Puluhan Warga Datangi Kantor Desa di Banyuwangi, Perangkat Desa Justru Lakukan Ini

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Puluhan warga Desa Tegalrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berbondong-bondong mendatangi kantor desa setempat pada Rabu (17/2/2021). Mereka merupakan perwakilan dari lima dusun di desa setempat.

Kedatangan mereka untuk meminta klarifikasi terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran beberapa program desa, seperti dilansir akun instagram @bwi24jam (18/2).

Kantor Desa Tutup

puluhan warga desa tegalrejo banyuwangi datangi kantor desa

Para warga itu ingin meminta penjelasan dan klarifikasi terhadap Mursyid selaku Kepala Desa Tegalharjo terkait dugaan penyimpangan.

Namun, saat sudah berada di kantor desa, para warga justru kecewa lantaran kepala desa, sekretaris desa, dan sebagian besar staf tidak berada di tempat. Bahkan tertempel pengumuman yang memberitahukan jika kantor desa tutup.

Puluhan warga itu akhirnya ditemui oleh Ketua BPD Muhammad Alimin, Kapolsek Glenmore AKP Bashori Alwi, Danramil Glenmore Kapten Muhammad Ridho, Satpol PP Kecamatan Glenmore Moh. Admin serta Camat Glenmore Muji P.

“Kita ke sini tidak diundang dan atas keinginan kita sendiri agar pihak pemerintah desa bisa menjelaskan semua dugaan penyimpangan yang terjadi,” tutur Sabiudin, salah seorang warga yang datang ke kantor Desa Tegalharjo.

Warga Diminta Sabar

puluhan warga desa tegalrejo banyuwangi datangi kantor desa

“Sayangnya saat kita di sini malah semua perangkat desa berikut kepala desa dan sekretaris desa tidak ada, malah ada pengumuman yang ditempel jika kantor desa Tegalharjo tutup hari ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Satpol PP Moh. Admin menjelaskan kepada warga bahwasanya saat ini Kepala Desa Tegalrejo sedang menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Ia pun meminta warga sabar menunggu hasil pemeriksaan.

Selain itu, Moh. Admin menambahkan, setiap perbuatan melanggar hukum apalagi yang dilakukan pejabat publik pasti akan mendapatkan hukuman setimpal. Terlebih jika perbuatan itu berkaitan dengan korupsi anggaran.

“Saya sendiri pernah menjabat sebagai Plt. Kepala Desa, jadi saya tahu bagaimana harus bersikap jika ada permasalahan di tengah warga saya, jadi jika sampai kantor ditutup dan tidak ada pelayanan ini malah bisa menjadi permasalahan besar,” ujar Moh. Admin.

Menurut Moh. Admin, pelayanan di kantor desa seharusnya tetap buka.

“Seharusnya apapun masalah yang sedang terjadi, pelayanan tetap harus berjalan dan kantor tidak boleh ditutup seperti saat ini,” pungkasnya.

(mdk/rka)