Merdeka.com - Setelah sekian lama memasuki era New Normal, akhirnya Pemerintah Republik Indonesia kembali mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang mulai diterapkan pada 11 Januari 2021 kemarin. Atas kebijakan ini, banyak masyarakat yang khawatir akan kondisi perekonomian yang kembali memburuk sama ketika masa awal-awal pandemi.

Hal berbeda disampaikan oleh Pakar Ekonomi dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim. Menurutnya, PSBB atau bisa juga disebut PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi masyarakat.

Apalagi, saat ini pemerintah daerah juga sudah memberikan kelonggaran khususnya pada pedagang yang berjualan di malam hari. Seperti di Solo, Jawa Tengah, transaksi kuliner yang dibatasi hingga pukul 19.00 WIB akhirnya dibatalkan.

“Para pedagang tetap diizinkan berjualan sesuai jam operasional dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini artinya tidak ada bedanya dari sebelumnya,” kata Lukman dikutip dari ANTARA pada Senin (18/1).

Sebagai Bentuk Kepedulian

Menurut Lukman, keputusan untuk membatalkan pembatasan jam operasional itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi masyarakat.

Dengan begitu, pemerintah ikut memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang kemungkinan besar sangat berdampak dengan adanya pembatasan itu.

“Pemerintah tetap memikirkan dampak ekonomi bagi masyarakat dengan adanya pembatasan aktivitas. Selama ketersediaan bahan pokok masih cukup, tidak ada masalah. Apalagi pemerintah tetap menggelontorkan bantuan dari berbagai skema, baik yang sifatnya tunai maupun transfer,” ungkap Lukman.

Pemerintah Tidak Mempersulit

Sementara itu, Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengaku tidak akan mempersulit pedagang kaki lima (PKL) dalam mencari rezeki di tengah kebijakan PPKM. Pria yang akrab disapa Rudy itu mengaku pada awalnya PKL hanya diperbolehkan berjualan hingga pukul 19.00 WIB, namun dengan mempertimbangkan logika, rasa kemanusiaan, dan keadilan, dia menganulir keputusan tersebut.

Menurutnya, tidak adil kalau mal diberikan jam operasional 9 jam sehari, sementara PKL hanya diberi waktu sebentar saja.

“Kalau buka jam 18.00 terus jam 19.00 WIB ditutup nanti teman-teman makan apa? Makanya yang penting jam operasional dipersilahkan,” kata Rudy dikutip dari ANTARA.

Pedagang Harus Taat Aturan

Walau begitu, Rudy juga meminta para pedagang untuk membatasi jumlah pembeli yang makan di warung dengan kapasitas maksimal 25 persen dari biasanya. Menurutnya, kalau nanti pedagang tidak menaati aturan tersebut, maka mereka akan ditegur oleh instansi terkait.

“Jadi nanti kalau melebihi itu ya akan ditegur dan diperingatkan. Kalau perlu dilarang buka,” kata Rudy dikutip dari ANTARA.