Merdeka.com - Proyek pembangunan Bendungan Bener yang berada di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo memunculkan permasalahan. Selain terkait ganti rugi lahan, masalah lain yang muncul adalah terkait penambangan batu andesit di Desa Wadas yang akan digunakan untuk pembangunan bendungan.

Permasalahan muncul lantaran penambangan batuan itu menuai penolakan dari warga. Penolakan itu berujung pada bentrokan antara warga setempat dengan aparat penegak hukum terkait penambangan ini. Menyikapi permasalahan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Bidang Infrastruktur, Sukirman, angkat bicara.

“Hari gini kok masih ada bentrokan antara pemerintah dengan rakyat dalam konteks pembangunan. Kenapa pemerintah masih menggunakan aparat penegak hukum dengan pendekatan represif,” ungkapnya.

Terkendala Masalah

©purworejokab.go.id

Secara pribadi, Sukirman menyesalkan terjadinya bentrok saat sosialisasi tambang Bendungan Bener di Desa Wadas. Dia tak bisa memungkiri, sejak dimulai pada tahun 2018, pembangunan bendungan itu memang terkendala beberapa permasalahan terutama terkait ganti rugi lahan. Dia berharap bentrokan itu menjadi yang terakhir di Provinsi Jawa Tengah.

“Di sinilah peran gubernur untuk turut sera menangani masalah yang muncul sehingga proyek terealisasi. Namun masyarakat tidak menjadi korban atau dirugikan. Agar tak muncul bentrok seperti ini,” kata Sukirman dikutip dari Liputan6.com pada Senin (26/4).

Minta Gubernur Terlibat

©jatengprov.go.id

Terkait permasalahan tersebut, Sukirman meminta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranow, untuk turun tangan. Menurut Sukirman, Ganjar harus bisa memberikan penjelasan secara detil kepada semua pihak terkait pembangunan bendungan itu mengingat bendungan itu termasuk proyek strategis nasional.

“Bendungan Bener ini masuk proyek strategis nasional, artinya mereka yang di daerah harus benar-benar paham sehingga baik yang pro maupun yang kontra bisa memahami,” kata Sukirman.

Sudah Turun ke Lapangan

©jatengprov.go.id

Sukirman mengaku sudah sempat turun ke lapangan untuk meninjau permasalahan di Desa Wadas secara langsung. Dia melihat, untuk masalah ganti rugi lahan sebenarnya sudah beres. Untuk langkah selanjutnya, dia akan berkomunikasi dengan Kapolda Jawa Tengah untuk berdamai dengan warga setempat terkait peristiwa tersebut.

“Kami sudah mulai turun. Bahkan yang ditemukan di lapangan akan kami konfirmasi ke dinas terkait dan juga Gubernur. Kami dari Fraksi PKB akan panggil Gubernur Jateng,” kata Sukirman.