Merdeka.com - Seluruh narasumber perorangan maupun instansi atau lembaga diimbau tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada wartawan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Imbauan ini disampaikan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember.

AJI Jember juga meminta narasumber tidak melayani permintaan THR yang mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan atau perusahaan media.

"Kami mengajak semua pihak tidak melayani permintaan pemberian THR yang datang dari pihak-pihak yang mengatasnamakan wartawan, organisasi wartawan atau perusahaan media," terang Ketua AJI Jember Ira Rachmawati dalam siaran pers, Rabu (20/4).

Jaga Marwah Profesi Wartawan

©2016 Merdeka.com

Ira mengungkapkan, imbauan dan ajakan tidak memberikan THR bertujuan menjaga marwah profesi wartawan, serta menghindari kerugian dari pihak-pihak yang merasa ditipu.

"Ajakan itu sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi. Pada tahun-tahun sebelumnya di beberapa kelompok masyarakat masih sering didatangi pihak yang mengaku sebagai wartawan untuk meminta THR," ungkap dia, dikutip dari Antara.

Sebelumnya, imbauan serupa juga disampaikan Dewan Pers yang merupakan wadah bersama insan pers sekaligus regulator untuk mewujudkan independensi dan kemerdekaan pers di Indonesia. 

"Artinya, ajakan agar masyarakat menolak permintaan THR dari pihak yang mengaku wartawan itu juga sudah menjadi kesepakatan dari seluruh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers, serta sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik," imbuh Ira.

Kewajiban Perusahaan Media

Ira menjelaskan, pemberian THR kepada wartawan merupakan kewajiban perusahaan media. Oleh karena itu, AJI Jember mendesak perusahaan membayarkan THR kepada wartawan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam UU Ketenagakerjaan.

"Berdasarkan PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan media wajib memberikan THR kepada karyawannya. Bagi perusahaan media yang melanggar aturan itu, tentu ada sanksinya," ungkapnya.

AJI Jember mendorong Disnaker di setiap daerah ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan agar semua perusahaan termasuk perusahaan media mematuhi aturan pemberian THR.

Imbau Masyarakat Melapor

©2022 Merdeka.com/Freepik

"Jika masih ada pihak yang mengaku sebagai wartawan atau organisasi wartawan meminta THR dalam bentuk apapun, masyarakat bisa melaporkannya kepada Dewan Pers atau AJI Jember, baik lewat pengurus maupun media sosial resmi AJI Jember yang mudah dijangkau siapapun," tegas Ira.

Jika permintaan THR disertai ancaman, paksaan atau mengandung unsur pemerasan, masyarakat bisa melaporkan kepada aparat kepolisian. Pasalnya tindakan tersebut termasuk tindak pidana.

“Sebelumnya kami mencatat di Bondowoso maupun di Jember, polisi melakukan proses hukum atas laporan masyarakat terkait pemerasan dengan mencatut profesi wartawan atau organisasi wartawan," imbuhnya.

AJI Jember berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk bersikap tegas melawan praktik-praktik yang bisa mencederai marwah profesi jurnalis.