Merdeka.com - Puluhan ribu pekerja di Jawa Timur terdampak sosial ekonomi akibat COVID-19. Mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun dirumahkan. Totalnya mencapai 18.009 orang.

Dikutip dari Antara, jumlah pekerja di Jawa Timur yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 1.923 orang. Sementara itu, pekerja yang dirumahkan sebanyak 16.086 orang. Angka tersebut merupakan data yang masuk ke Pemprov Jatim per 7 April 2020.

Didominasi Pekerja Sektor Perhotelan

2013 Merdeka.com/Shutterstock/Berni

Berdasarkan keterangan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, para pekerja yang terkena PHK maupun dirumahkan berasal dari 29 perusahaan di berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur. Di antaranya 3 perusahaan di Gresik, 2 perusahaan di Kota Blitar, 1 perusahaan di Kabupaten Banyuwangi, 1 perusahaan di Kota Batu, dan lain sebagainya.

Kendatipun perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor. Akan tetapi, yang paling banyak adalah sektor perhotelan. Misalnya perusahaan di Banyuwangi dan Kota Batu, keduanya bergerak di sektor perhotelan.

Dapat Stimulus Ekonomi

2020 Merdeka.com/Instagram @khofifah.ip

Dikutip dari Antara, Gubernur Khofifah menyatakan sedang mengupayakan supaya seluruh pekerja yang sosial ekonominya terdampak COVID-19 bisa mendapat stimulus ekonomi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu, Pemprov Jawa Timur sendiri juga akan menyiapkan bantuan.

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak memastikan masih terus melakukan pendataan terhadap para pekerja di berbagai sektor yang ekonominya terdampak pandemi COVID-19.

Kategori Orang Miskin Baru

2014 Merdeka.com

Wagub Jawa Timur itu menjelaskan bahwasanya para pekerja yang ekonominya terdampak pandemi COVID-19 masuk dalam kategori orang miskin baru. Pemprov Jatim bekerjasama dengan asosiasi pekerja dan instansi-instansi terkait di pemerintahan kota/kabupaten se-Jawa Timur untuk melakukan pendataan.

Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,384 triliun untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19. Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu akan dipergunakan untuk penanganan promotif, preventif, kuratif, tracing, serta dampak sosial ekonomi COVID-19.

Dari alokasi dana itu, bantuan untuk setiap keluarga yang terdampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 diupayakan bisa lebih dari Rp1 juta.