Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan elemen buruh menyepakati keputusan sementara terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022.

Kesepakatan itu diperoleh setelah kedua pihak mengadakan pertemuan di Gedung Negara Grahadi, Selasa (30/11/2021) petang.

"Tadi dilakukan pertemuan dari perwakilan berbagai elemen buruh, lalu ada juga perwakilan Pemprov dan Kepolisian yang kesepakatannya nanti dibahas lagi di rapat," tutur Plh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono di Surabaya.

Hasil Rapat

Heru sempat menemui massa aksi di depan Grahadi untuk menyampaikan hasil rapat bersama perwakilan buruh. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Pemprov Jatim dan Gabungan serikat pekerja (Gesper) melakukan kesepakatan sementara terkait kenaikan UMK dan upah unggulan atau UMSK.

Poin pertama yakni, usulan UMK dari bupati /wali kota akan diakomodasi. Poin berikutnya, usulan upah unggulan akan dipertimbangkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Sementara itu, perusahaan yang kurang mampu terhadap usulan UMK bupati/ wali kota juga akan dipertimbangkan.

"Besaran upah tersebut akan dibahas kembali dengan dewan pengupahan dan unsur serikat pekerja," terang Mantan Bupati Tulungagung dua periode itu.

Penentuan Upah

©Liputan6.com/Ady Anugrahadi

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Himawan Estu Bagijo menambahkan, pemerintah tidak menggunakan format dalam PP 78 maupun PP 36. Pasalnya yang dituntut para buruh adalah kenaikan.

"Formatnya seperti apa akan dibicarakan kembali dengan tetap mengacu regulasi yang ada. Tetapi kami tidak menggunakan istilah-istilah itu (PP 78 dan PP 36), yang penting naik," kata Himawan, dikutip dari Antara.

Himawan menegaskan bahwa pembahasan tidak mungkin ditekankan pada satu regulasi. Maka, Gubernur Jatim akan melakukan diskresi.

Demikian halnya dengan usulan dari kabupaten/kota yang tidak murni menggunakan acuan PP 78 maupun PP 36. Pasalnya, daerah memiliki formula tersendiri untuk menentukan kenaikan upah.

Sementara itu, Juru Bicara Gesper Jatim Jazuli mengungkapkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Plh Sekdaprov diketahui bahwa Gubernur Jatim mengakomodasi kenaikan UMK 2022 sesuai usulan serikat buruh, yakni menaikkan nilai upah seluruh kabupaten/kota.

Namun, lanjut dia, jika usulan tersebut tidak dipenuhi kembali maka buruh di Jatim akan melakukan mogok kerja masal pada 6, 7, 8 Desember 2021.