Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ribuan Penerima Bansos Covid-19 di Jember Tak Tepat Sasaran, BPK Sampaikan Ini

Ribuan Penerima Bansos Covid-19 di Jember Tak Tepat Sasaran, BPK Sampaikan Ini Ilustrasi bantuan sosial. ©2020 Merdeka.com/liputan6.com

Merdeka.com - Ribuan penerima bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak tepat sasaran. Temuan ini merujuk pada laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja pengadaan barang/jasa tahun 2019 dan belanja penanganan Covid-19 tahun 2020.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pihak pemeriksa menyatakan, penyaluran bansos Covid-19 di kabupaten setempat tidak didukung oleh sejumlah aspek seperti melansir dari ANTARA.

Data Tak Memadahi

ilustrasi bantuan sosial

©2020 Merdeka.com/liputan6.com

Laporan hasil pemeriksaan oleh BPK sudah diterima pihak DPRD Kabupaten Jember. Penyaluran bansos Covid-19 di kabupaten setempat dinilai tidak tepat sasaran lantaran tidak didukung oleh pendataan yang memadai. Selain itu, juga belum seluruhnya didukung bukti pertanggungjawaban.

"Kami sudah menerima laporan BPK tersebut sebanyak 307 halaman dan hasilnya cukup mengejutkan," ungkap Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim di Jember, Minggu (3/1).

Temuan BPK

Dalam laporan tersebut, BPK menyebutkan bahwasanya Pemkab Jember tidak melaksanakan belanja pengadaan barang/jasa tahun 2019 dan penanganan Covid-19 tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku dalam semual hal yang material.

Penyaluran bansos dalam rangka penanganan Covid-19 di Jember juga tidak didukung pendataan dan bukti pertanggungjawaban. Dengan demikian, penerima bantuan manfaat belanja tidak terduga Covid-19 yang ditetapkan dengan surat keputusan (SK) bupati tidak seluruhnya valid.

"Dari laporan BPK tercatat sebanyak 3.783 nomor induk kependudukan (NIK) penerima bansos COVID-19 tercatat dengan status telah meninggal dunia pada data kependudukan," lanjutnya.

Tidak Tepat Sasaran

Selain itu, imbuhnya, BPK juga menemukan sebanyak 1.670 pemilik KTP penerima bansos telah pindah ke luar Jember pada tahun 2011 hingga 2019, serta 326 NIK dengan pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS).

Bantuan tidak tepat sasaran juga ditemukan terhadap 91 NIK dengan pekerjaan anggota TNI dan sebanyak 20 NIK dengan pekerjaan Polri.

Ribuan pemilik NIK tersebut masuk dalam penerima bansos sebanyak 228.541 orang untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember.

"Hasil temuan BPK itu merupakan indikasi kinerja Satgas Penanganan COVID-19 Jember sangat buruk, bahkan diduga menunjukkan terjadinya penyimpangan karena bantuan tidak tepat sasaran," ujar Halim.

Anggaran Belanja Penanganan Covid-19

ilustrasi uang

©©2014 Merdeka.com

Halim menambahkan, belanja penanganan Covid-19 tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam semua hal yang material, sebagaimana kesimpulan yang diperoleh BPK saat melakukan pemeriksaan.

Sebelumnya Pemkab Jember mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 di kabupaten setempat sebesar Rp479,4 miliar pada tahun 2020. Anggaran itu tercatat menjadi anggaran terbesar kedua di tingkat kabupaten se-Indonesia.

(mdk/rka)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup

Jokowi Bakal Tambah Bantuan Beras ke Warga Prasejahtera Hingga Juni 2024 jika APBN Cukup

Jokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Menkes Budi: Kasus Covid-19 di Indonesia Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 Tak Mengkhawatirkan

Budi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Bansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun

Bansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun

Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.

Baca Selengkapnya
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 JN.1 di Batam Meninggal Dunia

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 JN.1 di Batam Meninggal Dunia

Pasien mengembuskan napas terakhir di RS Embung Fatimah pada 18 Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan Pilpres, Relawan 03 Sosialisasikan 21 Program Ganjar-Mahfud MD

Jelang Pencoblosan Pilpres, Relawan 03 Sosialisasikan 21 Program Ganjar-Mahfud MD

Kegiatan ini merangkul sejumlah daerah di Jawa Barat dan Banten.

Baca Selengkapnya