Merdeka.com - Pemerintah Kota Surabaya menambah ratusan pegawai pelayan publik pada tahun anggaran 2022. Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menyoroti hal ini.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Josiah Michael menuturkan, pihaknya mendukung upaya Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan pelayanan publik dengan cara menambah ratusan pegawai, khususnya yang ditempatkan di kantor kelurahan.

"Tapi kami meminta penambahan pegawai tersebut harus diiringi dengan peningkatan layanan yang signifikan," tuturnya di Surabaya, Selasa (11/1/2022).

Jumlah SDM Bertambah

Jumlah sumber daya manusia (SDM) di setiap kelurahan di Kota Pahlawan akan mengalami peningkatan antara 20 hingga 22 personel.

Setelah penambahan itu, kata Josiah, pihaknya tidak ingin mendengar kabar ada pegawai di kelurahan yang kebingungan harus mengerjakan apa.

"Jangan sampai ada lagi laporan dari warga melihat pegawai kelurahan hanya duduk-duduk baca koran aja," terang legislator dari Fraksi PSI ini.

Pegawai Harus Sigap dan Peka

A post shared by Eri Cahyadi (@ericahyadi_)

Menurutnya, pegawai kelurahan harus sigap dan peka terhadap kondisi sekitar. Jika ada aduan dari warga, harus ditindaklanjuti bahkan diselesaikan pada hari yang sama.

Jika tidak bisa menangani, kata Josiah, minimal segera disampaikan dan tidak dibiarkan menumpuk di kantor kelurahan.

"Pengadaan tambahan pegawai ini juga harus benar-benar melalui perencanaan SDM dan analisis beban kerja yang matang. Harus dipikirkan juga skema evaluasi yang transparan supaya semua warga bisa ikut berpartisipasi mengawasi," ungkapnya, dikutip dari Antara.

Saat ini, ada belasan ribu PNS dan puluhan ribu tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBD Surabaya. Penambahan ratusan pegawai kelurahan ini otomatis menambah daftar pegawai pelayan publik di Kota Surabaya.

Untuk itu, lanjut dia, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya terkait harus ikut bertanggung jawab memastikan seluruh belanja pegawai ini tepat sasaran, termasuk penambahan pegawai di kelurahan ini.

"Akhir tahun harus dibuka hasil evaluasinya. Bikin evaluasinya daring saja di laman masing-masing OPD supaya banyak yang bisa partisipasi dan irit anggaran," tutur Josiah.

Pesan Wali Kota

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berpesan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Surabaya tidak berada dalam zona nyaman bersamaan dengan dimulainya penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru 2022.

"Saya membutuhkan inovasi untuk warga Surabaya, maka jangan pernah dalam zona nyaman," ujarnya.

Wali Kota Eri juga memberikan arahan kepada staf Pemkot Surabaya untuk menjalankan STOK baru 2022. Ia meminta seluruh jajarannya terus bersemangat dan berempati untuk melayani warga Kota Surabaya.