Merdeka.com - Pemerintah resmi memberlakukan larangan mudik Lebaran 2021. Namun tetap ada golongan-golongan tertentu yang diizinkan untuk melaksanakan mudik, salah satunya para santri di Jawa Timur.

Hal itulah yang diungkapkan langsung oleh Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa. Menurutnya, para santri ini harus dipulangkan karena sudah tak ada lagi kegiatan di pesantren karena memasuki masa Lebaran Idul Fitri.

“Jangan ada pengasuh pesantren yang kemudian khawatir, atau wali santri yang khawatir,” ungkap Khofifah dikutip dari Liputan6.com pada Sabtu (24/4).

Lalu bagaimana caranya agar para santri ini bisa sampai ke kampung halaman di saat penyekatan dilakukan di berbagai tempat di seluruh Indonesia? Berikut selengkapnya:

Jaminan Khofifah

©2021 Merdeka.com/Darmadi Sasongko

Walaupun sejumlah wilayah di Jatim memberlakukan penyekatan saat mudik, namun Khofifah memastikan para santri diperkenankan lewat untuk menuju ke daerah asalnya.Ia pun menginstruksikan agar para pengasuh pondok pesantren memberikan surat pengantar pada para santri. Surat pengantar inilah yang nanti akan ditunjukkan pada petugas penyekatan agar mereka diperkenankan lewat pos penyekatan.

“Saat masa kepulangan santri-santri ini kan jalan sudah disekat dan dijaga aparat, sehingga mereka butuh surat pengantar agar pengasuh pesantren dan wali santri tidak khawatir anak-anaknya tidak bisa pulang ke kampung halaman,” kata Khofifah.

Larangan Tegas

©2021 Merdeka.com/Nanda Farikh Ibrahim

Di sisi lain, Khofifah tetap melarang warganya secara tegas untuk mudik Lebaran 2021. Bagi warga yang nekat, Khofifah mengancam akan mengarantina mereka dan membebani biaya karantina pada pemudik yang nekat. Untuk mengawasi dan mengantisipasi masuknya pemudik ke Jatim, pihaknya bersama Polda Jatim akan melakukan penyekatan di tujuh titik perbatasan.

“Ada klausul dari Instruksi Mendagri, kalau ada yang nekat mudik, maka mereka akan dikarantina 5x24 jam dan biaya karantina atas mereka yang mudik,” kata Khofifah.

Buka Posko Pengaduan THR

lifepal.co.id ©2020 Merdeka.com

Selain itu, Pemprov Jatim juga akan mendirikan 55 posko pengaduan THR yang tersebar di 38 kabupaten dan kota, 16 balai latihan kerja (BLK), dan Kantor Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur. Khofifah mengatakan posko itu didirikan sebagai respons terhadap buruh, pekerja, atau karyawan yang kesulitan terkait pencairan dana THR.

Dia pun meminta perusahaan memberikan THR paling tidak pada 10 hari sebelum Lebaran atau selambat-lambatnya 7 hari sebelum Lebaran.

“Hal ini dilakukan supaya industri berjalan baik dan kesejahteraan pekerja juga baik. Selain itu juga sebagai bentuk silaturahmi dan saling memahami tentang suasana dan kondisi seperti sekarang ini,” kata Khofifah.