Merdeka.com - Berkerumunan di masa tanggap darurat corona bisa diancam hukuman pidana. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (24/3), sebagaimana dikutip dari Antara.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Luki Hermawan menginstruksikan seluruh jajaran polisi di Jawa Timur untuk menindak tegas kerumunan massa yang masih aktif berkegiatan di masa tanggap darurat corona. Kerumunan massa yang menolak dibubarkan aparat bahkan bisa ditindak pidana.

Menimbulkan Musibah

2020 Merdeka.com/liputan6.com

Dasar hukum yang akan digunakan untuk menindak kerumunan massa di tengah pandemi corona adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 212 tentang ancaman kekerasan dan upaya menghalangi petugas. Selain itu ada juga Pasal 218 yakni mengenai kerumunan yang dapat menimbulkan datangnya musibah.

"Ancaman hukumannya setahun. Kami bisa melakukan penangkapan dan pemeriksaan jika sudah mengancam," terang Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, sebagaimana dikutip dari Antara.

Mengutamakan Langkah Persuasif

2020 Merdeka.com/antaranews.com

Saat ini, pihak kepolisian di Jawa Timur masih menggunakan langkah persuasif. Operasi yang dilakukan aparat polisi untuk menyisir kerumunan massa di berbagai daerah sebatas pada imbauan untuk meminta mereka membubarkan diri.

Pihak kepolisian juga memberi edukasi kepada massa yang berkerumun mengenai virus corona yang sedang menjadi masalah serius di Indonesia bahkan di tingkat dunia.

Pembubaran kerumunan massa merupakan tindak lanjut dari Maklumat Kapolri tanggal 19 Maret 2020. Jajaran kepolisian di Jawa Timur sendiri melakukan operasi pembubaran kerumunan massa sejak tanggal 21 Maret 2020.

Dalam operasi yang sudah dilakukan, pihak kepolisian masih mendapati sejumlah anak usia sekolah bermain di luar rumah, seperti di warung kopi.