Jokowi - Joko Widodo

"Seluruh Rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat," ucap Jokowi.

"Ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Kita menghormati," ujar Jokowi di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11).

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 ke seluruh kementerian dan lembaga (K/L).

Meski vaksinnya sudah tiba, kata Jokowi, tidak bisa langsung digunakan. Vaksin harus melewati langkah-langkah ilmiah dan sejumlah tahapan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Ini yang akan saya buktikan Pak Jokowi tidak salah pilih orang. Pak Jokowi programnya diterima masyarakat,” tutur Edhy.

Dia meminta kepada menteri, kepala daerah dan kepala lembaga agar melakukan reformasi anggaran. Tujuannya, untuk bisa menggerakkan ekonomi baik nasional dan daerah.

Dalam pertemuan itu, Partai Demokrat mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo. Sebab Indonesia telah merencanakan program restorasi lahan mangrove seluas 630.000 hektare dalam waktu 4 tahun mendatang.

"Apa yang dilakukan TNI untuk ketertiban jadi memastikan bahwa warga negara taat hukum tidak bertindak seenak hatinya, kita negara hukum kalau pasang baliho harus ada izin, tidak bisa sembarangan," ungkap Donny.

Pengurangan cuti bersama dan libur pengganti Idul Fitri disinyalir lantaran melonjaknya kasus Covid-19 pasca libur panjang.

Jokowi menuturkan, pembukaan lapangan kerja berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Jokowi menilai, saat ini konsumsi rumah tangga perlu didorong agar terjadi pemulihan ekonomi.

Dia menyampaikan bahwa saat ini kasus aktif Covid-19 di Indonesia berada di angka 12,78 persen, lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 28,41%.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar simulasi vaksinasi terus dilakukan. Hal tersebut kata Jokowi bertujuan agar pelaksanaan benar-benar dalam kondisi yang baik.

Per 22 November, rata-rata kasus aktif di Indonesia berada di angka 12,78 persen, sementara rata-rata di dunia mencapai 28,41 persen.

Setelah berhasil merebut kursi kepemimpinan kembali, Presiden Joko Widodo bersama dengan para pembantunya langsung bergerak cepat membuat omnibus law. Seluruh proses dibahas dan dikebut. Melibatkan seluruh stakeholders dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jokowi meminta penyelenggaraan pilkada dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Agar tidak menjadi penambahan klaster baru yang menghambat penyelesaian masalah covid dan pemulihan ekonomi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada komite penganan Covid-19, Satgas hingga para Gubernur agar tetap waspada dalam mengatasi pandemi saat ini. Jokowi juga meminta gas dan rem yang dilakukan jangan sampai kendor.

"Proyek ini akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru sekaligus berkontribusi pada pengembangan energi masa depan," kata Jokowi.

Jokowi juga menegaskan kembali bahwa untuk melakukan pemulihan harus memiliki visi dan aksi yang besar. Sehingga tercipta transformasi yang lebih kuat.

Hal ini termasuk upaya pengentasan kemiskinan, kesenjangan, anti korupsi, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pendidikan, pariwisata, ekonomi digital, serta upaya pengendalian perubahan iklim dan pelestarian lingkungan.

Dia menjelaskan akses terhadap vaksin Covid-19 harus dapat tersedia bagi semua negara tanpa terkecuali.