa teman dan seniornya memberikan sumbangan untuk dana kampanye. Termasuk dari partai dalam bentuk APK. Untuk masa kampanye ini, dia bahkan mengorbankan tabungan masa depannya.

"Saya pakai tabungan saya sendiri. Tabungan masa depan dan tabungan pernikahan saya," ungkap Zainul.

Caleg Muda Masih Sedikit

Masalah Pendanaan kampanye caleg muda bergantung pada mekanisme partai pendukung. Tidak semua partai politik mendanai atau menyumbang uang untuk kemenangan caleg.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut, berdasarkan interaksi dilakukan para caleg muda, mereka banyak mengandalkan dana pribadi untuk melakukan banyak kerja partai.

Tidak semua mendapatkan sokongan dana dari partai politik pengusung. Namun, tidak menutup kemungkinan mereka juga mendapatkan dukungan dana dari pihak ketiga. "Polanya mencerminkan bagaimana pendanaan partai politik," kata Titi.

Sebab ada tiga jenis caleg muda berdasarkan latar belakang. Di antaranya, kader berprestasi, tokoh populer dan bagian dari politik dinasti. Selain itu ada juga caleg organik berdasarkan kemampuan. Ada juga hanya ikut-ikutan karena memiliki popularitas.

Spanduk Caleg di Jalan Bintaro Permai ©2019 Liputan6.com/JohanTallo

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menyoroti banyak partai belum serius memajukan caleg muda. Mereka kerap terganjal alasan pragmatis. Mendapatkan sumbangan dana. Kondisi ini kerap menyisihkan kaum muda dari arena pertarungan.

Partai akan lebih memilih mereka punya modal. Sebab tak akan membebani partai untuk meraih suara. Mereka pun masih bisa diandalkan untuk menyumbangkan materi ke parpol. Formappi mencatat tahun 2014 hanya ada 15 anggota dewan usia 20-30 tahun. Jumlahnya hanya 2,7 persen dari total 560 anggota DPR.

Pada pileg tahun ini ada 7.991 caleg usia 21-35 tahun berdasarkan catatan daftar caleg sementara (DCS). Hanya 21 persen dari jumlah caleg secara keseluruhan. Sementara 68 persen caleg pemilu 2019 masih didominasi mereka berusia 36-59 tahun.