Merdeka.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggagas penghasilan minimal setiap keluarga di wilayah setempat minimal Rp7 juta per bulan. Gagasan ini diapresiasi oleh Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono.

Menurut Adi, Wali Kota Eri memiliki prioritas tinggi terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kota Surabaya. Berbeda dengan wali kota sebelumnya Tri Rismaharini yang banyak mendahulukan infrastruktur.

"Sekarang Mas Eri mencoba menempatkan SDM sebagai yang utama, karena pembangunan infrastruktur pascareformasi di Surabaya, relatif sudah terpenuhi," ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa (23/3/2021).

Beri Pelatihan

©2015 Wonderful Indonesia

Adi menjelaskan, kebijakan Pemkot Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armuji terkait penghasilan minimal itu merupakan bagian dari gagasan yang disampaikan dalam kampanye Pilkada Surabaya 2020.

"Ini perjalanan waktu yang panjang sampai 2024, wali kota bercita-cita warga di Surabaya itu mempunyai penghasilan Rp7 juta per bulan, sehingga daya belinya naik, pasarnya juga naik," ungkapnya.

Nantinya, keluarga di Surabaya yang hanya berpenghasilan sesuai Upah Minimum Kota (UMK) yakni Rp4,3 juta akan mendapatkan pelatihan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Selanjutnya, Pemkot Surabaya akan memberi bantuan modal usaha pada keluarga tersebut. Program ini berlaku untuk masyarakat yang ber-KTP Surabaya.

Pemkot juga akan menggerakkan dinas-dinas di lingkungan kerjanya untuk membeli produk-produk UMKM warganya.

"Tentu wali kota, Pemkot Surabaya itu sudah punya hitung-hitungan. Saya percaya wali kota itu punya skema yang saling berkoherensi satu sama lain," ketua DPC PDIP Surabaya itu.

Langkah Khusus

©2014 Merdeka.com

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menetapkan setiap keluarga ber-KTP Surabaya minimal memiliki penghasilan Rp7 juta perbulan. "Kami tahu betul setiap keluarga ini pendapatannya berapa, siapa yang dapat gaji, siapa yang belum," ungkapnya.

Eri berhitung bagaimana setiap keluarga minimal dapat penghasilan lebih dari UMK. "Jadi InsyaAllah, sekitar Rp7 juta yang kami tetapkan," tutur mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu.

Pemkot Surabaya, lanjut Eri, sudah menyiapkan langkah-langkah khusus terkait kebijakan tersebut. Misalnya hanya sang ayah yang menjadi pekerja dan mendapat gaji Rp4,5 juta. Maka, anaknya yang sudah sarjana akan direkrut sebagai tenaga kontrak.