Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur berencana memberhentikan sejumlah pegawai yang berstatus sebagai tenaga harian lepas (THL).

Tahapan perampingan pegawai honorer sudah mulai dilakukan. Seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) wajib segera melaporkan data jumlah THL.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Taufan Zairinsyah menegaskan, THL yang tidak produktif bisa segera diberhentikan.

“Kami sudah meminta semua OPD melakukan pendataan jumlah THL di kantornya,” ujar Taufan, dikutip dari akun Instagram @wecarebangkalanmadura, Senin (6/6/2022).

Tujuan Efisiensi

©2022 Merdeka.com/Dok. Pemprov Banten

Efisiensi dilakukan lantaran diduga banyak THL yang tugas pokok dan fungsinya kurang jelas, namun masih dipekerjakan. Bahkan, ada pegawai yang sering tidak masuk dan tidak ada tetapi masih menerima honor. 

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangkalan itu menambahkan, pemerintah pusat juga telah mewacanakan menghapus THL.

“Isunya THL nanti statusnya dihapus, jadi setidaknya kita sudah siap dengan data itu,” ungkapnya. 

Nasib THL Produktif

©2022 Merdeka.com/Dok. Pemprov Banten

Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan itu memerintahkan seluruh OPD di wilayah setempat memberi keterangan dengan jelas terkait THL yang produktif dan tidak. Pasalnya, hanya THL yang produktif yang tidak diberhentikan.

Merujuk data Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan, pada tahun 2020 terdapat 3.891 THL di kabupaten setempat. Pada tahun 2021, seiring adanya rekrutmen PPPK dan PNS, jumlah THL berkurang menjadi 3.337 orang. 

Sementara itu, penerimaan THL di lingkungan Pemkab Bangkalan sendiri telah dimulai sejak tahun 2005. 

Beban Anggaran

©2014 Merdeka.com

Pada tahun 2020 lalu, anggaran untuk honor THL di Kabupaten Bangkalan mencapai sekitar Rp57 miliar. Tahun 2021 anggarannya turun menjadi Rp51,3 miliar. Kemudian, pada tahun 2022, Pemkab Bangkalan mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,9 miliar untuk honor THL. 

Sementara itu, secara keseluruhan, beban belanja pegawai di lingkungan Pemkab Bangkalan mencapai 60 persen dari total APBD.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan, Agus E. Laundy menyatakan pihaknya akan menyiapkan data mengenai jumlah keseluruhan pegawai dan THL di setiap OPD. Data tersebut akan dicocokkan untuk melihat bagaimana kinerja masing-masing individu THL.

“Kami siap menyiapkan data yang dibutuhkan, karena ini demi kemajuan pembangunan Bangkalan,” tandasnya.