Merdeka.com - Ganjar Pranowo resmi memberlakukan larangan mudik bagi semua kalangan di Jawa Tengah. Tak terkecuali untuk para santri khususnya luar kota yang menuntut ilmu di pondok pesantren di Jateng dan sekitarnya.

Namun kebijakan itu memicu pro dan kontra. Pasalnya tak semua pengelola ponpes setuju atas kebijakan tersebut. Apalagi di lain tempat, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memperbolehkan santri mudik.

Namun terlepas dari pro kontra tersebut, Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Banyumas menilai larangan itu sulit diterapkan di tempatnya. Pasalnya anjuran itu tidak dibarengi dengan pengetatan di bidang lain. Berikut selengkapnya:

Sulit Diterapkan

©2020 liputan6.com

Ketua FKPP Banyumas KH DR Muhammad Roqib mengatakan bahwa pondok pesantren sulit menerapkan kebijakan yang sifatnya sporadis. Sebab, pengasuh akan sulit memberi alasan untuk menahan para santri untuk tidak mudik dan tetap berada di asrama. Sementara aktivitas masyarakat lainnya masih bisa dilakukan seperti pasar, swalayan, dan aktivitas wisata.

“Amat sulit. Karena sebagaimana pengetahuan saya, di semua pesantren banyak pertimbangan seperti yang saya sampaikan tadi,” kata KH Roqib dikutip dari Liputan6.com pada Kamis (29/4).

Pemenuhan Kebutuhan Batin Santri

©2020 liputan6.com

KH Roqib tidak memungkiri bahwa kebijakan larangan mudik itu baik dalam rangka mengurangi penularan Virus Corona. Namun di sisi lain, bertemu dengan orang tua merupakan kebutuhan batin santri sekaligus kewajiban anak kepada orang tuanya.

Menurutnya, hal ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan imunitas santri saat kembali ke pesantren. “Ya kalau bisa di pondok saja. Tapi kalau tidak memungkinkan dan malah menjadi tidak stabil secara emosi, jadi harus hati-hati,” kata KH Roqib.