Korupsi dan PDIP [2]

19 Politisi banteng terseret korupsi cek pelawat

Selasa, 1 Desember 2015 06:30 Reporter : Marselinus Gual, Randy Ferdi Firdaus
19 Politisi banteng terseret korupsi cek pelawat kampanye PDIP. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Keberadaan partai politik (Parpol) di Indonesia tak lepas dari kata korupsi, mafia proyek dan penyuapan. Sejak reformasi bergulir, parpol tetap mewarisi cacat moral politik Orde Baru (Orba) terutama perilaku koruptif. Alih-alih mengkoar-koarkan anti korupsi, semangat reformis nampaknya hanya sebatas jargon dan embel-embel politik belaka. Kenyataannya, korupsi tak pernah mati, malah mengakar dan bertumbuh subur di partai politik.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) termasuk salah satu parpol yang kadernya banyak bermasalah dengan korupsi. Seiring usianya yang tak lagi muda, partai pelopor demokrasi ini tercatat menelorkan kader-kader koruptif. Puluhan politisi partai berlogo banteng merah ini pernah berurusan dengan hukum karena terlibat skandal korupsi.

Peristiwa yang masih diingat publik terjadi pada tahun 2008. Kala itu, 19 politisi PDIP disebut menerima suap dalam proses pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI), Miranda Goeltom yang mencapai Rp 9,8 miliar. Mereka adalah anggota Komisi IX (dulu bidang perbankan) DPR periode 1999-2004.

Pengungkapan kasus ini bermula dari pengakuan politisi PDIP Agus Tjondro Prayitno pada 4 Juli 2008. Dia mengaku menerima suap dalam bentuk cek perjalanan. Agus juga menyatakan ada anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 yang juga menerima suap. Menindaklanjuti itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya aliran 480 lembar cek pelawat ke 41 dari 56 anggota Komisi IX DPR dari Arie Malangjudo, seorang asisten Nunun Nurbaeti, istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun pada 9 September 2008.

Kasus ini kemudian diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pada 9 Juni 2009 untuk diselidiki lebih lanjut. Tak lama kemudian, KPK mengumumkan empat anggota Komisi IX DPR sebagai tersangka awal. Mereka adalah Dudhie Makmun Murod (PDIP), Endin AJ. Soefihara (PPP), Hamka Yandhu (PBR), dan Udju Djuhaeri (TNI/Polri). Keempatnya kemudian divonis bersalah hampir setelah berstatus tersangka, pada 17 Mei 2010. Dari pengakuan mereka, KPK mengembangkan kasus tersebut dan pada 1 September 2010 menetapkan 26 anggota Komisi IX DPR sebagai tersangka baru lainnya.

"Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan bahwa para tersangka diduga menerima suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dalam bentuk TravellersCheque," kata juru bicara KPK, Johan Budi di KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat 28 Januari 2011.

Dalam persidangan Dudhie, terungkap fakta jika Fraksi PDIP mendukung penuh Miranda. Namun dukungan itu tak lepas dari aksi penyuapan. Dalam surat dakwaan jaksa disebutkan, uang suap itu diberikan agar para politisi menjatuhkan pilihan kepada Miranda.

Dalam keterangannya di depan hakim, Dudhie mengaku pernah mengikuti rapat internal Fraksi PDIP yang diikuti seluruh anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP pada Juni 2004. Rapat juga dihadiri oleh Tjahjo Kumolo selaku Ketua Fraksi PDIP dan Panda Nababan selaku sekretaris fraksi. Salah satu agenda pertemuan itu membahas pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Di dalam rapat Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa untuk pemilihan tersebut Fraksi PDIP akan menyalonkan dan mendukung Miranda.

Adapun 19 politisi PDIP yang diduga menerima suap itu adalah, Panda Nababan menerima uang terbesar (Rp 1,45 miliar), Williem M Tutuarima (Rp 500 juta), Sutanto Pranoto (Rp 600 juta), Agus Chondro Prayitno (Rp 500 juta), M Iqbal (Rp 500 juta), Budhiningsih (Rp 500 juta), Poltak Sitorus (Rp 500 juta), Aberson M Sihaloho (Rp 500 juta), Rusman Lumban Toruan (Rp 500 juta), Max Moein (Rp 500 juta), Jeffey Tongas Lumban Batu (Rp 500 juta), Matheos Pormes (Rp 350 juta), Engelina A Pattiasina (Rp 500 juta), Suratal HW (Rp 500 juta), Ni Luh Mariani Tirtasari (Rp 500 juta), Soewarno (Rp 500 juta), Emir Moeis (Rp 200 juta) dan Sukarjo (Rp 200 juta).

Namun dugaan 19 politisi PDIP telah menerima suap dalam pemilihan Miranda Goeltom itu dibantah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Kalau ada tuduhan dugaan politisi PDIP menerima suap, belum tentu benar. Apalagi jumlahnya sampai 19 orang, apa enggak salah?" kata Megawati saat menghadiri pembukaan Konferensi Daerah PDIP Jawa Tengah di Semarang, Senin 8 Maret 2010.

Menurut Megawati, kasus dugaan suap itu baru diketahui kebenarannya dalam proses persidangan yang belum diputuskan secara hukum. "Jaksa boleh saja menyampaikan begitu, dugaan suap, tapi kan belum ada bukti hukumnya," bela Mega kala itu.

Pengungkapan kasus cek pelawat memang tak lepas dari nuansa politisasi. Bukan tanpa sebab, kasus yang terjadi pada anggota DPR periode 1999-2004, kemudian baru mencuat ketika jelang pemilihan presiden pada tahun 2009. Namun PDIP masih kokoh diurutan ketiga pada Pemilu 2009, meski harus mengakui kemenangan incumbent Partai Demokrat saat itu. [rnd]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini