Merdeka.com - Di awal tahun 2021, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerbitkan Pergub Nomor 1 Tahun 2021 yang berisi tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka. Salah satu peraturan itu berisi larangan berunjuk rasa di kawasan Malioboro.

Peraturan ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Salah satu pernyataan tidak setuju keluar dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY). Mereka beranggapan bahwa peraturan itu diduga ada maladministrasi di dalamnya.

Pemerintah DIY langsung melakukan pengkajian masukan pelibatan masyarakat, khususnya warga komunitas Malioboro mengenai dikeluarkannya peraturan itu.

“Salah satu masukan dari masyarakat adalah bagaimana mereka yang ada di komunitas Malioboro dilibatkan. Jadi tidak hanya OPD pemda tapi juga komunitas-komunitas mereka. Saya berterima kasih kalau mereka mau membantu,” kata Asisten I Sekretaris Daerah DIY Sumadi dikutip dari ANTARA pada Kamis (4/11).

Masih Perlu Pengkajian

©2021 Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Menurut Sumadi, usulah pelibatan masyarakat dalam menentukan isi peraturan itu muncul saat diskusi publik yang membahas Pergub No 1 Tahun 2021 itu. Diskusi itu mengundang berbagai elemen masyarakat termasuk sejumlah komunitas yang ada di Malioboro.

Menurutnya, untuk pelibatan masyarakat khususnya komunitas Malioboro dalam penyusunan peraturan tersebut, masih diperlukan kajian bersama tim penyusun konsep peraturan gubernur.

“Kami harus berdiskusi dengan teman-teman yang ada di tim lain. Misalnya teman-teman yang ada di ‘legal drafter’ apakah ini perlu dimasukkan,” kata Sumadi.

Tanggapan Pemda DIY Soal Dugaan Maladministrasi

Ilustrasi ©2013 Merdeka.com

Dalam hasil investigasi yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY-Jateng, ditemukan adanya maladministrasi dalam penyusunan peraturan tersebut. Ketika Sumadi menanyakan ke ORI langsung, dia mengungkapkan adanya maladministrasi itu karena belum melibatkan masyarakat.

Oleh karena itu, dia segera mengadakan diskusi publik dengan meminta masukan masyarakat, dalam hal ini komunitas masyarakat yang ada di Malioboro. Menurut Sumadi, meskipun nantinya Pergub Nomor 1/2021 tidak dicabut, sejumlah ketentuan dalam peraturan itu bisa berubah menyesuaikan masukan dari masyarakat.

“Jangankan pergub, undang-undang saja bisa diubah apabila ada ketentuan-ketentuan hukum yang memang perlu dimasukkan,” ungkap Sumadi.