Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji, dan Bupati Banyumas, Achmad Husein, sempat terlibat konflik kecil. Penyebabnya, Achmad Husein menyarankan pada para ASN warga Banyumas yang bertugas di Cilacap, maupun para ASN warga Cilacap yang bekerja di Banyumas, untuk bekerja dari rumah (WFH) mengingat varian delta COVID-19 dari India terdeteksi di Cilacap.

Imbauan itu kemudian direspons Bupati Cilacap dengan mengimbau agar masyarakat Cilacap yang biasanya berbelanja dan berwisata ke Purwokerto beralih untuk berbelanja dan berwisata di Cilacap.

Kini setelah semua itu berlalu, keduanya harus saling berkoordinasi agar pelaksanaan PPKM Darurat dapat berjalan lancar. Mereka pun bertemu dalam sebuah rapat koordinasi pembahasan pelaksanaan PPKM itu, beserta berbagai jajaran dan perangkat kabupaten yang lain. Berikut selengkapnya:

Cilacap dan Banyumas adalah Saudara

©2021 Liputan6.com

Namun setelah konfik itu, tampaknya keduanya sudah bisa berdamai pada pertemuan rapat soal PPKM yang dipimpin langsung oleh Tatto di Halaman Gedung Bulog, Ciganda, Kebasen, Banyumas, pada Jumat (9/7) sore. Menurut Tatto, kedua wilayah itu harus menyelesaikan masalah COVID-19 bersama-sama karena pada dasarnya Banyumas dan Cilacap adalah saudara.

“Seperti yang disebutkan Pak Bupati Banyumas, banyak warga Cilacap yang rumah sakitnya ke Banyumas demikian pula ada warga Banyumas yang ke Cilacap,” kata Tatto, mengutip dari Liputan6.com pada Sabtu (10/7).

Bangun Perjanjian Kerja Sama

©2021 Liputan6.com

Dalam rapat itu, Bupati Banyumas dan Bupati Cilacap sama-sama memberikan kesempatan pada masing-masing anggota Forkompinda untuk memberikan masukan dan saran dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini. Dari masukan-masukan itu, Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan ada beberapa hal yang perlu dibangun kesepakatan antar kabupaten seperti penyekatan, penyediaan oksigen, dan ketersediaan BOR rumah sakit.

“Kami berdua sepakat melakukan perjanjian kerja sama terkait penyekatan, oksigen, dan BOR rumah sakit,” kata Achmad Husein.

Jadi Payung Hukum

©Instagram/@ir_achmadhusein

Husein mengatakan, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kabupaten Banyumas dengan Cilacap itu dilakukan untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antar wilayah.

Dengan adanya PKS ini, nantinya akan ada payung hukum bagi dinas terkait untuk penerapan di lapangan. Melalui kerja sama ini pula, nantinya akan ada efisiensi mengenai anggota yang terlibat dalam tiap penyekatan.

“Selain itu, kalau ada kekurangan oksigen, kami bisa saling membantu dan meminjamkan,” kata Husein, mengutip dari Liputan6.com.