Merdeka.com - Belakangan ini, harga minyak goreng dunia terus meninggi. Bahkan di salah satu daerah, harga minyak goreng menembus angka Rp26.350 per kilogram. Padahal sebelum mengalami lonjakan harganya hanya berkisar di angka Rp11 ribu-13 ribu.

Kondisi itulah yang mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pemerataan harga di mana semua jenis minyak goreng dibanderol dengan harga Rp14 ribu per liter. Walau begitu, di beberapa tempat minyak goreng masih dibanderol dengan harga tinggi. Inilah yang mendorong pemerintah melakukan operasi pasar.

Di Kota Yogyakarta, pemerintah melakukan operasi pasar terhadap harga minyak goreng dengan menggelontorkan 6.000 liter minyak goreng kemasan sederhana pada pasar-pasar di seluruh kecamatan.

Harus Mendaftar Dulu

anggun ©2022 Merdeka.com

Mengenai operasi pasar ini, Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan bahwa operasi pasar itu ditujukan pada masyarakat selaku konsumen akhir dan juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pembeli yang berasal dari masyarakat umum atau konsumen akhir hanya dibatasi membeli dua liter, tetapi pelaku UMKM bisa memperoleh minyak goreng hingga enam liter. Dalam hal ini, harga minyak goreng yang disebar ke pasar sama seperti harga ritel yaitu Rp14 ribu.

“Harganya sama karena sudah aturan single price. Harapannya operasi pasar ini memudahkan masyarakat memperoleh minyak goreng serta membantu memulihkan pasokan agar nantinya masyarakat semakin mudah mendapatkan minyak goreng,” kata Heroe dikutip dari ANTARA pada Senin (24/1).

Heroe menambahkan, jika operasi pasar minyak goreng masih dibutuhkan, maka tak menutup kemungkinan pihaknya akan mengajukan kebutuhan tambahan.

©2022 Liputan6.com/Johan Tallo

Sementara itu, Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Riswanti, mengatakan bahwa seluruh retail penjualan minyak goreng sudah mematuhi harga tunggal untuk minyak goreng kemasan yaitu Rp14 ribu per liter.

Namun menurutnya, kebijakan harga tunggal itu sulit diterapkan di pasar rakyat karena belum ada mekanisme rafaksi harga. Tak heran apabila masih ditemukan penjual yang menjual minyak goreng dengan harga tinggi. Oleh karena itu, pihaknya berupaya membantu rafaksi harga itu melalui asosiasi pedagang pasar.

“Langkah ini yang dinilai cukup logis, tetapi kami belum bisa membayangkan bagaimana mekanismenya,” kata Riswanti.

Dicabut Izin Usaha

©2022 Merdeka.com/Arie Basuki

Riswanti mengatakan, sejumlah ritel lokal di Kota Yogyakarta yang belum mendapatkan kesepakatan rafaksi dari distributor mengambil sejumlah langkah, seperti menarik minyak goreng ke gudang dan menunda menjual hingga ada kesepakatan rafaksi harga dari distributor.

“Ada beberapa yang sudah menjual dengan harga tunggal, tetapi hanya untuk merk-merk tertentu yang mendapat rafaksi harga dari distributor,” kata Riswanti.

Riswanti memeringatkan, toko atau retail yang diketahui masih menjual minyak goreng dengan harga tinggi nantinya akan terancam sanksi sesuai aturan yang berlaku, salah satunya adalah pencabutan izin usaha.

©Liputan6.com/Angga Yuniar

Kenaikan harga minyak goreng ini berdampak pada banyak sektor, terutama para pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Suryanti, warga Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa kenaikan harga minyak goreng terjadi sejak November 2021.

“Karena harganya terus naik, maka otomatis harga kue-kue yang saya produksi juga ikut naik. Bisa sampai 40 persen. Tetapi tidak hanya disebabkan minyak goreng mahal, bahan-bahan lain juga sempat mahal seperti terigu dan telur,” kata Suryanti dikutip dari ANTARA.

Karena harus menaikkan harga, Suryanti mengaku mengalami penurunan omzet hingga 30 persen. Ia berharap harga minyak goreng bisa kembali stabil sehingga memudahkan pelaku usaha untuk tetap menjalankan usahanya.