Merdeka.com - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo memastikan seluruh usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Tahun 2021 sudah masuk.

"Sebanyak 38 kabupaten maupun kota telah menyodorkan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Usulan semua masuk," terang Himawan, Kamis (19/11/2020), dikutip dari liputan6.com.

Dari 38 kabupaten/kota yang sudah mengajukan usulan, lanjut Himawan, hanya 17 daerah yang mengusulkan adanya kenaikan UMK pada 2021. Sisanya, sebanyak 21 daerah mengusulkan besaran nominal UMK tetap sama dengan tahun 2020.

Daerah yang Naikkan UMK

©2020 Merdeka.com/liputan6.com/Dian Kurniawan

Himawan tidak merinci mana saja daerah yang mengusulkan kenaikan UMK maupun yang tidak mengajukan kenaikan. Namun, ia menyebut wilayah di ring 1 yang meliputi Kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo kompak mengajukan kenaikan UMK.

"Ring 1 kompak naik. Saya tidak mau sebut (berapa usulannya)," ungkapnya.

Himawan juga tidak menjelaskan varian usulan kenaikan UMK 2021. Ia menyarankan supaya menunggu sampai dilakukan finalisasi pada Jumat 20 November 2020. "Besok sudah final. Besok pagi rapat dewan pengupahan untuk di finalisasi. Besok siang ditandatangani," imbuhnya.

Buruh Desak Kenaikan UMK

©2020 Merdeka.com/liputan6.com/Dian Kurniawan

Sementara itu, pada Kamis (19/11/2020), di depan Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya ribuan massa aksi masih terus berdatangan hingga pukul 17.00. Massa aksi itu menyerukan kenaikan besaran UMK 2021.

Juru Bicara Aliansi Serikat Buruh Jatim Jazuli menjelaskan, estimasi massa yang turun ke jalan dalam unjuk rasa itu sekitar 10 ribu orang. Para buruh, kata Jazuli, mendesak Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mempertimbangkan kenaikan UMK sebesar Rp600 ribu.

"Kenaikan upah harus dapat meningkatkan daya beli guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang sedang lesu akibat pandemi. Sehingga kenaikan upah tidak hanya sekadar nominalnya saja yang bertambah," ujarnya.