Kartu Prakerja, Harapan bagi Pencari Kerja di Jawa Timur

Selasa, 11 Februari 2020 14:15 Reporter : Rizka Nur Laily M
Kartu Prakerja, Harapan bagi Pencari Kerja di Jawa Timur Kartu Pekerja. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Jawa Timur mendapatkan jatah Kartu Prakerja dari dua jalur. Pertama dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 93 ribu. Kedua, dari Kementerian Ketenagakerjaan, Jatim mendapat jahat 100 ribu Kartu Prakerja.


Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (10/12/2019) menjelaskan bahwa Kartu Prakerja ialah bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas. Syarat lain bagi penerima Kartu Prakerja ialah tidak sedang menjalani pendidikan formal. Selain diperuntukkan bagi pencari kerja, Kartu Prakerja juga menyasar pekerja aktif dan pekerja yang terkena PHK untuk meningkatan kompetensinya.


Presiden juga menjelaskan dua fokus pemerintah dalam program Kartu Prakerja. Pertama,
mempersiapkan angkatan kerja untuk bekerja atau menjadi entrepreneur. Kedua, meningkatkan keterampilan para pekerja atau pekerja yang terkena PHK melalui rescaling dan upscaling supaya semakin produktif.

1 dari 2 halaman

Pelaksanaan Kartu Prakerja di Jawa Timur

2020 Merdeka.com

Untuk mendukung pelaksanaan program Kartu Prakerja di Jawa Timur, Gubernur Jatim menjelaskan bahwasanya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur akan berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Sementara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur perlu berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian.

Dalam Rapat Terbatas dengan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung Negara Grahadi pada Kamis (6/2), Khofifah juga menyampaikan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Koperasi dan UKM didapuk menjadi tim pendukung terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Dinas Perindag serta Dinas Koperasi dan UMKM akan support. Mereka membantu memilah mana yang passionnya ke digital IT, mana yang nondigital IT sesuai platform yang ditentukan pemerintah, ujar Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah berharap keberadaan Kartu Prakerja bisa mengurangi pengangguran di Jawa Timur. Data dari Biro Humas Jawa Timur menunjukkan, rata-rata angkatan kerja baru di Jatim sebesar 800 ribu. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Jawa Timur, sebesar 357.553 merupakan lulusan SMA dan/ sederajat.

2 dari 2 halaman

Sinkronisasi Antarprogram

2020 Merdeka.com

Pada kesempatan yang sama, gubernur meminta wakilnya, Emil Elestiano Dardak untuk
mengoordikasikan Kartu Prakerja dengan Millenial Job Center (MJC). Khofifah berharap Kartu Prakerja berbasis IT bisa terkoneksi dengan Millenial Job Center.


Dari MJC untuk program sertifikasinya. Proses magang pendekatannya bisa dua. Train and Place atau Place and Train. Kalau Train and Place itu ditraining dulu, baru kemudian dimagangkan. Sedangkan Place and Train itu magang dulu, baru ditraining. Jadi dua pendekatan ini sedang di- exercise, mana yang efektif untuk bidang apa, terangnya.


Khofifah juga menjelaskan bahwa Kartu Prakerja sedang dicoba untuk dikombinasikan dengan Teaching Factory yang ada di SMK serta SMA dan MA Double Track. Beberapa SMK di Jatim memiliki teaching factory. Teaching factory yang memiliki grade A bisa masuk menjadi prioritas dalam format Kartu Prakerja yang berbasis digital IT.


Sementara itu, ada 100 Pondok Pesantren di Jawa Timur yang memiliki program bernama SMK Mini. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017, program SMK Mini diperuntukkan guna menyiapkan tenaga kerja terampil. Menurut Khofifah, pada dasarnya SMK Mini ditujukan untuk para santri yang mendapat pelatihan.


Saya ingin lebih fokus, bukan lagi SMK Mini karena memang bukan SMK. Kalau ini kursus, kita ingin fokus pada pendidikan vokasi, ujar Khofifah, seperti dikutip Biro Humas Jawa Timur (6/2/2020).

Pemprov Jatim tidak lagi menggunakan istilah SMK Mini karena yang sesungguhnya dimaksud ialah Pendidikan Vokasi selama 6 bulan. Gubernur meminta Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi dan Kepala Biro Hukum menindaklanjuti hal tersebut.


Saya minta untuk cek apakah enam bulan pelatihan itu cukup. Jangan-jangan mereka butuh satu tahun. Saya ingin lebih fokus supaya lebih terukur skill yang diperoleh, lanjutnya. Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menjelaskan bahwa pendidikan vokasi pada pondok pesantren bisa dikomunikasikan dengan berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur yang memiliki fakultas atau sekolah vokasi.


Dari fakultas-fakultas vokasi, kita berharap nanti program KKN mereka bisa ke pendidikan vokasi yang saat ini ada di 100 pondok pesantren di Jatim, tandasnya.

[paw]
Topik berita Terkait:
  1. Jawa Timur
  2. Berita
  3. Surabaya
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini