Merdeka.com - Vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah berjalan hampir dua bulan. Pada 9 Februari lalu, Presiden Joko Widodo menetapkan hukum pidana bagi setiap warga negara yang menolak vaksinasi karena hal itu sama saja dengan menghalangi penanggulangan wabah.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa pemberian sanksi itu merupakan langkah terakhir yang dilakukan pemerintah jika ada warganya yang menolak vaksinasi.

“Sanksi itu tentunya merupakan langkah-langkah terakhir. Pada prinsipnya, kita tahu bahwa vaksinasi massal COVID-19 adalah bertujuan untuk kita bersama-sama sebagai warga negara Indonesia bisa keluar dari pandemi COVID-19,” kata Nadia mengutip dari Liputan6.com pada Selasa (16/2).

Bertentangan dengan kebijakan pemerintah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak mau memberi sanksi warganya yang menolak vaksinasi. Lalu apa alasannya? Berikut selengkapnya:

Tak Akan Beri Sanksi

©YouTube/Ganjar Pranowo

Menindaklanjuti peraturan yang dikeluarkan Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya tidak akan memberi sanksi pada penolak vaksinasi di wilayahnya. Sebelum memberlakukan sanksi, dia nantinya akan lebih mengupayakan pendekatan persuasif agar warganya dapat menerima keberadaan vaksin. Menurut Ganjar, masyarakat yang belum setuju disuntik vaksin COVID-19 mungkin masih butuh edukasi, butuh pengetahuan, butuh data, dan butuh keyakinan.

“Ya, karena keluar aturan tentang sanksi, saya tidak mau ada perdebatan soal ini. Jadi yang belum setuju bisa diarahkan, kemudian ditarik ke belakang atau ditunda saja,” kata Ganjar Pranowo mengutip dari Liputan6.com pada Selasa (16/2).

Berikan Sosialisasi

Channel YouTube Boy William ©2020 Merdeka.com

Ganjar mengemukakan bahwa penundaan pemberian vaksin nantinya akan dibarengi dengan sosialisasi. Setelah masa sosialisasi itu berakhir, diharapkan warga yang pada awalnya menolak vaksin menjadi yakin dan mau divaksinasi. Bila itu terwujud, dia berharap di akhir tahun Jateng bisa mendapatkan vaksin sesuai dengan yang ditargetkan Presiden Jokowi.

“Anggap saja ini diedukasi dulu beberapa bulan dan nanti di ujung akhir tahun yang Pak Presiden menargetkan mesti selesai vaksin pad tahun ini. nah, mereka bisa di sana, tetapi kami ingatkan dan kami edukasi,” kata Ganjar.

Pertimbangan Ganjar

©Youtube Ganjar Pranowo

Menurut Ganjar, keputusan tidak memberikan sanksi kepada penolak vaksin mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi di daerah dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar energi pemerintah dapat difokuskan pada percepatan vaksin dan tidak ada pembahasan hal lain.

“Agar energi kita masuk pada percepatan vaksin, bukan lagi pada perdebatan dihukum atau tidak dihukum, hak asasi, atau sebagainya. Nanti kita tidak jalan-jalan sehingga persuasi lebih penting, sosialisasi lebih penting juga,” ungkap Ganjar.

Pendekatan Presiden Jokowi

YouTube @Sekretariat Presiden ©2020 Merdeka.com

Meskipun terdapat sanksi administrasi dan pidana, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menegaskan bahwa Presiden Jokowi selalu menekankan pendekatan humanis, dialogis, dan persuasif dalam menangani pandemi COVID-19. Untuk itulah pemerintah akan lebih mengutamakan masyarakat yang secara sukarela melakukan vaksinasi COVID-19.

“181,5 juta rakyat Indonesia yang akan divaksinasi lebih diutamakan yang sukarela daripada sanksi administrasi dan sanksi pidana yang secara positif ada di Perpres Nomor 14 Tahun 2021 maupun Undang-undang Nomor 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,” kata Fadjroel mengutip dari Liputan6.com pada Selasa (16/2).