Merdeka.com - Dalam dunia politik, oposisi adalah pihak partai penentang atau lawan di dewan perwakilan yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Selain disebut oposisi, beberapa partai politik juga ada yang disebut sebagai partai penyeimbang.

Pihak penentang atau lawan adalah hal yang lumrah dalam dunia perpolitikan di manapun berada. Pihak lawan atau pihak penentang otoritas yang sedang berkuasa ini dikenal secara umum dengan sebutan oposisi. Oposisi berperan untuk mengkritik dan meluruskan kesalahan-kesalahan pihak otoritas yang berkuasa.

Oposisi adalah warna dari demokrasi. Oposisi umumnya sangat tegas menunjukkan dan menyuarakan kebenaran-kebenaran demi kepentingan khalayak. Berikut penjelasan selengkapnya mengenai oposisi adalah pihak penentang yang patut untuk Anda pelajari.

Pengertian Oposisi

Secara etimologi, oposisi adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris opposition (opposites, oppnore dalam bahasa Latin) yang berarti membantah, dan menyanggah.

Sementara itu, secara terminologi oposisi adalah golongan atau partai yang menentang politik pemerintahan yang sedang berjalan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oposisi adalah partai penentang di dewan perwakilan dan mengkritik pendapat atau kebijakan politik golongan mayoritas yang berkuasa.

Oposisi juga didefinisikan sebagai setiap ucapan atau pebuatan yang meluruskan kekeliruan, sambil menggaris bawahi dan menyokong segala sesuatu yang sudah benar.

Sehingga, maksud dari beroposisi politik adalah melakukan kegiatan pengawasan atas kekuasaan politik yang bisa keliru dan bisa benar.

Oposisi secara umum dapat dipahami sebagai kelompok kekuatan yang ingin mengontrol dan mengoreksi suatu kebijakan pemerintah yang dianggap keliru atau salah.

Ada pula yang mengartikannya sebagai kekuatan yang semata-mata menentang setiap kebijakan dan langkah penguasa, tanpa menimbang apakah kebijakan tersebut masih dalam suatu kewenangan atau kesewenang-wenangan.

Salah satu komponen negara demokrasi yang membedakannya dengan negara otoriter adalah eksisnya unsur dan fungsi oposisi yang dapat menjadi kekuatan pengontrol dan penyeimbang dalan pelaksanaan pemerintahan di suatu negara, sehingga pemerintahan dapat dicegah untuk tidak terjerumus ke dalam penyelewengan kekuasaan.

Oleh sebab itu, oposisi adalah salah satu elemen penting untuk membangun negara demokrasi yang kuat. Kekuatan oposisi berfungsi untuk menjaga pelaksanaan negara demokrasi berjalan dengan baik dan demokratis.

Fungsi Oposisi

Menurut Prof. Dr. Nurcholis Madjid dalam bukunya “Dialog Keterbukaan”, dalam negara demokrasi yang sehat sangat diperlukan check and balance sebagai kekuatan pemantau dan pengimbang.

Sebab, dalam pandangan filosofis manusia tak mungkin selalu benar. Dan untuk menjalankan check and balance secara formal di parlemen itulah maka partai oposisi ada.

Dalam ilmu politik, definisi oposisi adalah partai yang memiliki kebijakan atau pendirian yang bertentangan dengan garis kebijakan kelompok yang menjalankan pemerintahan.

Oposisi bukanlah musuh, melainkan mitra tanding (counter player) dalam percaturan politik, sebagaimana diidentifikasi oleh Ghita Lonesca dan Isabel de Madriaga dalam Opposition (1982) bahwa oposisi hadir sebagai pemerhati, pengontrol, dan evaluator perilaku dan kinerja pemerintah.

Oposisi dalam konteks kehidupan demokrasi menurut Dahl (1971) adalah bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi salah satu fondasi, selain partisipasi, dari yang disebutnya sebagai polyarchy (poliarki) atau sebentuk pemerintahan yang bernuansakan demokrasi.

Dalam konteks politik, khususnya dalam kehidupan demokrasi, terdapat beberapa fungsi utama oposisi;

1. Sebagai penyeimbang kekuasaan. Makna penyeimbang secara substansi dapat berarti adanya kekuatan di luar pemerintah yang memberikan alternatif pikiran atau sikap dan menyebabkan keseimbangan agar pemerintah tidak terlalu jauh dari kepentingan mayoritas rakyat.

2. Untuk menjaga agar alternatif kebijakan dapat disuarakan. Oposisi akan memungkinkan munculnya lebih banyak pilihan kebijakan atau alternatif penyempurnaan atas kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa tidak ada satu pun pemerintahan yang tak luput dari kesalahan.

3. Sebagai stimulus persaingan yang sehat di antara para elite politik dan pemerintahan. Sebuah pemerintahan akan mengalami stagnasi, bahkan kemunduran, bila tidak mendapatkan tantangan dari pihak-pihak yang kompeten dan mampu menunjukkan kepada masyarakat tentang adanya kebijakan-kebijakan lain yang lebih masuk akal ketimbang kebijakan pemerintah.