Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menyiapkan angkutan pengumpan berkapasitas kecil atau feeder yang akan masuk hingga kawasan pemukiman warga. Penyiapan ratusan feeder itu dilakukan secara bertahap mulai tahun 2022 hingga 2024.

"Masyarakat lebih mudah mobilitasnya. Tidak perlu naik motor dulu, parkir dulu, cukup jalan kaki ke rute yang dilalui feeder," tutur Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, di Surabaya, Selasa (20/12/2022).

Dalam perencanaan sampai dengan tahun 2024, akan ada 174 feeder yang akan diwujudkan. Pada tahun 2022, Pemkot Surabaya mengadakan 37 unit feeder. Kemudian pada tahun 2023 sebanyak 67 feeder dan tahun 2024 sebanyak 71 feeder.

Capai Rp7 Miliar

©©2014 Merdeka.com

Pada 2022 sudah dianggarkan pengadaan untuk 36 feeder dengan realisasi 14 medium van dan 38 micro bus. Namun, kegiatan operasional baru bisa dilaksanakan pada 2023.

Pemkot Surabaya berencana untuk menggunakan konsep buy the service (BTS) atau pembelian layanan dengan nilai mencapai Rp7 miliar di 2023.

"Bisa dilihat jika sesuai dengan rencana baik itu trunk (angkutan pengumpan berkapasitas besar) ataupun feeder maka ketercukupan rute bisa menyajikan moda transportasi sesuai kebutuhan masyarakat Surabaya,” tutur Aning, dikutip dari ANTARA.

Menurut Aning, rencana penyediaan feeder itu dapat terlaksana apabila Pemkot Surabaya melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Perhubungan untuk realisasi trunk 9 rute serta mendapatkan dukungan APBD Surabaya untuk ketercukupan feeder.

Pengembangan Sistem Transportasi

©2022 Merdeka.com/Dok. Dishub Kota Surabaya

Menurut Aning, visi wali kota dan wakil wali kota untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota modern dan berkelas dunia serta mengembangkan sistem transportasi terpadu dan modern guna mengurai kemacetan, maka anggaran perlu diarahkan untuk mewujudkannya.

"Jika dilihat anggaran di tahun 2022 masih belum bergeser dari tahun sebelumnya," kata dia.

Anggaran untuk moda transportasi, kata Aning, masih sekitar Rp70 miliar atau 15 persen dari total anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya.

"Jika Surabaya ingin mewujudkan moda transportasi sesuai kebutuhan untuk mengurai kemacetan, maka anggaran juga harus ditingkatkan baik untuk percepatan pengadaan sarana dan prasarana maupun subsidi layanan," pungkasnya.