Merdeka.com - Yayasan Sentra Advokasi Disabilitas Perempuan dan Anak (SAPDA) bekerja sama dengan Institut KAPAL Perempuan meluncurkan Layanan Konseling Hukum dan Psikologis di Rumah Cakap Bermartabat dan layanan pengaduan online Halo KAPAL Perempuan.

Kedua layanan ini merupakan bagian dari proyek Active Citizens Building Solidarity and Resilience in Response to Covid-19 (ACTION) yang didanai sepenuhnya oleh Uni Eropa.Kini, para perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender dan disabilitas dapat mengakses layanan konseling dan bantuan hukum secara gratis.

“Perempuan dan penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok yang mengalami penurunan penghasilan dan kehilangan sumber pendapatan akibat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19,” tutur Direktur SAPDA, Nurul Saadah Andriani, saat peluncuran layanan konseling hukum dan psikologis secara daring, Kamis (9/12).

Di tengah pandemi, tambah Nurul, mereka kehilangan posisi di dalam keluarga dan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

80 % Kekerasan Terjadi di Lingkungan Rumah Tangga

©Shutterstock.com/Lasse Kristensen

Catatan Tahunan Komisi Perempuan Nasional 2021 menunjukkan, sekitar 300.000 perempuan Indonesia mengalami kekerasan sepanjang tahun 2020. Hampir 80 persen kekerasan tersebut terjadi di lingkungan rumah tangga. Kemudian sebanyak 0,03 persen terjadi pada perempuan penyandang disabilitas.

“Kekerasan terhadap perempuan dan penyandang disabilitas tidak selalu terbatas pada kekerasan fisik. Mereka juga bisa tertekan ketika mengalami kekerasan tidak langsung berupa penelantaran dari keluarga, kedudukan yang tidak setara di antara anggota keluarga lainnya, atau ketika pendapat mereka tidak didengarkan,” terang Nurul.

Dalam keadaan normal, perempuan korban kekerasan sulit melaporkan kasus yang menimpanya, terlebih di masa pandemi. Oleh karena itu, keberadaan layanan pengaduan yang mudah diakses oleh perempuan dan penyandang disabilitas sangat penting untuk membantu mereka mengakses keadilan di masa pandemi.

Cara Akses Layanan Halo KAPAL Perempuan

Koordinator Proyek ACTION Institut KAPAL Perempuan, Yusnaningsih Kasim pun menjelaskan cara mengakses layanan konseling gratis ini. Layanan ‘Halo KAPAL Perempuan’ menggunakan WhatsApp untuk memudahkan perempuan dan penyandang disabilitas menyampaikan pengaduannya.

"Mereka dapat mengirim pesan teks atau menelepon ke Operator Layanan melalui nomor +62-812-8088-5525. Operator Layanan akan segera meneruskan pengaduan tersebut ke Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana,”  pungkasnya. 

Akhiri Kekerasan Berbasis Gender

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, H.E. Vincent Piket mengungkapkan, peluncuran layanan bantuan hukum dan konseling ini merupakan aksi nyata dalam kampanye pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

“Uni Eropa berpartisipasi dalam kampanye global #16DaysOfActivism untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender,” ujarnya.  

Uni Eropa, imbuh dia, bangga mendukung peluncuran Layanan Konseling Hukum dan Psikologis di Rumah Cakap Bermartabat dan layanan pengaduan online Halo KAPAL Perempuan melalui proyek ACTION. Layanan ini memudahkan perempuan korban kekerasan untuk mendapat akses keadilan.

Hingga kini, proyek ACTION  telah memberikan bantuan kepada 10.884 penerima manfaat langsung dari distribusi paket makanan, akses ke layanan telekonsultasi dan kunjungan rumah untuk kelompok rentan dan berisiko tinggi, peralatan kebersihan dan tempat cuci tangan portable.

"Selain itu, proyek ini juga memberikan pembinaan dan pemberdayaan bagi 98 usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan bisnis mereka, serta mendukung 215 produsen skala kecil dan petani untuk mengakses pasar dan sumber pendapatan baru. Ini akan meningkatkan mata pencaharian berkelanjutan dan membawa manfaat nyata bagi 15.000 masyarakat miskin di DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan,” ungkap Duta Besar Piket.

Panduan Perlindungan Khusus

©2021 Merdeka.com/Dok. SAPDA

Acara peluncuran layanan ini juga memperkenalkan Panduan Perlindungan Khusus dan Intensif bagi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Situasi Pandemi Covid-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Panduan ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Selain itu juga memberikan ruang untuk membahas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap kelompok rentan selama pandemi Covid-19.

Sementara itu, acara peluncuran layanan yang digelar daring itu dihadiri oleh sekitar 235 peserta dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Gugus Tugas COVID-19, pemerintah daerah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yogyakarta, DKI Jakarta dan Makassar, Forum Penyedia Layanan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), organisasi perempuan Rifka Annisa dan orang tua dari keluarga penyandang disabilitas.

Proyek ACTION sendiri dilaksanakan di lima provinsi di Indonesia yakni DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Yogyakarta, atas kerja sama SAPDA dan Institut KAPAL Perempuan dengan lembaga internasional Hivos, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK), dan Perkumpulan Pamflet Generasi.