Merdeka.com - Sebanyak 10 perusahaan tambang kapur di Gunung Sadeng, Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak bisa beroperasi lagi lantaran haknya mengelola lahan dicabut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

Sebelumnya, lahan Gunung Sadeng yang dikelola 10 perusahaan tambang itu seluas 71,59 hektare, tepatnya berada di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

“Dari 18 perusahaan tambang kapur yang ada di Gunung Sadeng, kami mencabut hak pengelolaan lahan 10 perusahaan berdasarkan hasil kajian dan inspeksi mendadak dilakukan sepekan lalu," tutur Sekretaris daerah Jember Mirfano, Senin (7/3/2022).

Tak Mampu Mengelola

A post shared by INFO JEMBER (@infojember)

Pencabutan hak pengelolaan lahan 10 perusahaan tambang dilakukan lantaran perusahaan-perusahaan tersebut tidak mampu mengelola dengan baik. Lahan dibiarkan telantar dan menjadi lahan tidur sejak hak pengelolaan diterima perusahaan tersebut pada 2015 lalu.

"Ada sejumlah perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola, sehingga lahan justru dikuasakelolakan ke pihak lain. Ada empat perusahaan yang diduga menjual hak pengelolaan lahan," lanjut Miftano, dikutip dari akun Instagram @infojember.

Akibatnya, lahan dikuasai dan dikelola pihak lain tanpa seizin perusahaan yang memiliki hak mengelola lahan dan Pemerintah Kabupaten Jember.

“Lahan dieksplorasi secara berlebihan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan di Gunung Sadeng tanpa ada upaya reklamasi," ujarnya.

Diduga Diperjualbelikan

©2015 Merdeka.com

Pemkab Jember juga menemukan adanya perusahaan tambang yang sudah tidak beroperasi sejak 2019 silam.

Menurut penjelasan Miftano, ada dugaan hak pengelolaan lahan diperjualbelikan ke pihak lain karena pemegangnya tidak mampu mengelola lahan tambang kapur.

"Kami minta seluruh pengusaha untuk menghentikan kegiatan penambangan kapur di Gunung Sadeng yang menjadi aset Pemkab Jember setelah surat pencabutan hak pengelolaan lahan diterbitkan," tandasnya.