Pedagang Depan Stasiun Wates Terancam Kehilangan Pekerjaan, Begini Curhat Pilunya

Jumat, 12 Agustus 2022 10:41 Reporter : Rizka Nur Laily M
Pedagang Depan Stasiun Wates Terancam Kehilangan Pekerjaan, Begini Curhat Pilunya Kios para pedagang di depan Stasiun Wates Kulon Progo DIY. ©2022 Merdeka.com/Dok. Paguyuban Pedagang Stasiun Wates

Merdeka.com - PT KAI memberi waktu kepada para pedagang di depan Stasiun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk membongkar kiosnya paling lambat pada Jumat (12/8/2022).

Para pedagang pun kecewa lantaran imbauan membongkar kios itu membuat mereka terancam kehilangan sumber rezeki. Terlebih, sejak tahun 2014 PT KAI belum merealisasikan janjinya membangunkan kios-kios permanen di dalam lokasi Stasiun Wates.

Saat itu, Manajer Aset DAOP VI PT KAI Yogyakarta Suyanto mengatakan pihaknya akan membangun sekitar 12-15 kios di lingkup Stasiun Wates. Bahkan, pembangunan kios-kios baru itu dijanjikan selesai dalam kurun waktu dua bulan.

Menindaklanjuti pembangunan kios yang tidak kunjung direalisasikan PT KAI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo mengajukan usulan dana sebesar Rp135 juta untuk membangun kios sementara di sisi selatan stasiun. Namun, permohonan tersebut tidak menemui kata sepakat.

Akhirnya, atas izin Bupati Kulon Progo saat itu, Hasto Wardoyo, para pedagang membangun kios-kios semi permanen di depan Stasiun Wates dengan pendanaan swadaya. Lokasi kios-kios di depan Stasiun Wates itulah yang diklaim PT KAI sebagai lahan miliknya.

2 dari 3 halaman

Diminta Bongkar Kios

para pedagang kios di depan stasiun wates kulon progo diy
©2022 Merdeka.com/Yayasan LKIS

Sebelumnya, pada 3 Februari 2022, sebanyak 13 pedagang diundang dalam acara sosialisasi yang digelar di Kapanewon Wates. Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut adalah pengurus RT, RW, Panewu Anom, dan perwakilan PT KAI. 

Agenda acara dalam sosialisasi tersebut meliputi presentasi denah gambar kepemilikan tanah KAI, meminta para pedagang pemilik kios di depan Stasiun Wates membongkar kios paling lambat 28 Februari 2022.

Selain itu, PT KAI mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Disperindag untuk mencarikan lokasi kios baru. Menurut kesepakatan PT KAI dan Disperindag, belasan pedagang pemilik kios di depan Stasiun Wates itu akan dipindahkan ke Pasar Bendungan lantai 2 atau di pasar baru Sentolo.

Di akhir presentasi, PT KAI menyatakan bahwa pedagang yang belum membongkar kios hingga batas waktu yang ditentukan akan diberikan surat peringatan. 

Pada tanggal 14 Februari 2022, para pedagang diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya bersedia mengosongkan dan membongkar bangunan kios paling lambat tanggal 28 Februari 2022. Dalam surat tersebut, PT KAI juga menyatakan memberikan biaya pembongkaran kios sebesar Rp500 ribu untuk setiap pedangan. Satu satunya pedagang yang tidak mau menerima dana itu ialah Utami Budi Wiharti.

3 dari 3 halaman

Pedagang Keberatan

para pedagang kios di depan stasiun wates kulon progo diy
©2022 Merdeka.com/Dok. Ombudsman DIY

Merespons sengketa kepemilikan lahan antara PT KAI dengan para pedagang kios di depan Stasiun Wates, pada 12 Mei 2022 Ombudsman RI Perwakilan DIY mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP). 

Dalam LAHP itu disebutkan bahwa PT KAI dan para pedagang sepakat menjalankan musyawarah terkait pembangunan kios di dalam stasiun yang ditawarkan PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Musyawarah telah dilakukan tiga kali, sekali di kantor Stasiun Wates dan dua kali di kantor Daop 6 Yogyakarta yang berlokasi di kawasan Lempuyangan. 

Pada pertemuan di kantor Daop 6 Yogyakarta pada 25 Juli 2022, Paguyuban Pedagang Stasiun Wates menyampaikan surat kepada PT KAI tentang hal-hal yang membuat mereka kecewa, seperti yang tertera dalam rilis pers yang diterima Merdeka.com, Kamis (11/8/2022). Hal-hal yang membuat para pedagang kecewa antara lain:

  1. Adanya intimidasi di akhir proses musyawarah melalui penyerahan SP3 kepada para  pedagang. Padahal dalam pertemuan tersebut belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai syarat dan ketentuan perjanjian sewa aset PT KAI.

  2. Staf Hukum KAI DAOP VI Yogyakarta, Wahyu Nugroho W tidak mengakui hasil Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) ORI Perwakilan DIY tanggal 12 Mei 2022.

  3. Pada 10 Juli 2022, perwakilan KAI didampingi Polsuska dan sekitar 12 Satpol PP Kulon Progo memberikan SP 3 yang tidak diterima langsung oleh para pedagang. SP3 berisi perintah KAI agar para pedagang membongkar kios paling lambat 12 Agustus 2022. 

  4. Para pedagang tetap menolak penggusuran kios di depan Stasiun Wates dan menagih janji PT KAI Daop 6 Yogyakarta untuk mematuhi LAHP ORI. Selama belum ada pembangunan kios di dalam Stasiun Wates, para pedagang ingin tetap berdagang di lokasi saat ini. Pasalnya, Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin hak para pedagang sebagai warga untuk berdagang guna memenuhi kebutuhan hidup di Kulon Progo DIY. 

[rka]
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Jateng
  3. Berita
  4. Yogyakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini