Merdeka.com - Menindaklanjuti disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin, (5/10) lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana membentuk tim khusus. Tim ini terdiri dari berbagai elemen strategis yang bertugas menelaah, memahami, dan menyosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja.

Dikutip dari Antara Rabu (14/10), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa berharap seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota memahami secara keseluruhan isi UU Cipta Kerja, sehingga tidak terjadi bias dalam pelaksanaannya.

Harapan Pemprov

"Harapan kami, seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota memahami utuh dan seksama UU Cipta Kerja, termasuk mengimbanginya dengan tidak sepotong-sepotong yang akhirnya bias," jelas gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu dalam siaran persnya.

Khofifah berharap, para ASN, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan buruh, dan mahasiswa bersedia masuk dalam tim strategis yang akan dibentuk sehingga bisa membantu menyosialisasikan UU Cipta Kerja.

©2020 Merdeka.com/Picasa

"Harapannya makin banyak elemen masyarakat yang bisa membantu menyosialisasikannya setelah dilakukan telaah dan dipahami secara komprehensif. Sebab, akan semakin signifikan menjelaskan detail antara mana narasi benar dan mana yang hoaks," imbuhnya.

Dialog dengan Menko Polhukam

Gubernur Jatim bersama perwakilan organisasi buruh berdialog dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam di Jakarta pada Rabu (14/10).

Dalam kesempatan itu, ada 25 perwakilan buruh yang turut hadir, antara lain dari KSPSI Jatim, SBSI, KSPI, SPM, KSBSI, Buruh Sidoarjo, beberapa perwakilan organisasi buruh lain di Jatim.

©2012 Merdeka.com

Khofifah mengaku dirinya masih terus mempelajari detail UU tersebut agar dapat memahami secara utuh UU Cipta Kerja, terutama pasal-pasal yang dinilai kontroversial dan mengganjal oleh pekerja dan buruh.

Ajak Diskusi Bersama

Mantan Menteri Sosial itu mengatakan selama ini terus melakukan koordinasi intensif, khususnya dengan Menko Perekonomian untuk mendapatkan detail penjelasan pasal per pasal yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat khususnya kaum buruh.

"Misalnya terkait pesangon, hak cuti, sertifikasi halal dan hal substantif lainnya. Poinnya bagaimana UU ini dapat dipahami utuh dan tidak terjadi disinformasi," jelasnya.

Istimewa

Selain bersama-sama memahami UU Cipta Kerja, lanjut Khofifah, diskusi guna membangun pemahaman tentang Undang-Undang baru itu juga perlu terus dilakukan sehingga diperoleh persepsi sama dan pemahaman secara komprehensif.

"Mari diskusikan bersama, undang pakar yang memang benar-benar memahami isi dan esensi UU Cipta Kerja, setelah itu kita sosialisasikan secara komprehensif," pungkasnya.