Pakar UGM Kritik Pemerintah dalam Selesaikan Kasus Bjorka, Tak Perlu Dilacak
Merdeka.com - Kemunculan Bjorka pada September ini berhasil menghebohkan publik Indonesia. Sang hacker mengklaim berhasil menjebol banyak dokumen rahasia negara.
Atas sepak terjang Bjorka yang meresahkan, Presiden Jokowi langsung membentuk tim respons darurat untuk melacak dan mengungkap identitas Bjorka. Mengenai hal ini, Pakar Teknologi Informasi UGM Ridi Ferdiana menyarankan agar tim respons darurat yang dibentuk Presiden Jokowi berfokus untuk memperkuat keamanan data tanpa perlu melacak peretas yang mengaku beridentitas Bjorka.
“Bjorka saat ini sudah dipastikan menyebarkan data tetapi belum tentu hacker-nya yang bersangkutan. Data yang tersebar biasanya terjual di Deep Web,” kata Ridi dikutip dari ANTARA pada Rabu (14/9). Berikut selengkapnya:
Perlu Pembaharuan
©Reuters/Kacper Pempel
Bagi Ridi, tim respons darurat lebih baik untuk mempertebal keamanan data serta menggencarkan edukasi bagi masyarakat dan institusi agar memiliki budaya penyimpanan data secara aman. Ia mengatakan sistem perlindungan data tidak selamanya mampu menangkal serangan siber tanpa ada pembaharuan seiring pesatnya perkembangan teknologi.
“Sistem perlindungan data di sistem manapun tidak akan tahan peluru di lekang zaman. Artinya aman kemarin bukan berarti aman hari ini,” kata Ridi.
Harus Ada Regulasi
©Reuters/Kacper Pempel
Selain mengamankan data, Ridi mengatakan pemerintah harus segera memberikan prioritas pada ekosistem yang mendukung perilaku dan budaya siber yang aman. Menurutnya, teror berupa peretasan data bukan hanya perlu diwaspadai oleh pemerintah melainkan juga institusi lain termasuk masyarakat.
Oleh karena itu, regulasi terkait keamanan siber seharusnya tidak bersifat mengancam, namun juga mengedukasi agar tercipta ekosistem digital yang nyaman untuk berkarya.
“Kita jangan mengabaikan atau menyangkal terkait situasi keamanan data. Kita juga harus mulai tidak menganggap remeh hal-hal kecil terkait keamanan. Sebagai contoh menyebarkan tautan dokumen berupa data pribadi di media sosial. Padahal hal tersebut mudah dieksploitasi pelaku-pelaku kejahatan siber,” kata Ridi.
(mdk/shr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaBulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaKronologi Munculnya Baliho Jokowi di UGM, Alumnus Memalukan Diganti Jadi Membanggakan
BEM UGM mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Jokowi melalui baliho dan sertifikat.
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaDepan Prabowo, Jokowi Puji Inisiasi Kemenhan Bangun RS Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman
Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnya