Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Metrologi Legal resmi memperkenalkan inovasi “Pelayanan Tera dan Tera Ulang Selesai Sehari” yang disingkat “Tante Sari”.

Tante Sari merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan komitmennya sebagai Daerah Tertib Ukur (DTU) yang dimaksudkan sebagai upaya melindungi masyarakat. Sebagaimana disampaikan Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Kamis (3/9/2020).

Tingkatkan Kepuasan Pelanggan

©2020 Merdeka.com/pxhere.com

"Selain itu, 'Tante Sari' juga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan pelayanan cepat, tepat, murah, profesional dan akuntabel," jelas Pungkasiadi dalam Webinar yang dimoderatori oleh Direktur Metrologi Ditjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan RI Rusmin Amin.

Keberadaan pelayanan “Tante Sari” meningkatkan jumlah layanan yang dibisa dilaksanakan oleh UPT Metrologi Legal. Jika biasanya UPT ini hanya mampu melayani 30 tera atau tera ulang, dengan memakai sistem “Tante Sari” maka UPT yang bersangkutan bisa melaksanakan hingga 50 tera atau tera ulang.

Efisiensi Pelayanan

©2020 Merdeka.com/pxhere.com

"Melalui terobosan ini, Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) pun dapat diselesaikan pada saat itu juga. Berbeda dengan pelayanan biasa, di mana SKHP paling cepat selesai dalam dua hari," ujarnya.

Menurut penjelasan Pungkasiadi, ada banyak terobosan yang terdapat dalam inovasi “Tante Sari”, di antaranya mampu mengefisienkan pelayanan, menyiapkan SDM penera dan reparative, menyiapkan e-retribusi pelayanan kemetrologian dengan dilengkapi QR-code, hingga menerapkan ISO 9001:2015.

"Inovasi pelayanan publik ini, diharapkan benar-benar mengimplementasikan fungsinya secara cepat dan tepat. Kami selalu komitmen, kalau (pelayanan publik) bisa disederhanakan, kenapa tidak? Outcome kita memang masyarakat harus dilayani sebagai hal nomor satu. Alur pelayanan tidak perlu dibuat panjang dan rumit. Namun, saya tetap minta semua itu dikerjakan dengan tepat, akuntabel dan profesional. Prinsip dasar harus selalu diingat. Memperdaya ukuran, bisa menghilangkan kepercayaan," kata Bupati Mojokerto itu.