Merdeka.com - Pada Kamis 28 April 2016 bersama Bung Karno saya mengikuti 2 acara sekaligus di Istana Negara yaitu hari pelantikan Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI 50 tahun 28 April 1966 dan Rapat Terbatas Kabinet Kerja Jokowi untuk menaikkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha Indonesia dari 109 ke 40. Peringkat EODB Indonesia saat no 109 dari 189 negara yang disurvei. Posisi ini tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 1, Malaysia posisi 18, Thailand posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90 dan Filipina posisi 103.

Perang EODB VS Mafioso Birokrat

CW: Bapak tampak semringah menyaksikan Presiden Jokowi memimpin rapat peningkatan peringkat EODB, apa kesan bapak terhadap kinerja Kabinet Kerja Jokowi?

BK: Saya tentu berdoa, bersyukur dan bangga jika Jokowi yang memakai nama Kabinet Kerja yang saya bentuk 10 Juli 1959 akan sukses. Karena Kabinet Kerja saya justru gagal program ekonominya karena harus berkonfrontasi dengan Malaysia ganti nama jadi jadi Kabinet Dwikora pada 27 Agustus 1964 akan bubar pada 25 Juli 1966. Karena MPRS memerintahkan saya bersama Pengemban Supersemar Letjen Soeharto membentuk Kabinet Ampera. Itulah kabinet terakhir dimana saya masih bisa ikut menitipkan orang. Karena kemudian pada 12 Maret 1967 Soeharto diangkat jadi Pejabat Presiden dan waktu mereshuffle kabinet Ampera 11 Oktober 1967 dia sudah bertindak sendiri.

Saya sudah dikenakan tahanan rumah di Wisma Yaso (kediaman Ratna Sari Dewi yang sekarang jadi Musem TNI AD). Saya ingin Kabinet Kerja Jokowi sukses dengan target dan rencana menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim dan nation state keempat sedunia dalam kualitas, bukan sekedar dalam kuantitas seperti sekarang. Jadi target peningkatan ranking EODB ini benar benar membanggakan saya yang dulu gagal melaksanakan PNSB (Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1968).

CW: Tapi pak Republik Indonesia ini sudah terlalu lama dikuasai oleh “mafioso birokrat” terutama di jajaran front line sampai eselon dua dan tiga. Semuanya sudah berurat berakar menjadi predator pemungut rente dan upeti liar dari masyarakat yang memerlukan pelayanan lisensi. Mulai dari soal sepele identitas diri KTP, Akta Kelahiran, Pernikahan, Kematin, warisan, izin usaha, izin kerja, SIM dan STNK sampai bayar pajakpun dipersulit di bayangi pungli tambahan serta pemerasan dalam hal terjadi

kekeliruan atau keterlambatan mengurus surat surat tersebut.

BK: Kan kita saksikan sendiri suasana Rapat Kabinet dan kemuakan Jokowi terhadap birokrasi yang untuk STNK saja pakai 3 loket yang berbeda. Terus 10 indikator EODB kita masih terpuruk kalah dari semua negara ASEAN kan gendeng itu. 10 indikator itu ialah : Memulai Usaha (Starting Business), Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Construction Permit), Pembayaran Pajak (Paying Taxes), Akses Perkreditan (Getting Credit), Penegakan Kontrak (Enforcing Contract), Penyambungan Listrik (Getting Electricity), Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Borders), Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency), dan Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investors).

Dari ke-10 indikator itu, total jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur, dipangkas menjadi 49 prosedur. Begitu pula perizinan yang sebelumnya berjumlah 9 izin, dipotong menjadi 6 izin. Jika sebelumnya waktu yang dibutuhkan total berjumlah 1,566 hari, kini dipersingkat menjadi 132 hari. Perhitungan total waktu ini belum menghitung jumlah hari dan biaya perkara pada indikator Resolving Insolvency karena belum ada praktik dari peraturan yang baru diterbitkan.

CW: Wah memang luarbiasa presiden yang berasal dari pengusaha ini paham betul betapa sakit dan mengganggu birokrat predator selama 70 tahun merdeka, apa bapak optimis Presiden Jokowi bisa menghapus dalam sisa 3 tahun masa jabatannya sampai 2019?

BK: Ya rakyat Indonesia terutama elitenya harus mawas diri dan bertobat supaya mulai membenahi birokrasi dari akarnya. Berikan gaji tinggi seperti DKI tapi kalau korupsi tanpa ampun dipecat dan dimiskinkan. Pasti akan mujarab dan efektif. Gaji tinggi sekarang sudah mulai bisa dilaksanakan terutama di BUMN. Menurut saya keliru kalau hanya BUMN, birokrat juga harus digaji tinggi supaya tidak ada godaan korupsi seperti di Singapura. Kan sudah bosan saya kutip Menteri The Cheang Wan bunuh diri karena terima suap pengusaha Malaysia 1982. Menteri Wee Toon Bon 1972 dihukum karena terima suap dari pengusaha Lauw Tjin Ho dari Indonesia. Jokowi mulai memutus lingkaran setan dengan

memangkas birokrasi pemburu rente.

Pada indikator Memulai Usaha dulu harus melalui 13 prosedur yang memakan waktu 47 hari dengan biaya berkisar antara Rp 6,8 – 7,8 juta meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Pendirian, Izin Tempat Usaha, dan Izin Gangguan. Kini pelaku usaha hanya akan melalui 7 prosedur selama 10 hari dengan biaya Rp 2,7 juta. Bagi UMKM hanya SIUP dan TDP yang terbit bersamaan, dan Akta Pendirian serta persyaratan modal dasar pendirian perusahaan. Berdasarkan

UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal minimal untuk mendirikan PT adalah Rp 50 Juta. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, modal dasar Perseroan Terbatas tetap minimal Rp 50 Juta, tapi untuk UMKM modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT yang dituangkan dalam Akta Pendirian PT.

Begitu pula dengan perizinan yang terkait Pendirian Bangunan. Kalau sebelumnya harus melewati 17 prosedur yang makan waktu 210 hari dengan biaya Rp 86 juta untuk mengurus 4 izin (IMB, UKL/UPL, SLF, TDG), kini hanya ada 14 prosedur dalam waktu 52 hari dengan biaya Rp 70 juta untuk 3 perizinan (IMB, SLF, TDG). Pembayaran pajak yang sebelumnya melalui 54 kali pembayaran, dipangkas menjadi hanya 10 kali pembayaran dengan sistem online. Sedangkan Pendaftaran Properti yang sebelumnya melewati 5 prosedur dalam waktu 25 hari dengan biaya 10,8% dari nilai properti, menjadi 3 prosedur dalam waktu 7 hari dengan biaya 8,3% dari nilai properti/transaksi.

Dalam hal Penegakan Kontrak, untuk penyelesaian gugatan sederhana belum diatur. Begitu pula waktu penyelesaian perkara tidak diatur. Tapi berdasarkan hasil survei EODB, waktu penyelesaian perkara adalah 471 hari. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka sekarang untuk kasus gugatan sederhana diselesaikan melalui 8 prosedur dalam waktu 28 hari. Bila ada keberatan terhadap hasil putusan, masih dapat melakukan banding. Namun jumlah prosedurnya bertambah 3 prosedur, sehingga total menjadi 11 prosedur. Waktu penyelesaian banding ini maksimal 10 hari. Berkaitan dengan upaya memperbaiki peringkat EODB ini, pemerintah telah menerbitkan 16 peraturan.

Casino Ali Sadikin dan tax amnesty

CW: Sebetulnya dulu bapak 28 Maret 1963 sempat mengeluarkan Deklarasi Ekonomi untuk menebus ketertinggalan ekonomi akibat konsentrasi pembelian kapal selam dan pesawat tempur pembebasan Irian Barat (Papua) kenapa bisa gagal ya waktu itu?

BK: Ya karena ternyata TNI dan PKI itu di luar mendukung saya, tapi di belakang saya musuh bebuyutan satu sama lain. Saling bunuh secara sadis antar oknum yang juga triple agent, CIA, KGB, TNI, PKI sekaligus seperti Syam Kamaruzaman itu. Sudahlah itu kita bahas lain kali saja. Sekarang ini konsentrasi pada 28 April mengingat Ali Sadikin saya lantik 50 tahun lalu dan berhasil mengorbitkan Jakarta sebagai kota yang dikagumi. Dari hasil casino yang kamu usulkan di Harian KAMI 1967 maka Ali Sadikin membangun gedung SD yang memang urgen untuk 600.000 anak usia sekolah yang terancam telantar. Kemudian memperbaiki kampung sebagai proyek MH Thamrin dan memperoleh Aga Khan Award Bank Dunia. Lalu membangun Taman Ismail Marzuki jauh sebelum Singapura membangun Esplanade dan casino Marina.

CW: Kenapa soal casino ini bapak ungkit terus ?

BK: Ya harus, sebab setelah sukses memajaki casino, maka Ali Sadikin menimbulkan kecemburuan penguasa tertinggi. Lho kok enak ya Gubernur dan Pemda DKI menikmati dana casino, pemerintah Pusat kok tidak dapat satu senpun. Maka casino dilarang dan sebagai gantinya dibikin Porkas SDSB dsb yang semuanya merupakan judi massal. Sedang casino kan lokalisasi terbatas dan terkontrol. Tapi itulah memang Orde Baru kan tidak ingin melihat tokoh dahsyat muncul jadi saingan. Dua konglomerat pada dasawarsa awal Orde Baru adalah Ali Sadikin dan Ibnu Sutowo. Keduanya akan disetop dari politik, Ibnu Sutowo dipecat 1976 karena mewariskan utang US$ 10 miliar dan Ali Sadikin tidak dikasih jabatan apapun setelah selesai 2 termin masa jabatan Gubenur DKI 1977. Setelah itu Ali Sadikin malah akan memimpin Petisi 50 melakukan oposisi terbuka terhadap Soeharto. The Rest is history. Sadikin dikucilkan tapi menjelang akhir hayatnya Soeharto mengakui bahwa Ali Sadikin lebih ksatria ketimbang para Brutus Ken Arok yang menjilat di bulan Maret 1998 dan menikam 21 Mei 1998.

CW: Terakhir hubungannya dengan judul 7 Presiden vs kurs rupiah apa yang bapak lihat dari kebijakan tax amnesty Presiden Jokowi?

BK: Jokowi telah membaca sejarah dan paham intinya. Indonesia ini pernah punya 7 presiden sampai incumbent yang sedang memerintah. Jumlah kabinet juga mencapai rekor pernah punya Kabinet 100 Menteri yaitu Kabinet Dwikora II yang 21 menterinya ditahan Soeharto. Rakyat Indonesia tidak akan lupa dan selalu trauma takut kalau duitnya digunting dan di devaluasi. Jadi mereka pasti melalukan pengamanan terhadap risiko gunting uang seperti Syafrudin 1950, pengebirian satu nol pada Rp. 1.000 dan Rp. 500 oleh Djuanda dan Notohamiprojo 24 Agustus 1950 dan sanering Rp. 1.000 uang lama diganti Rp. 1 uang baru pada 13 Desember 1965 oleh Menkeu Sumarno, ayahanda menteri BUMN Rini.

Soeharto meski memakai prof mafia Berkeley, Ali Wardhana ternyata malah melakukan 3 x devaluasi pada 1970, 1971 dan 1978. Penggantinya ekonom Rotterdam Radius Prawiro juga 2 x devaluasi dalam 3 tahun (1983 dan 1986). Terus Soeharto akan lengser karena rupiah terpuruk ke Rp. 17.000 pada Januari 1998. Semua ini merupakan trauma sehingga masyarakat akan mencari suaka inflasi dengan menyimpan uangnya dalam bentuk emas perhiasan atau mata uang asing yang kuat seperti US$ Deutsche Mark, Poundsterling dan Euro, Yen atau Yuan sekarang ini. Jadi itu merupakan langkah pengamanan dari keterpurukan nilai mata uang rupiah oleh 2 presiden selama 53 tahun dan 4 presiden gonjang ganjing kurs yang tetap membuat rakyat tidak percaya rupiah.

Nilai kurs suatu mata uang tidak bisa dikomando oleh Bung Karno atau Jendral Soeharto. Nilai itu hanya bisa kuat jika Indonesia ekspor dan surplus, kalau tidak jangan harap rupiah menguat. Karena itu kata kuncinya adalah kerja kerja kerja, ekspor ekspor ekspos, surplus surplus surplus. Setelah itu rakyat dan negara harus menginvetasikan surplus itu dalam infrastruktur merangsang pertumbuhan ekonomi nasional. Birokrat tidak boleh jadi predator, APBN pemerintah itu hanya menguasai 20% PDB negara. Tapi kebijakan yang dijalankan seperti peringkat EODB itu bisa menggerakkan 80%kekuatan ekonomi

nasional itu agar tumbuh berlipat ganda dalam 7 tahun bila per tahun bisa tumbuh 7%. Sekarang ini pemerintah perlu investasi infrastruktur strategis jangka panjang sedang dana perbankan domestik sudah terkuras dengan tingkat kredit LDR 95%. Maka harus ada rekonsiliasi nasional antara pemerintan dan rakyat yang trauma terhadap devaluasi sanering masa lalu yang menjadi momok paling menakutkan.

Nah sekarang dengan amnesti ini kita harapkan rupiah itu akan pulang tapi bisa ditampung dalam instrumen moneter yang canggih dalam bentuk obligasi valas untuk pembeayaan strategic jangka panjang agar Poros Maritim kita benar benar terwujud dan bersinergi dengan One Belt One Roadnya Xi Jin Ping secara exponential dan berlipat kali daripada sekedar kerjasama bilateral sempit. Nanti kita bicarakan pada kesempatan lain ini sudah terlalu panjang wawancara kita.

CW: Sebelum menutup wawancara ini ada masukan foto Ketua DPR selaku caketum Golkar sowan ke putra Pembina Golkar apa komentar bapak terhadap peristiwa yang juga terjadi 28 April 2016 ini?

BK: Kalau dinasti saya tidak alert, arif bijaksana, maka dinasti Soeharto bisa come back dan jangan salahkan orang lain kecuali dinasti Sukarno mawas diri, arif, bijak, cerdas, cerdik dan canggih.

CW: Terima kasih pak 1 Mei adalah Hari Buruh dan 2 Mei Hari Pendidikan Nasional hari lahir Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita terilhami sejarah masa lalu untuk menyongsong masa depan secara cerdas Wejangan hari ini cukup comprehensive dan detail, sebab kata orang dulu gagalnya Bung Karno karena terlalu global general sedang Presiden Jokowi terlalu detail dan njlimet sehingga kalau dipayungi dan besinergi maka duet Bung Karno Jokowi ini pasti sukses mengoptimalkan mandate Kabinet Kerja dan akan dipercaya untuk kedua kalinya sampai 2024.