Merdeka.com - Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya anggota DPR RI Hasan Aminuddin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (30/8/2021). Keesokan harinya, ratusan pegiat antikorupsi di Probolinggo mengekspresikan kegembiraan terkait penangkapan kedua tokoh daerah tersebut.

Para aktivis melakukan aksi 1.000 tanda tangan dan potong rambut massal di depan kantor Pemkab Probolinggo, Selasa (31/8/2021).

Rasa Syukur

Sebuah kiriman dibagikan oleh Probolinggo Kita Official (@probolinggokita)

Para aktivis antikorupsi meminta KPK bekerja profesional untuk mengungkap semua aksi korupsi yang terjadi di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Aksi seribu tanda tangan dan potong rambut massal itu dilakukan sebagai bentuk syukur atas runtuhnya Dinasti Hasan Aminuddin. Sebagai informasi, keluarga Hasan Aminuddin telah menjadi penguasa pemerintahan Probolinggo sejak 18 tahun silam.

"Aksi ini sebagai rasa syukur kami, dan mendukung kinerja KPK yang sudah mengungkap adanya korupsi di Kabupaten Probolinggo. Kami masyarakat yang tergabung Pegiat Anti Korupsi, meminta kepada KPK agar terus bekerja profesional dan mengusut tuntas kasus korupsi hingga ke akarnya," tutur Samsuddin, koordinator aksi.

Pihaknya berharap kasus korupsi jual beli jabatan ini segera tuntas sehingga Kabupaten Probolinggo terhindar dari para koruptor.

Jual Beli Jabatan Kades

©2015 Merdeka.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 22 orang, termasuk Bupati Probolinggo Puput Tantriana sebagai tersangka dugaan korupsi. Puput diduga menerima sesuatu terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan tarif menjadi pejabat kepala desa (kades) di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp20 juta ditambah upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektare.

Dalam konstruksi perkara diketahui bahwa Pilkades serentak tahap II di Kabupaten Probolinggo diagendakan pada 27 Desember 2021. Namun, pelaksanaannya diundur pada 9 September 2021. Terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.

"Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat," tutur Alex, mengutip dari liputan6.com.