Merdeka.com - Walaupun masih berada pada masa pandemi, hiruk pikuk pesta demokrasi Pilkada 2020 tetap berlangsung. Bahayanya, hiruk pikuk itu berlangsung tanpa memedulikan protokol kesehatan yang harus ditegakkan.

Itulah yang terjadi pada Pilkada yang berlangsung di Purbalingga. Pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Purbalingga pada 4-6 September berlangsung meriah. Masing-masing bakal calon (balon) datang dengan iringan massa.

Sayangnya, iring-iringan itu datang tanpa memedulikan protokol kesehatan. Banyak dari mereka yang tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker dengan benar.

Lalu bagaimana tanggapan KPU Purbalingga terhadap insiden ini? Berikut selengkapnya:

Aturan Tanpa Sanksi

©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Purbalingga, Misrad, mengatakan Bawaslu telah mengikuti rapat evaluasi virtual dengan Polri hingga Polres mengenai insiden kerumunan pendaftaran balon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.

Misrad sendiri mengaku kesulitan menindak massa yang berkerumun di luar kantor KPU Purbalingga karena regulasi yang ada tidak memungkinkan untuk menindak sebelum ditetapkan pasangan calon yang sah. 

“Regulasi Bawaslu abu-abu. Kalau PKPU wajib taati aturan COVID-19. Cuma sanksinya tidak ada jadi tidak bisa ambil tindakan,” kata Misrad dikutip dari Liputan6.com pada Rabu (9/9).

Bukan Tanggung Jawab KPU

©2015 Merdeka.com

Sementara itu Komisioner KPU Purbalingga Divisi Partisipasi Masyarakat Andi Supriyanto mengatakan KPU hanya bertanggung jawab pada tamu yang masuk ke dalam gedung KPU. Mereka adalah pasangan bakal calon, perwakilan partai pengusung dan pendukung, serta penghubung.

“Itu sudah clear di KPU Purbalingga. Kalau ada kerumunan di luar gedung bukan tanggung jawab KPU,” ujar Andri.

Tim Penggembira Maksimal 100 Orang

Andri menambahkan, saat rapat koordinasi lintas sektor, Tim Gugus Tugas memberi toleransi 100 orang pendukung masing-masing pasangan calon untuk ikut pada saat pendaftaran. Hal ini didasari pertimbangan wilayah tempat kantor KPU berada yang masuk zona hijau. “Atas dasar koordinasi dengan gugus tugas, tim penggembira boleh 100 orang. Mereka di luar kantor,” kata Andri.

Gugus Tugas Tak Mau Berkomentar

Juru Bicara Tim Gugus Tugas COVID-19 Purbalingga drg Hanung Wikantono mengatakan Purbalingga sebenarnya masuk zona kuning atau berpredikat resiko rendah. Perihal adanya kerumunan dari tim penggembira itu, Hanung tidak mau berkomentar.

Dia hanya menekankan protokol kesehatan harus dijalankan di manapun tempatnya karena kasus terus meningkat.

“Kalau bicara aturan semua harus mengikuti protokol kesehatan entah pasar, tempat wisata, kegiatan di KPU, ataupun di sekolah manakala nanti sudah dimungkinkan untuk dibuka pembelajaran tatap muka,” ujar Hanung dikutip dari Liputan6.com pada Rabu (9/9).